Wagub Kumpulkan Pejabat Pemprov
Komisi III DPRD meminta pimpinan dewan menerbitkan rekomendasi supaya semua pihak baik dari Pemprov Bali, BPJN dan Pemkab Buleleng duduk bersama.
Terkati Makin Memanasnya Pembangunan Shortcut
DENPASAR,NusaBali
Pembangunan shortcut Denpasar- Singaraja yang memanas antara kubu Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dan Komisi III DPRD Bali, membuat Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta langsung kumpulkan pejabat terkait, di ruangan kerja Wagub Bali, Niti Mandala, Denpasar, Selasa (9/8) pagi. Dalam rapat tertutup tersebut Sudikerta tegaskan rencana pembangunan shortcut di Candi Kuning II lanjut terus.
Rapat dihadiri Kadis PU I Nyoman Astawa Riadi, Kadis Kehutanan I Nyoman Gede Wiranata, Kadishub Infokom I Ketut Artika, Kepala Bappeda Putu Astawa, Kepala Biro Tapem (Tata Pemerintahan) Jayadi Jaya, Kepala Biro Aset I Ketut Adiarsa, dan Perwakilan Balai Jalan Nasional Kementerian PU Ali Duhari.
Wagub Sudikerta menegaskan pembangunan shortcut tidak akan berhenti proses pembangunannya, meskipun ada rencana pergeseran. “Pihak terkait yang akan melaksanakan proses pembangunan shortcut Candi Kuning II yang sudah DED (Detail Enginering Design) kita tetap lanjut prosesnya. Pembebasan lahan juga sudah siap,” ujar Sudikerta usai rapatkan pejabat, kemarin.
Menurut Sudikerta, pembangunan shortcut yang merupakan proyek APBN ini adalah proyek yang akan diprioritaskan dibangun di Candi Kuning II untuk memecah kemacetan di kawasan Bedugul, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. “Di sana itu tumpukan macetnya. Karena masyarakat banyak yang menuju objek wisata Kebun Raya dan sekitarnya. Kita sudah minta proses administrasinya diselesaikan. Termasuk Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) sudah kami minta itu ,” ujar Ketua DPD I Golkar Bali ini.
Sudikerta juga meminta BPJN supaya membuat design jalan yang tidak banyak menggunakan tanah masyarakat. Karena dalam perencanannya shortcut Candi Kuning II melintasi lahan Pemprov Bali, lahan pribadi, lahan milik Kehutanan serta kuburan muslim. “Jalurnya kita minta menggunakan lahan milik pemerintah saja,” ujar politisi asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.
Sementara itu, Komisi III yang membidangi infrastruktur dan pembangunan ini meminta pimpinan dewan menerbitkan rekomendasi atas polemik shortcut Denpasar- Singaraja supaya semua pihak baik dari Pemprov Bali, Balai Pelaksana Jalan Nasional dan Pemkab Buleleng duduk bersama. “Ya intinya kita minta pimpinan dewan merekomendasikan adanya RDP (Rapat Dengar Pendapat) untuk membahas shortcut bersama-sama di DPRD Bali. Ini bukan urusan orang perorang. Ini kepentingan masyarakat luas baik di Tabanan maupun di Buleleng,” ujar Ketua Komisi III Nengah Tamba.
Sedangkan anggota Komisi III DPRD Bali dari Fraksi Gerindra I Nyoman Suyasa kemarin memerintahkan anggotanya yang duduk di Komisi III khususnya dari dapil Tabanan I Ketut Gede Nugrahita Pendit tetap komitmen kawal shortcut Candi Kuning II. “Kita minta Pak Pendit kawal proses pembangunan shortcut di Candi Kuning,” ujar Suyasa.
Ketua DPC Gerindra Karangasem ini mengatakan, perjuangan mewujudkan shortcut itu kepentingan masyarakat luas. “Jangan lihat sisi keuntungan politiknya, ini demi rakyat di Tabanan. Saya sih bukan dapil Tabanan tetapi sebagai pimpinan Fraksi Gerindra saya bertanggungjawab, konstituen yang diwakili Pak Pendit di DPRD Bali juga kita dengar,” ujar wakil rakyat asal dapil Karangasem ini.
Sementara Gubernur Bali Made Mangku Pastika melalui Kepala Biro Humas Pemprov Bali Dewa Gede Mahendra Putra melalui pers rilisnya, Selasa kemarin menyebutkan shortcut Denpasar- Singaraja akhirnya masuk daftar proses pusat setelah Gubernur Pastika bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla di Candi Kuning Bedugul beberapa waktu lalu. Pastika yang mendampingi Wapres Jusuf Kalla yang juga menengok Sekolah SMA Bali Mandara di Buleleng meminta supaya ada pembangunan jalan untuk memperpendek jarak tempuh Denpasar – Singaraja. “Akhirnya Wapres perintahkan Menteri PU saat itu garap infrastruktur Singaraja-Denpasar. Ya shortcut Denpasar- Singaraja akhirnya masuk program APBN,” ujar Dewa Mahendra.
Kalau sekarang ada polemik karena ada pergeseran ke Desa Gitgit Sukasada Buleleng, kata Dewa Mahendra harus mempertimbangkan aspek urgent dan important. “Bila perlu semuanya bisa dikerjakan. Kita menghindari polemiklah. Supaya tidak seperti Satua (cerita) Bali : Yuyu maan gagapan kebo (kepiting dapat hadiah kerbau). Dapat barang besar tidak bisa memanfaatkan, karena nggak mampu. Malah rugi sendiri,” ujar Dewa Mahendra menirukan ucapan Gubernur Pastika. * nat
DENPASAR,NusaBali
Pembangunan shortcut Denpasar- Singaraja yang memanas antara kubu Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dan Komisi III DPRD Bali, membuat Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta langsung kumpulkan pejabat terkait, di ruangan kerja Wagub Bali, Niti Mandala, Denpasar, Selasa (9/8) pagi. Dalam rapat tertutup tersebut Sudikerta tegaskan rencana pembangunan shortcut di Candi Kuning II lanjut terus.
Rapat dihadiri Kadis PU I Nyoman Astawa Riadi, Kadis Kehutanan I Nyoman Gede Wiranata, Kadishub Infokom I Ketut Artika, Kepala Bappeda Putu Astawa, Kepala Biro Tapem (Tata Pemerintahan) Jayadi Jaya, Kepala Biro Aset I Ketut Adiarsa, dan Perwakilan Balai Jalan Nasional Kementerian PU Ali Duhari.
Wagub Sudikerta menegaskan pembangunan shortcut tidak akan berhenti proses pembangunannya, meskipun ada rencana pergeseran. “Pihak terkait yang akan melaksanakan proses pembangunan shortcut Candi Kuning II yang sudah DED (Detail Enginering Design) kita tetap lanjut prosesnya. Pembebasan lahan juga sudah siap,” ujar Sudikerta usai rapatkan pejabat, kemarin.
Menurut Sudikerta, pembangunan shortcut yang merupakan proyek APBN ini adalah proyek yang akan diprioritaskan dibangun di Candi Kuning II untuk memecah kemacetan di kawasan Bedugul, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. “Di sana itu tumpukan macetnya. Karena masyarakat banyak yang menuju objek wisata Kebun Raya dan sekitarnya. Kita sudah minta proses administrasinya diselesaikan. Termasuk Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) sudah kami minta itu ,” ujar Ketua DPD I Golkar Bali ini.
Sudikerta juga meminta BPJN supaya membuat design jalan yang tidak banyak menggunakan tanah masyarakat. Karena dalam perencanannya shortcut Candi Kuning II melintasi lahan Pemprov Bali, lahan pribadi, lahan milik Kehutanan serta kuburan muslim. “Jalurnya kita minta menggunakan lahan milik pemerintah saja,” ujar politisi asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.
Sementara itu, Komisi III yang membidangi infrastruktur dan pembangunan ini meminta pimpinan dewan menerbitkan rekomendasi atas polemik shortcut Denpasar- Singaraja supaya semua pihak baik dari Pemprov Bali, Balai Pelaksana Jalan Nasional dan Pemkab Buleleng duduk bersama. “Ya intinya kita minta pimpinan dewan merekomendasikan adanya RDP (Rapat Dengar Pendapat) untuk membahas shortcut bersama-sama di DPRD Bali. Ini bukan urusan orang perorang. Ini kepentingan masyarakat luas baik di Tabanan maupun di Buleleng,” ujar Ketua Komisi III Nengah Tamba.
Sedangkan anggota Komisi III DPRD Bali dari Fraksi Gerindra I Nyoman Suyasa kemarin memerintahkan anggotanya yang duduk di Komisi III khususnya dari dapil Tabanan I Ketut Gede Nugrahita Pendit tetap komitmen kawal shortcut Candi Kuning II. “Kita minta Pak Pendit kawal proses pembangunan shortcut di Candi Kuning,” ujar Suyasa.
Ketua DPC Gerindra Karangasem ini mengatakan, perjuangan mewujudkan shortcut itu kepentingan masyarakat luas. “Jangan lihat sisi keuntungan politiknya, ini demi rakyat di Tabanan. Saya sih bukan dapil Tabanan tetapi sebagai pimpinan Fraksi Gerindra saya bertanggungjawab, konstituen yang diwakili Pak Pendit di DPRD Bali juga kita dengar,” ujar wakil rakyat asal dapil Karangasem ini.
Sementara Gubernur Bali Made Mangku Pastika melalui Kepala Biro Humas Pemprov Bali Dewa Gede Mahendra Putra melalui pers rilisnya, Selasa kemarin menyebutkan shortcut Denpasar- Singaraja akhirnya masuk daftar proses pusat setelah Gubernur Pastika bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla di Candi Kuning Bedugul beberapa waktu lalu. Pastika yang mendampingi Wapres Jusuf Kalla yang juga menengok Sekolah SMA Bali Mandara di Buleleng meminta supaya ada pembangunan jalan untuk memperpendek jarak tempuh Denpasar – Singaraja. “Akhirnya Wapres perintahkan Menteri PU saat itu garap infrastruktur Singaraja-Denpasar. Ya shortcut Denpasar- Singaraja akhirnya masuk program APBN,” ujar Dewa Mahendra.
Kalau sekarang ada polemik karena ada pergeseran ke Desa Gitgit Sukasada Buleleng, kata Dewa Mahendra harus mempertimbangkan aspek urgent dan important. “Bila perlu semuanya bisa dikerjakan. Kita menghindari polemiklah. Supaya tidak seperti Satua (cerita) Bali : Yuyu maan gagapan kebo (kepiting dapat hadiah kerbau). Dapat barang besar tidak bisa memanfaatkan, karena nggak mampu. Malah rugi sendiri,” ujar Dewa Mahendra menirukan ucapan Gubernur Pastika. * nat
1
Komentar