Sekjen Parpol Tak Lolos DPR Curhat ke Mendagri
Mulai Ambang Batas Capres hingga Dana Parpol
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, melakukan pertemuan dengan tujuh sekjen partai politik.
JAKARTA, NusaBali
Pertemuan ini disebut membahas terkait pelaksanaan pemilu serentak hingga dana bantuan parpol.
"Tadi ada pikiran-pikiran dari Pak Mendagri menyambut beberapa gagasan dari kami para sekjen, ialah apakah patut masih dipertahankan sistem pemilu serentak pada hari dan jam yang sama antara pilpres dan pileg," ujar Sekjen Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso, seusai pertemuan di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/1).
Priyo mengatakan, dia bersama 7 sekjen dari partai lain telah memberikan usul terhadap hal tersebut, yaitu agar pemilihan pilpres dan pileg dilakukan secara terpisah.
"Tadi kita urun rembug dan Mendagri menyambut positif ialah, kita tadi rata-rata kami bertujuh mengusulkan agar pemilihan serentak untuk pilpres dan pileg untuk ke depan ditiadakan alias dipisah," kata Priyo. Selain itu, Priyo menyebut pihaknya juga membicarakan terkait ambang batas pencalonan presiden. Menurutnya, ambang batas presiden perlu diturunkan.
"Apakah ke depan itu masih juga dipertahankan dengan ide-ide presidential threshold yang mengangkang demikian besarnya, yang kemarin kita berakibat semua tahu terjadi pembelahan perpolitikan yang sampai sekarang cost sosialnya masih juga dibayar cukup mahal," ujar Priyo.
"Kemungkinan threshold untuk presiden juga diturunkan sedikit, atau kalau perlu ada pikiran tadi Mas Rofiq (Sekjen Perindo) misalnya kalau perlu kenapa nggak dipikirkan 0 persen. Ini kan lemparan-lemparan yang kita coba diskusikan supaya ada pikiran-pikiran jernih untuk itu," sambungnya.
Tidak hanya itu, Priyo menyebut pihaknya juga menyampaikan terkait dana bantuan bagi parpol. Dia mengatakan ketujuh partai yang hadir merasa diperlakukan tidak adil atas dana tersebut. "Juga tadi ada pikiran tentang, mohon maaf, dana bantuan dari pemerintah. Kami-kami tujuh partai merasa tidak diperlakukan secara adil," tuturnya.
Priyo mengatakan, dana bantuan dari pemerintah hanya diberikan kepada partai yang mendapatkan kursi di parlemen. Sedangkan menurutnya, partai yang tidak lolos seharusnya juga berhak mendapatkan dana bantuan karena memperoleh suara. "Bantuan dari pemerintah itu, di aturannya diperuntukkan bagi mereka yang lolos threshold dan mendapat kursi di parlemen. Sementara, dalam undang-undang adalah hitungan dukungan proporsional suara," kata Priyo.
"Kalau mau adil, mestinya tidak usah ada embel-embel, mereka yang istimewa. Partai politik yang tidak lolos harusnya dihitung juga," kata Priyo. Bahkan menurutnya, suara partai yang tidak lolos ke parlemen bila disatukan dapat melebihi suara nasional. Namun dia mengatakan hal ini tidak dapat dilakukan. "Sebab, kami total keseluruhan adalah 11 persen lebih dari suara nasional. Ini kalau kami mau bersatu, ini bisa besar dan punya fraksi sendiri di parlemen kalau mau dan dibolehkan UU. Tapi kan UU kejam sekali, membunuh semua aspirasi ini," kata Priyo dilansir detik.com. Mendagri, Tito Karnavian, melakukan pertemuan dengan tujuh sekjen partai politik, yakni PBB, Perindo, PKPI, Garuda, Hanura, Berkarya, dan PSI, Rabu kemarin. Pertemuan Tito dengan tujuh partai yang tak lolos DPR itu berlangsung secara tertutup. *
Pertemuan ini disebut membahas terkait pelaksanaan pemilu serentak hingga dana bantuan parpol.
"Tadi ada pikiran-pikiran dari Pak Mendagri menyambut beberapa gagasan dari kami para sekjen, ialah apakah patut masih dipertahankan sistem pemilu serentak pada hari dan jam yang sama antara pilpres dan pileg," ujar Sekjen Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso, seusai pertemuan di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/1).
Priyo mengatakan, dia bersama 7 sekjen dari partai lain telah memberikan usul terhadap hal tersebut, yaitu agar pemilihan pilpres dan pileg dilakukan secara terpisah.
"Tadi kita urun rembug dan Mendagri menyambut positif ialah, kita tadi rata-rata kami bertujuh mengusulkan agar pemilihan serentak untuk pilpres dan pileg untuk ke depan ditiadakan alias dipisah," kata Priyo. Selain itu, Priyo menyebut pihaknya juga membicarakan terkait ambang batas pencalonan presiden. Menurutnya, ambang batas presiden perlu diturunkan.
"Apakah ke depan itu masih juga dipertahankan dengan ide-ide presidential threshold yang mengangkang demikian besarnya, yang kemarin kita berakibat semua tahu terjadi pembelahan perpolitikan yang sampai sekarang cost sosialnya masih juga dibayar cukup mahal," ujar Priyo.
"Kemungkinan threshold untuk presiden juga diturunkan sedikit, atau kalau perlu ada pikiran tadi Mas Rofiq (Sekjen Perindo) misalnya kalau perlu kenapa nggak dipikirkan 0 persen. Ini kan lemparan-lemparan yang kita coba diskusikan supaya ada pikiran-pikiran jernih untuk itu," sambungnya.
Tidak hanya itu, Priyo menyebut pihaknya juga menyampaikan terkait dana bantuan bagi parpol. Dia mengatakan ketujuh partai yang hadir merasa diperlakukan tidak adil atas dana tersebut. "Juga tadi ada pikiran tentang, mohon maaf, dana bantuan dari pemerintah. Kami-kami tujuh partai merasa tidak diperlakukan secara adil," tuturnya.
Priyo mengatakan, dana bantuan dari pemerintah hanya diberikan kepada partai yang mendapatkan kursi di parlemen. Sedangkan menurutnya, partai yang tidak lolos seharusnya juga berhak mendapatkan dana bantuan karena memperoleh suara. "Bantuan dari pemerintah itu, di aturannya diperuntukkan bagi mereka yang lolos threshold dan mendapat kursi di parlemen. Sementara, dalam undang-undang adalah hitungan dukungan proporsional suara," kata Priyo.
"Kalau mau adil, mestinya tidak usah ada embel-embel, mereka yang istimewa. Partai politik yang tidak lolos harusnya dihitung juga," kata Priyo. Bahkan menurutnya, suara partai yang tidak lolos ke parlemen bila disatukan dapat melebihi suara nasional. Namun dia mengatakan hal ini tidak dapat dilakukan. "Sebab, kami total keseluruhan adalah 11 persen lebih dari suara nasional. Ini kalau kami mau bersatu, ini bisa besar dan punya fraksi sendiri di parlemen kalau mau dan dibolehkan UU. Tapi kan UU kejam sekali, membunuh semua aspirasi ini," kata Priyo dilansir detik.com. Mendagri, Tito Karnavian, melakukan pertemuan dengan tujuh sekjen partai politik, yakni PBB, Perindo, PKPI, Garuda, Hanura, Berkarya, dan PSI, Rabu kemarin. Pertemuan Tito dengan tujuh partai yang tak lolos DPR itu berlangsung secara tertutup. *
Komentar