Dewan Rekomendasikan Diusut Secara Hukum
'Kasus SGB Karena Lemahnya Pemahaman Masyarakat’
Modus berinvestasi di PT Solid Gold Berjangka (SGB) yang akhirnya bermasalah sehingga membuat nasabah melakukan aksi demo di Kantor PT SGB, Jalan Merdeka, Desa Sumerta Kelod, Denpasar Timur, tidak membuat kaget DPRD Bali.
DENPASAR,NusaBali
Sebab, kasus serupa sudah sering terjadi dan DPRD Bali sudah memberikan pemahaman, namun masyarakat masih terjebak dengan iming-iming keuntungan berlipat. Meskipun demikian, DPRD Bali akan tetap menindaklanjuti fenomena tersebut supaya diusut oleh penegak hukum.
Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry di Denpasar, Rabu (18/2) mengatakan, selama ini DPRD Bali sudah beberapa kali menerima aspirasi kasus serupa. Padahal imbauan pemerintah dan DPRD Bali juga sudah sering supaya masyarakat berinvestasi dengan logika.
"Modus seperti investasi ini sudah sering terjadi dan membuat masyarakat merugi. Korbannya tidak sedikit dari tahun ke tahun. Pemerintah dan DPRD Bali juga sudah sering imbau supaya jangan tergiur. Tapi lemahnya pemahaman masyarakat tentang investasi, akhirnya kena lagi. Ini tiap tahun terjadi ," ujar Sugawa Korry.
Dia mengakui beberapa kali nasabah PT SGB datang dan demo di Kantor DPRD Bali. Bahkan sempat mendatangi Gubernur Bali Wayan Koster di sela-sela sidang paripurna beberapa waktu lalu, namun saat itu Gubernur Koster dan pejabat Pemprov Bali tidak menemui nasabah untuk penyelesaian kasus PT SGB. Padahal saat itu, nasabah PT SGB mencegat gubernur di lobi DPRD Bali.
Menurut Sugawa Korry, biasanya kasus ini dimulai dari iming-iming. "Modusnya mengajak berinvestasi dengan iming keuntungan berlipat. Setelah semua korbannya menyetorkan uang dan target keuntungan terpenuhi akhirnya mereka menghindari dan menghilang," ungkap Sugawa Korry.
Biasanya janji dari pihak yang beroperasi ini dengan modus bunga dan keuntungan banyak. "Maka, kami di DPRD Bali meminta hindari pikiran untuk meraup untung yang tidak masuk logika. Sudah nggak masuk akal masih saja mau," ujar politisi Golkar asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ini.
Sugawa Korry meminta kelompok masyarakat peserta arisan, sekaa, kelompok sosial supaya bertanggungjawab dan melindungi anggotanya kalau ikut investasi tidak jelas. "DPRD Bali melalui Komisi II membidangi keuangan, perbankan sudah memfasilitasi mereka. Tetapi PT SGB juga tidak menindaknjuti komitmennya dengan yang disuruh berinvestasi," ujarnya.
Ditegaskan Sugawa Korry, selaku pimpinan dewan yang mengkoordinir Komisi II DPRD Bali akan mendesak pimpinan dewan membuat rekomendasi menindaklanjuti kasus ini. "Kami juga akan merekomendasikan pemerintah supaya mengawasi modus investasi ini. Dan bila perlu direkomendasikan kepada pemerintah supaya dilaporkan kepada penegak hukum supaya ditindak sesuai aturan hukum," ujar Sekretaris DPD I Golkar Bali ini. *nat
Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry di Denpasar, Rabu (18/2) mengatakan, selama ini DPRD Bali sudah beberapa kali menerima aspirasi kasus serupa. Padahal imbauan pemerintah dan DPRD Bali juga sudah sering supaya masyarakat berinvestasi dengan logika.
"Modus seperti investasi ini sudah sering terjadi dan membuat masyarakat merugi. Korbannya tidak sedikit dari tahun ke tahun. Pemerintah dan DPRD Bali juga sudah sering imbau supaya jangan tergiur. Tapi lemahnya pemahaman masyarakat tentang investasi, akhirnya kena lagi. Ini tiap tahun terjadi ," ujar Sugawa Korry.
Dia mengakui beberapa kali nasabah PT SGB datang dan demo di Kantor DPRD Bali. Bahkan sempat mendatangi Gubernur Bali Wayan Koster di sela-sela sidang paripurna beberapa waktu lalu, namun saat itu Gubernur Koster dan pejabat Pemprov Bali tidak menemui nasabah untuk penyelesaian kasus PT SGB. Padahal saat itu, nasabah PT SGB mencegat gubernur di lobi DPRD Bali.
Menurut Sugawa Korry, biasanya kasus ini dimulai dari iming-iming. "Modusnya mengajak berinvestasi dengan iming keuntungan berlipat. Setelah semua korbannya menyetorkan uang dan target keuntungan terpenuhi akhirnya mereka menghindari dan menghilang," ungkap Sugawa Korry.
Biasanya janji dari pihak yang beroperasi ini dengan modus bunga dan keuntungan banyak. "Maka, kami di DPRD Bali meminta hindari pikiran untuk meraup untung yang tidak masuk logika. Sudah nggak masuk akal masih saja mau," ujar politisi Golkar asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ini.
Sugawa Korry meminta kelompok masyarakat peserta arisan, sekaa, kelompok sosial supaya bertanggungjawab dan melindungi anggotanya kalau ikut investasi tidak jelas. "DPRD Bali melalui Komisi II membidangi keuangan, perbankan sudah memfasilitasi mereka. Tetapi PT SGB juga tidak menindaknjuti komitmennya dengan yang disuruh berinvestasi," ujarnya.
Ditegaskan Sugawa Korry, selaku pimpinan dewan yang mengkoordinir Komisi II DPRD Bali akan mendesak pimpinan dewan membuat rekomendasi menindaklanjuti kasus ini. "Kami juga akan merekomendasikan pemerintah supaya mengawasi modus investasi ini. Dan bila perlu direkomendasikan kepada pemerintah supaya dilaporkan kepada penegak hukum supaya ditindak sesuai aturan hukum," ujar Sekretaris DPD I Golkar Bali ini. *nat
Komentar