Bali Capai Indeks Demokrasi Terbaik

Untuk lebih meningkatkan indek demokrasi tahun 2019, partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 serentak nanti ditarget mencapai 85 persen. Hal ini terungkap dalam foccus group discussion (FGD) untuk IDI Tahun 2019 yang digelar di Hotel Prime Plaza Sanur, Denpasar Selatan, Rabu (11/3). FGD kemarin digelar untuk pengumpulan data sebagai resume mengukur IDI. Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra hadir langsung dalam FGD kemarin, bersama Kepala BPS Provinsi Bali Adi Nugroho, Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab, perwakilan KPU, perwakilan media, akade-misi, dan mahasiswa.

Sekda Dewa Made Indra mengapresiasi kegiatan BPS Provinsi Bali sebagai penanggung jawab pengukuran IDI. Dewa Indra membeberkan, indeks demokrasi di Provinsi Bali dari tahun ke tahun yang menunjukkan trend peningkatan. Berdasarkan data yang dirilis sebelumnya, indeks demokrasi Provinsi Bali tahun 2018 mencapai 82,37 atau masuk kategori baik. Bali menduduki peringkat kedua secara nasi-onal, di bawah DKI Jakarta tembus angka 85,08.

"Angka ini melampaui rata-rata nasional sebesar 72,39. Ada tiga kelompok nilai dalam pengukuran IDI yaitu buruk, sedang, dan baik. Dengan angka 82,37, Bali telah berhasil mencapai posisi tertinggi," ujar Dewa Indra.

"Saya menyampaikan apreseasi atas kerja keras seluruh komponen dalam memenuhi indikator penilaian. Capaian yang diraih merupakan kontribusi dari semua pihak, termasuk dukungan dan peran aktif masyarakat," imbuh birokrat asal Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng yang mantan Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali dan Kepala BPBD Provinsi Bali ini.

Meski secara akumulatif, Bali telah berhasil menempati posisi terbaik, kata Dewa Indra, tetap harus ada evaluasi terhadap tiga aspek yang menjadi komponen pengukuran: Kebebasan Sipil, Hak Politik, dan Lembaga Demokrasi. Dicermati satu per satu, ternyata aspek kebebasan sipil cenderung menurun, sementara hak politik dan lembaga demokrasi angkanya naik. "Kenapa menurun? Apa aktivitasnya yang menurun atau tidak terekam? Grafik ini harus betul-betul kita cermati untuk penentuan langkah selanjutnya," tegas Dewa Indra.

FGD untuk IDI Tahun 2019 digelar selama 2 hari, 11-12 Maret 2020. FGD ini diharapkan dapat menggali dan melengkapi informasi media terkait dengan indikator yang menjadi penilaian dalam pengukuran IDI. Sebab, bisa jadi belum semua fenomena demokrasi terekam oleh media.

Melalui kegiatan ini, nantinya diharapkan menghasilkan kompilasi data yang lebih lengkap, sehingga seluruh fenomena berdemokrasi dapat terungkap. Semakin lengkap, maka nilainya akan semakin baik. "Seluruh peserta saya harapkan mengikuti kegiatan ini dengan baik. Meskipun para ahli politik belum sepakat kalau indeks demokrasi diukur secara kuantitatif, namun hingga hari ini pengukuran secara ku-antitatif itu masih menjadi cerminan kualitas demokrasi kita di daerah," papar Dewa Indra.

Sekadar dicatat, pengukuran IDI dilakukan sejak tahun 2009. Khusus untuk Bali, Harian Umum NusaBali menjadi satu-satunya media yang dijadikan acuan. Pada tahun 2009, angka IDI Bali baru mencapai 70,35. Setahun berikutnya, angka indek demokrasi di Bali naik menjadi 72,44. Pada 2011, kembali naik menjadi 74,20. Namun pada 2012, indek demokrasi di Bali anjlok lagi menjadi 71,75.

Barulah pada 2014, indek demokrasi di Bali sentuh angka 76,83. Setahun berikutnya yakni pada 2014, IDI Bali melonjak lagi jadi 79,83. Angkanya konstan secara beruntun di dua tahun berikutnya, masing-masing 78,95 dan 78,80. Pada 2018, indek demokrasi di Bali sentuh angka tertinggi yakni 82,37.

Sementara itu, Kepala BPS Bali, Adi Nugroho, mengatakan pengukuran IDI dimulai dari kompilasi surat kabar yang dijadikan rujukan (yakni NusaBali, Red). FGD bertujuan melengkapi dan mengkonfirmasi data terkait pengukuran IDI. "Hasil FGD bukan penentu skor, tapi hanya tahapan pengumpulan data sehingga diperoleh kejelasan data yang dijadikan variabel pengukuran IDI," ujar pria asal Jember, Jawa Timur ini.

Sedangkan Kabid Statistik Sosial BPS Provinsi, Dedi Cahyono, mengungkapkan dalam pengukuran IDI Bali tahun 2019 diprediksi akan terdapat banyak perubahan. Pasalnya, pada tahun 2019 digelar pesta demokrasi yakni Pileg dan Pilpres. “Akan ada banyak perubahan dibandingkan sebelumnya, terutama menyangkut aspek hak-hak politik, yakni hak memilih dan dipilih,” ujar Dedi Cahyono.

Dedi mencontohkan ada kualitas daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu yang berubah, ada kenaikan atau penurunan tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 serta persentase keterwakilan perempuan di parlemen (DPRD) yang bertambah atau menurun berdasarkan hasil Pileg 2019. “Ini akan memberikan dampak cukup signifykan bagi perkembangan IDI Provinsi Bali,” kata Dedi.

Menurut Dedi, FGD IDI dibagi dalam dua sesi selama 2 hari. Di hari pertama kemarin membahas Aspek Kebebasan Sipil, meliputi variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Sementara di hari kedua, Kamis (12/3) ini, akan membahas aspek Hak-hak Politik dan Aspek Lembaga Demokrasi di Bali.

“Kita berharap review surat kabar, review dokumen, FGD, dan wawancara mendalam yang dilakukan sebagai tahapan pengumpulan data IDI, dapat memberikan hasil yang baik bagi perkembangan demokrasi di Bali,” harap pria yang sebelumnya bertugas di Papua ini.

Sementara, Ketua KPU Bali Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan proses pesta gong demokrasi selalu menjadi acuan dalam pengukuran IDI. Mulai partisipasi pemilih, kerawanan konflik, sampai dengan masalah logisitik Pemilu, jadi acuan penilaian IDI.

"Kami di KPU Bali sudah maksimal dalam melaksanakan peran dan tugas kami. Salah satunya, dengan tingkat partisipasi pemilih di Bali yang menembus angka 82 persen dalam Pileg/Pilpres 2019 kemarin. Itu menjadi salah satu indikatornya," ujar Lidartawan.

Dalam Pilkada 2020 serentak 6 daerah di Bali nanti, KPU targetkan partisipasi pemilih naik menjadi 85 persen. "Kami ditarget bisa meningkatkan partisipasi pemilih sampai 85 persen. Ya, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk membidik angka tersebut. Kita mohon dukungan elemen masyarakat Bali," tandas mantan Ketua KPU Bangli dua kali periode ini. *nat