PT BIBU Tunggu Persetujuan Lokasi

SINGARAJA, NusaBali
Pihak PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Panji Sakti mengaku tengah menunggu persetujuan penentuan lokasi (Penlok) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI untuk pembangunan bandara mengapung di tengah laut, Desa/Kecamatan Kubutambahan, Buleleng.

Hal itu disampaikan Presiden Direktur PT BIBU Panji Sakti, Made Mangku saat diundang dalam rapat di DPRD Buleleng terkait percepatan proyek pembangunan bandara di Kubutambahan, Selasa (9/8) pagi di Gedung DPRD Buleleng. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Buleleng Ketut Susila Umbara dan melibatkan Komisi I dan II DPRD Buleleng, juga menghadirkan Dinas Perhubungan Buleleng dan sejumlah pentolan LMS di Buleleng.

Dalam pertemuan itu, Made Mangku menegaskan, semua dokumen yang diperlukan untuk mendapat keputusan persetujuan penetapan lokasi bandara mengapung telah diserahkan kepada Kemenhub RI. Dokumen itu salah satunya adalah rekomendasi dari Gubernur Bali dan Bupati Buleleng. “Tinggal menunggu itu saja (keputusan persetujuan penentuan lokasi, Red), kalau itu sudah turun, kami sudah bisa ke tahap pembangunan,” ungkapnya.

Sejuah ini, Made Mangku mengaku telah mengandeng tiga investor dari luar begeri dalam pengerjaan proyek bandara tersebut. Diperkirakan proyek bandara mengapung itu habiskan dana sekitar Rp 50 triliun. Bandara itu dibangun pada kedalaman 100 meter lebih, atau 75 kilometer dari bibir pantai dengan luas areal 264 hektar. “Waktu yang akan membuktikan kinerja kami, apakah kami hanya omong-omong saja, atau tidak,” tegasnya.

Made Mangku juga menegaskan, PT BIBU Panji Sakti adalah perusahaan yang ditunnjuk langsung pihak Airport Kenesis Canada (AKC) sebagai perwakilan di Indonesia untuk mewujudkan bandara di Buleleng. Kata Mangku, sebagai perusahaan yang profesional, selalu menetapkan program kerja yang jelas. Dimana salah satunya adalah rencana peletakan batu pertama pada 28 Agustus 2016. “Saya kira semua perusahaan punya perencanaan, termasuk kami peletakan batu pertama itu sudah kami jadwalkan, sehingga kami punya time schedule yang jelas. Walupun nanti dalam pelaksanaan ada mundur, tentu menjadi kajian kami,” terangnya.

Wakil Ketua DPRD Ketut Susila Umbara didampingi Ketua Komisi II Putu Mangku Budiasa menyatakan, sepanjang investor serius dan terbuka dalam melaksanakan investasinya, dewan akan mendukung penuh dan siap memfasilitasi untuk melakukan sosialsiasi yang melibatkan aparat desa atau aparat desa pakraman yang paling bawah. Untuk itu, pihaknya meminta PT BIBU Panji Sakti menyosialsiasikan perencanaan yang sempat tertunda dalam waktu dekat secara terpusat di Gedung DPRD. Selain itu, DPRD memutuskan untuk mencaritahu perkembangan wacana pembangunan bandara ke pemerintah pusat. Sebagai bahan koordiasi ke pusat, dewan meminta kepada PT BIBU untuk menyerahkan seluruh dokumen kajian yang sudah disusun. “Silahkan pakai gedung milik rakyat ini dan kami siap memfasilitasi, sehingga sosialsiasi atau apa bentuknya bisa berjalan dengan terbuka tanpa ada kecurigaan. Kami juga memutuskan untuk menanyakan masalah perizinan dan persyaratan perusahaan yang akan membangun bandara ke Kementrian Perhubungan (Kemenhub) dalam waktu dekat  ini,” tegasnya. *k19