Sukses Verifikasi PKH, Jembrana Jadi Sasaran Studi Banding
Sukses sebagai kabupaten terbaik dalam verifikasi Program Keluarga Harapan (PKH) se-Bali-Nusra tahun 2019, Kabupaten Jembrana dilirik kabupaten lainnya sebagai sasaran studi banding.
NEGARA, NusaBali
Selasa (21/1), rombongan dari Dinas Sosial Pemkab Malang, Jawa Timur, berkunjung ke Pemkab Jemrbana untuk meminta informasi terkait verifikasi PKH.
Kehadiran rombongan yang dipimpin Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Malang Sri Wahjoeni A, itu diterima oleh Kabid Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dayalinjamsos) Dinas Sosial Jembrana I Nengah Suparta, di ruang rapat Dinas Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA-PPKB) Jembrana.
“Hari ini kami ingin belajar dari Jembrana yang sudah diakui pemerintah pusat, karena verifikasi datanya terbaik. Kami apresiasi capaian Jembrana, karena perlu koordinasi intens antara koordinator PKH, petugas lapangan hingga administrator pangkalan data. Ilmu terkait pendataan PKH yang kami dapat di Jembrana ini akan diterapkan untuk meningkatkan kinerja PKH di Kabupaten Malang,” ucap Sri Wahjoeni.
Suparta mengatakan, petugas pendamping PKH di Jembrana disiapkan 2 orang di masing-masing desa/kelurahan. Mereka melakukan pemutakhiran data dan menginputnya ke sistem. Sedangkan verifikasi peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, dilakukan langsung secara door to door, kemudian dilaporkan secara online dan offline dan diupload ke aplikasi e-PKH Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation (SIKS-NG).
Menurut Suparta, PKH yang diprogramkan pemerintah pusat, ini sangat membantu kehidupan warga kurang mampu, dan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Karena ini pihaknya bersama tim pendamping PKH Jembrana, berusaha melakukan pendataan seakurat mungkin, sehingga diterima masyarakat yang benar-benar layak dibantu.
“Kami senantiasa mendukung pendamping PKH demi kelancaran tugas-tugas di lapangan. Ada dukungan dari Pemkab Jembrana, berupa biaya BBM dan biaya untuk operasional pendamping. Sarana dan ruang kerja serta akses internet di luar paket yang ditanggung pemerintah pusat, juga kami siapkan, agar mereka maksimal memberikan pendampingan,” ucapnya. *
Selasa (21/1), rombongan dari Dinas Sosial Pemkab Malang, Jawa Timur, berkunjung ke Pemkab Jemrbana untuk meminta informasi terkait verifikasi PKH.
Kehadiran rombongan yang dipimpin Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Malang Sri Wahjoeni A, itu diterima oleh Kabid Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dayalinjamsos) Dinas Sosial Jembrana I Nengah Suparta, di ruang rapat Dinas Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA-PPKB) Jembrana.
“Hari ini kami ingin belajar dari Jembrana yang sudah diakui pemerintah pusat, karena verifikasi datanya terbaik. Kami apresiasi capaian Jembrana, karena perlu koordinasi intens antara koordinator PKH, petugas lapangan hingga administrator pangkalan data. Ilmu terkait pendataan PKH yang kami dapat di Jembrana ini akan diterapkan untuk meningkatkan kinerja PKH di Kabupaten Malang,” ucap Sri Wahjoeni.
Suparta mengatakan, petugas pendamping PKH di Jembrana disiapkan 2 orang di masing-masing desa/kelurahan. Mereka melakukan pemutakhiran data dan menginputnya ke sistem. Sedangkan verifikasi peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, dilakukan langsung secara door to door, kemudian dilaporkan secara online dan offline dan diupload ke aplikasi e-PKH Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation (SIKS-NG).
Menurut Suparta, PKH yang diprogramkan pemerintah pusat, ini sangat membantu kehidupan warga kurang mampu, dan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Karena ini pihaknya bersama tim pendamping PKH Jembrana, berusaha melakukan pendataan seakurat mungkin, sehingga diterima masyarakat yang benar-benar layak dibantu.
“Kami senantiasa mendukung pendamping PKH demi kelancaran tugas-tugas di lapangan. Ada dukungan dari Pemkab Jembrana, berupa biaya BBM dan biaya untuk operasional pendamping. Sarana dan ruang kerja serta akses internet di luar paket yang ditanggung pemerintah pusat, juga kami siapkan, agar mereka maksimal memberikan pendampingan,” ucapnya. *
Komentar