Komisi I Minta BPD Awasi Pelaksanaan APBDes
Komisi I DPRD Kota Denpasar meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di masing-masing desa memiliki peran untuk mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) agar tidak digunakan di luar peruntukan.
DENPASAR, NusaBali
BPD harus memiliki kepekaan untuk mengawasi dan mengontrol semua kegiatan pembangunan, termasuk penggunaan anggaran desa.
Hal ini mengemuka dalam rapat kerja antara Komisi I dengan BPD se-Kota Denpasar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Camat, Kamis (6/2) kemarin. Dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi I Ketut Suteja Kumara mengemuka sejumlah persoalan yang dialami masing-masing desa.
Suteja Kumara menekankan pentingnya mengawal proses pembangunan di masing-masing desa. Hal ini bisa dilakukan mulai dari perencanaan hingga realisasi, karena saat ini desa mengelola dana yang cukup besar, mulai dari Rp 6 miliar hingga 12 miliar. Karena itu, perencanaan harus benar-benar dilakukan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada.
Dikatakan, perencanaan yang baik bisa dilakukan dengan mengenal terlebih dahulu potensi desa. Dengan diketahuinya potensi desa, maka program yang dibuat tidak asal comot. Kata dia, jangan sampai program yang diluncurkan desa, tidak sesuai dengan potensi setempat. “Karena itu, penting memiliki profil desa terlebih dahulu. Melalui profil desa ini akan bisa dilihat apa yang ada di desa tersebut. Melalui data yang akurat, program yang akan dibuat pasti sesuai dengan potensi yang ada,” katanya.
Di sisi lain, Ketua BPD Sanur Kauh, Gusti Made Gede menyampaikan beberapa kendala yang dialami selama ini. Misalnya saja, keinginan untuk menggarap perbaikan infrastruktur di batas desa dan kelurahan, sedikit terkendala. Melalui kesempatan tersebut, pihaknya berharap ada solusi yang bisa dijadikan landasan untuk perbaikan ke depan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Denpasar, IB Alit Wiradana menyambut baik rapat kerja yang dilakukan Komisi I ini. Melalui kegiatan ini, pihaknya bisa sharing persoalan yang dihadapi masing-masing desa untuk mencari solusi yang tepat. Terlebih, peran dan fungsi BPD tidak ubahnya seperti dewan di tingkat desa. *mis
Hal ini mengemuka dalam rapat kerja antara Komisi I dengan BPD se-Kota Denpasar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Camat, Kamis (6/2) kemarin. Dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi I Ketut Suteja Kumara mengemuka sejumlah persoalan yang dialami masing-masing desa.
Suteja Kumara menekankan pentingnya mengawal proses pembangunan di masing-masing desa. Hal ini bisa dilakukan mulai dari perencanaan hingga realisasi, karena saat ini desa mengelola dana yang cukup besar, mulai dari Rp 6 miliar hingga 12 miliar. Karena itu, perencanaan harus benar-benar dilakukan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada.
Dikatakan, perencanaan yang baik bisa dilakukan dengan mengenal terlebih dahulu potensi desa. Dengan diketahuinya potensi desa, maka program yang dibuat tidak asal comot. Kata dia, jangan sampai program yang diluncurkan desa, tidak sesuai dengan potensi setempat. “Karena itu, penting memiliki profil desa terlebih dahulu. Melalui profil desa ini akan bisa dilihat apa yang ada di desa tersebut. Melalui data yang akurat, program yang akan dibuat pasti sesuai dengan potensi yang ada,” katanya.
Di sisi lain, Ketua BPD Sanur Kauh, Gusti Made Gede menyampaikan beberapa kendala yang dialami selama ini. Misalnya saja, keinginan untuk menggarap perbaikan infrastruktur di batas desa dan kelurahan, sedikit terkendala. Melalui kesempatan tersebut, pihaknya berharap ada solusi yang bisa dijadikan landasan untuk perbaikan ke depan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Denpasar, IB Alit Wiradana menyambut baik rapat kerja yang dilakukan Komisi I ini. Melalui kegiatan ini, pihaknya bisa sharing persoalan yang dihadapi masing-masing desa untuk mencari solusi yang tepat. Terlebih, peran dan fungsi BPD tidak ubahnya seperti dewan di tingkat desa. *mis
Komentar