Bahas Tatib, Rapat Paripurna Intern DPRD Berlangsung Alot
Rapat paripurna intern DPRD Badung yang membahas masalah tata tertib (tatib) berlangsung alot, Kamis (6/2).
MANGUPURA, NusaBali
Sebab, seluruh perwakilan fraksi mendesak agar tatib yang sudah selesai dibahas dan ditetapkan di tingkat rapat paripurna intern pada September 2019 segera dilanjutkan prosesnya supaya bisa disahkan.
Salah satu anggota yang getol agar tatib segera disahkan adalah anggota Fraksi PDIP DPRD Badung I Nyoman Satria yang juga Ketua Pansus Tatib. “Sangat disayangkan, sampai hari ini tatib belum ditandangani. Sudah lima bulan DPRD Badung bekerja tanpa tatib,” kata Satria, saat paripurna intern kemarin.
Satria yang juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Badung ini pun menolak bila tatib akan diotak-atik kembali. “Tatib ini kan sudah finalisasi di tingkat Pansus, dan sudah ditetapkan di paripurna intern, masak mau direvisi lagi?,” kata dia.
Satria berharap agar Tatib DPRD Badung segera dilanjutkan prosesnya untuk diusulkan ke Pemprov Bali melalui Bupati Badung. Dengan begitu bisa menjadi payung hukum bagi anggota Dewan Badung. “Kami minta tatib ini segera diusulkan ke Gubernur lewat Bupati agar bisa ditetapkan,” ucapnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi PDIP I Gusti Anom Gumanti. Menurut dia, tatib yang sudah disahkan lewat paripurna intern tidak boleh lagi diubah, kecuali lewat paripurna intern juga. “Sesuai aturan, produk hasil rapat paripurna intern hanya bisa diubah lewat rapat paripurna intern. Jadi, kami minta tatib ini segera disahkan.”
Sekretaris Fraksi Golkar IGN Shaskara juga meminta supaya prosesnya bisa dilanjutkan, sehingga tatib bisa ditetapkan. Sementara Wijaya berharap miskomunikasi dalam penetapan tatib ini agar segera diselesaikan. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Putu Parwata membantah tidak mau menandatangani tatib tersebut. Dia mengaku selama ini masih berkoordinasi dengan para ketua fraksi, guna mempertegas kembali setelah melihat dari hasil studi banding ke daerah lainnya, khususnya mengenai tatib. “Tugas pimpinan adalah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan fraksi. Yaitu, PDIP, Golkar, dan Badung Gede. Sejauh ini, itu sudah kami lakukan,” ujarnya.
Namun, karena semua sudah sepakat untuk menetapkan tatib, maka Parwata menegaskan akan segera mengusulkan agar Tatib DPRD Badung bisa ditetapkan oleh Gubernur. *asa
Salah satu anggota yang getol agar tatib segera disahkan adalah anggota Fraksi PDIP DPRD Badung I Nyoman Satria yang juga Ketua Pansus Tatib. “Sangat disayangkan, sampai hari ini tatib belum ditandangani. Sudah lima bulan DPRD Badung bekerja tanpa tatib,” kata Satria, saat paripurna intern kemarin.
Satria yang juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Badung ini pun menolak bila tatib akan diotak-atik kembali. “Tatib ini kan sudah finalisasi di tingkat Pansus, dan sudah ditetapkan di paripurna intern, masak mau direvisi lagi?,” kata dia.
Satria berharap agar Tatib DPRD Badung segera dilanjutkan prosesnya untuk diusulkan ke Pemprov Bali melalui Bupati Badung. Dengan begitu bisa menjadi payung hukum bagi anggota Dewan Badung. “Kami minta tatib ini segera diusulkan ke Gubernur lewat Bupati agar bisa ditetapkan,” ucapnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi PDIP I Gusti Anom Gumanti. Menurut dia, tatib yang sudah disahkan lewat paripurna intern tidak boleh lagi diubah, kecuali lewat paripurna intern juga. “Sesuai aturan, produk hasil rapat paripurna intern hanya bisa diubah lewat rapat paripurna intern. Jadi, kami minta tatib ini segera disahkan.”
Sekretaris Fraksi Golkar IGN Shaskara juga meminta supaya prosesnya bisa dilanjutkan, sehingga tatib bisa ditetapkan. Sementara Wijaya berharap miskomunikasi dalam penetapan tatib ini agar segera diselesaikan. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Putu Parwata membantah tidak mau menandatangani tatib tersebut. Dia mengaku selama ini masih berkoordinasi dengan para ketua fraksi, guna mempertegas kembali setelah melihat dari hasil studi banding ke daerah lainnya, khususnya mengenai tatib. “Tugas pimpinan adalah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan fraksi. Yaitu, PDIP, Golkar, dan Badung Gede. Sejauh ini, itu sudah kami lakukan,” ujarnya.
Namun, karena semua sudah sepakat untuk menetapkan tatib, maka Parwata menegaskan akan segera mengusulkan agar Tatib DPRD Badung bisa ditetapkan oleh Gubernur. *asa
1
Komentar