Anggota Komisi IX Serap Aspirasi ke RSUP Sanglah
Anggota Komisi IX (bidang kesehatan) DPR RI Dapil Bali, I Ketut Kariyasa Adnyana melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi (masa reses) ke fasilitas kesehatan RSUP Sanglah Denpasar, Kamis (26/12).
DENPASAR, NusaBali
Aspirasi yang diserap yakni terkait infrastruktur, alat-alat kesehatan, serta kualitas SDM apa saja yang harus diupgrade. Apalagi pemerintah pusat saat ini mewacanakan pengembangan wisata kesehatan, di mana Bali rencananya menjadi salah satu pilot project destinasi utama wisata kesehatan.
“Wakil dari Bali selama ini belum ada di Komisi IX, sehingga ini jadi kesempatan bagi saya sendiri, untuk melihat bahwa RSUP Sanglah ini masih perlu perbaikan-perbaikan, baik dari infrastruktur, peralatan, SDM, dan lain-lain. Apalagi untuk menunjang Bali sebagai tujuan wisata, image pelayanan rumah sakit di Bali tidak hanya menjadi isu nasional, tapi juga isu internasional,” ujar Kariyasa.
Dia menyebut, ada tiga isu kesehatan secara nasional saat ini yakni masalah stunting, BPJS Kesehatan, mahalnya harga obat. Khusus BPJS Kesehatan yang mengelola program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kata Kariyasa, menjadi perhatian khusus baginya, mengingat ada wacana kenaikan iuran premi JKN per 1 Januari 2020 mendatang. “Kenaikan iuran JKN bulan Januari nanti akan menjadi beban pemerintah daerah, beban rumah sakit dan masyarakat itu sendiri. Apalagi di Bali sudah UHC di atas 95 persen, ini akan menjadi beban di anggaran pemerintah daerah,” jelas politisi PDI Perjuangan asal Busungbiu, Buleleng tersebut.
Sementara Direktur Utama RSUP Sanglah, dr I Wayan Sudana MKes, mengakui kendala RSUP Sanglah adalah pada aspek regulasi, di mana aturan ketika ingin mengembangkan layanan kesehatan masih belum jelas. Selain itu juga, seringkali karena keterbatasan modal atau anggaran untuk investasi. Sedangkan peluang untuk mengembangkan pelayanan itu sangat terbuka lebar. “Dengan keterbatasan modal investasi, untuk sementara dengan status BLU (Badan Layanan Umum) ini, RSUP Sanglah memungkinkan untuk bisa akses langsung ke bank misalnya, untuk modal anggaran. Tapi kembali lagi, dari segi aturan (regulasi, red) yang belum jelas,” ungkap Dirut Sudana, sembari berharap lewat aspirasi ini, kendala tersebut bisa terselesaikan. *ind
“Wakil dari Bali selama ini belum ada di Komisi IX, sehingga ini jadi kesempatan bagi saya sendiri, untuk melihat bahwa RSUP Sanglah ini masih perlu perbaikan-perbaikan, baik dari infrastruktur, peralatan, SDM, dan lain-lain. Apalagi untuk menunjang Bali sebagai tujuan wisata, image pelayanan rumah sakit di Bali tidak hanya menjadi isu nasional, tapi juga isu internasional,” ujar Kariyasa.
Dia menyebut, ada tiga isu kesehatan secara nasional saat ini yakni masalah stunting, BPJS Kesehatan, mahalnya harga obat. Khusus BPJS Kesehatan yang mengelola program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kata Kariyasa, menjadi perhatian khusus baginya, mengingat ada wacana kenaikan iuran premi JKN per 1 Januari 2020 mendatang. “Kenaikan iuran JKN bulan Januari nanti akan menjadi beban pemerintah daerah, beban rumah sakit dan masyarakat itu sendiri. Apalagi di Bali sudah UHC di atas 95 persen, ini akan menjadi beban di anggaran pemerintah daerah,” jelas politisi PDI Perjuangan asal Busungbiu, Buleleng tersebut.
Sementara Direktur Utama RSUP Sanglah, dr I Wayan Sudana MKes, mengakui kendala RSUP Sanglah adalah pada aspek regulasi, di mana aturan ketika ingin mengembangkan layanan kesehatan masih belum jelas. Selain itu juga, seringkali karena keterbatasan modal atau anggaran untuk investasi. Sedangkan peluang untuk mengembangkan pelayanan itu sangat terbuka lebar. “Dengan keterbatasan modal investasi, untuk sementara dengan status BLU (Badan Layanan Umum) ini, RSUP Sanglah memungkinkan untuk bisa akses langsung ke bank misalnya, untuk modal anggaran. Tapi kembali lagi, dari segi aturan (regulasi, red) yang belum jelas,” ungkap Dirut Sudana, sembari berharap lewat aspirasi ini, kendala tersebut bisa terselesaikan. *ind
Komentar