Awal 2020, PLN Tuntaskan Kasus Listrik Cantolan
Selama dua tahun terakhir, pihak PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Negara yang mewilayahi 4 kecamatan (Pekutatan, Mendoyo, Jembrana, dan Negara) di Kabupaten Jembrana, telah berhasil menuntaskan sebanyak 984 kasus dari total 1.014 kasus lavering dan over spanning listrik di wilayah ULP Negara.
NEGARA, NusaBali
Sisa 30 kasus levering (sambungan listrik nyantol di meteran KwH pelanggan lain, Red) dan over spanning itu berdasar patokan data hasil penelitian Universitas Udayana (UNUD) tahun 2017 lalu, itu pun ditargetkan sudah tuntas memasuki tahun 2020 ini.
Sedangkan, over spanning yakni sambungan listrik dengan kepemilikan meteran KwH tersendiri, namun meteran KwH-nya berada jauh dari rumah pelanggan. Hal tersebut ditegaskan Manager PLN ULP Negara, I Dewa Gd Gina Sanjaya, di sela-sela acara pisah kenal pejabat Manager PLN ULP Negara bersama media di Jembrana, di salah satu warung makan di Kota Negara, Jumat (17/1). Gina Sanjaya beserta Manager PLN ULP Negara sebelumnya, Made Agus Riadi, mengatakan, untuk kasus levering dan over spanning itu terus menjadi perhatian pihaknya. “Kalau ada kasus lain, di luar data hasil penelitian UNUD tahun 2017 lalu, tetap kami berusaha tindaklanjuti, dam juga sudah banyak kami tindaklanjuti. Tetapi untuk yang menjadi prioritas sementara, patokannya tetap data UNUD,” ujar Gina Sanjaya. Dia didampingi Suverpisor Pelayanan Pelanggan dan Adminitasi PLN ULP Negara, Ida Bagus Mega Adustia, dan Suverpisor Pelayanan Teknik PLN ULP Negara, I Nyoman Sura.
Sesuai catatan per akhir tahun 2019 lalu , kata Gina Sanjaya, 30 kasus yang masih tersisa dari total 1.014 kasus levering dan over spanning berdasar data UNUD, itu terdiri dari 19 kasus levering dan 30 kasus over spanning. Sebenarnya untuk sumber jaringan listrik di sejumlah pelanggan, itu sudah tersedia. Hanya saja, dari pelanggan yang bersangkutan, belum dapat mengikuti imbuan PLN, karena memang dibutuhkan biaya untuk pemasangan meteran Kwh baru ataupun pemindahan meteran KwH. “Tetap kami berusaha sadarkan, tanpa memaksa. Selain menyangkut keselamatan, kita juga berikan penjelasan, kalau jauh akan lebih efisen punya KwH sendiri. Karena bayarnya tergantung pemakaian. Kalau nyantol, kan kadang ditagih sekian sama yang ditumpangi, padahal sebenarnya tidak segitu,” ucapnya.
Biasanya, kata Gina Sanjaya, dari pihak PLN sendiri, juga memiliki program khusus untuk membantu warga kurang mampu dalam hal biaya pemasangan meteran Kwh baru ataupun pemindahan meteran KwH. Seperti tahun lalu, selain ada program diskon 50 persen, juga ada program One Man One Hope (OMOH) dari PLN Unit Induk Distribusi Bali, berupa donasi para pegawai PLN se-Bali, dengan ada sebanyak 74 KK penerima bantuan di Jembrana. “Kalau untuk program-program khusus untuk membantu warga kurang mampu, selalu ada setiap tahun. Tetapi untuk tahun 2020, ini sementara belum. Biasanya kalau program-program seperti diskon begitu, mulai diakan jelang akhir tri wulan pertama, sekitar bulan Maret,” pungkas Gina Sanjaya yang sebelumnya bertugas di Biro Operasional Keselamatan, Kesehatan Kerja, Kemanan dan Lingkungan (K4L) PLN Unit Induk Ditribusi Bali ini.*ode
Sedangkan, over spanning yakni sambungan listrik dengan kepemilikan meteran KwH tersendiri, namun meteran KwH-nya berada jauh dari rumah pelanggan. Hal tersebut ditegaskan Manager PLN ULP Negara, I Dewa Gd Gina Sanjaya, di sela-sela acara pisah kenal pejabat Manager PLN ULP Negara bersama media di Jembrana, di salah satu warung makan di Kota Negara, Jumat (17/1). Gina Sanjaya beserta Manager PLN ULP Negara sebelumnya, Made Agus Riadi, mengatakan, untuk kasus levering dan over spanning itu terus menjadi perhatian pihaknya. “Kalau ada kasus lain, di luar data hasil penelitian UNUD tahun 2017 lalu, tetap kami berusaha tindaklanjuti, dam juga sudah banyak kami tindaklanjuti. Tetapi untuk yang menjadi prioritas sementara, patokannya tetap data UNUD,” ujar Gina Sanjaya. Dia didampingi Suverpisor Pelayanan Pelanggan dan Adminitasi PLN ULP Negara, Ida Bagus Mega Adustia, dan Suverpisor Pelayanan Teknik PLN ULP Negara, I Nyoman Sura.
Sesuai catatan per akhir tahun 2019 lalu , kata Gina Sanjaya, 30 kasus yang masih tersisa dari total 1.014 kasus levering dan over spanning berdasar data UNUD, itu terdiri dari 19 kasus levering dan 30 kasus over spanning. Sebenarnya untuk sumber jaringan listrik di sejumlah pelanggan, itu sudah tersedia. Hanya saja, dari pelanggan yang bersangkutan, belum dapat mengikuti imbuan PLN, karena memang dibutuhkan biaya untuk pemasangan meteran Kwh baru ataupun pemindahan meteran KwH. “Tetap kami berusaha sadarkan, tanpa memaksa. Selain menyangkut keselamatan, kita juga berikan penjelasan, kalau jauh akan lebih efisen punya KwH sendiri. Karena bayarnya tergantung pemakaian. Kalau nyantol, kan kadang ditagih sekian sama yang ditumpangi, padahal sebenarnya tidak segitu,” ucapnya.
Biasanya, kata Gina Sanjaya, dari pihak PLN sendiri, juga memiliki program khusus untuk membantu warga kurang mampu dalam hal biaya pemasangan meteran Kwh baru ataupun pemindahan meteran KwH. Seperti tahun lalu, selain ada program diskon 50 persen, juga ada program One Man One Hope (OMOH) dari PLN Unit Induk Distribusi Bali, berupa donasi para pegawai PLN se-Bali, dengan ada sebanyak 74 KK penerima bantuan di Jembrana. “Kalau untuk program-program khusus untuk membantu warga kurang mampu, selalu ada setiap tahun. Tetapi untuk tahun 2020, ini sementara belum. Biasanya kalau program-program seperti diskon begitu, mulai diakan jelang akhir tri wulan pertama, sekitar bulan Maret,” pungkas Gina Sanjaya yang sebelumnya bertugas di Biro Operasional Keselamatan, Kesehatan Kerja, Kemanan dan Lingkungan (K4L) PLN Unit Induk Ditribusi Bali ini.*ode
Komentar