Wakil Rakyat Dorong Kucurkan Dana Bencana

Seperti pengadaan masker gratis, hand sanitizer gratis, memaksimalkan penyemprotan disinfektan, sampai dengan penggunaan pelindung diri awak medis perlu anggaran besar. Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry, di Denpasar, Selasa (17/3) siang mengatakan sudah saatnya dana bencana Pemprov Bali yang dianggarkan setiap tahun dikucurkan untuk penanganan dampak Virus Corona. "Saat ini masyarakat sulit mencari masker, mendapatkan hand sanitizer juga mahal harganya. Pemerintah sebaiknya kucurkan dana bencana dari APBD Bali untuk masker gratis dan hand sanitizer gratis ini untuk rakyat," ujar Sugawa Korry.

Sugawa Korry menyebutkan langkah Pemprov Bali yang melakukan antisipasi dengan membuat kebijakan agar masyarakat tidak berkegiatan di luar rumah sudah bagus. Karena antisipasi mencegah Virus Corona menyebar.

"Kita apresiasi dengan Gubernur Bali, Wayan Koster, yang tidak melakukan  lockdown untuk Bali. Kebijakan memberlakukan kegiatan di dalam rumah sudah cukup. Namun untuk pelaksanaan hidup sehat seperti cuci tangan, kebutuhan masker dan pelindung diri masih jadi masalah. Karena barangnya mahal dan susah didapat. Kami minta supaya diberikan gratis saja dengan dukungan dana bencana. Kalau kurang anggarannya kita di DPRD Bali akan mendukung penambahan," ujar politikus Golkar asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ini.

Sementara dorongan agar pemerintah menggunakan dana bencana untuk membantu tim medis muncul dari anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali, Putu Supadma Rudana. "Saya sedih baca di media, ada Tim Medis di Bali sampai menggunakan jas hujan sebagai pelindung diri saat bertugas. Padahal mereka garda terdepan menangani Virus Corona. Sebaiknya pemerintah ambil langkah cepat dengan mengucurkan dana taktis atau dana bencana untuk membantu pengadaan peralatan pelindung diri bagi tim medis yang bertugas," ujar Wasekjen DPP Demokrat ini.

Soal pencegahan penyebaran Virus Corona di Bali, kata Supadma Rudana saat ini ada kebijakan social distancing yang diterapkan pemerintah pusat sampai di daerah. Social distancing adalah kebijakan pencegahan supaya masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. "Tapi kurang efektif, karena masih tetap saja masyarakat keluar rumah, justru dianggap sebagai liburan dengan datang ke tempat keramaian. Padahal virus itu menyebarnya lewat kerumunan massa. Maka perlu sikap tegas di sini," ujar politisi senior yang juga Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI ini.

Dijelaskan Supadma Rudana kebijakan pemerintah agar masyarakat beraktivitas di rumah seperti meliburkan sekolah, perguruan tinggi, dan kegiatan yang mengundang kerumunan banyak orang sebenarnya sudah kategori partial lockdown.

"Tapi tetap saja dilanggar. Ya upaya memotong rantai penyebaran Virus Corona akan sangat berat. Sekarang ini kasus Virus Corona di Indonesia terus meningkat jumlahnya setiap hari. Sekarang ini sudah tembus 134 kasus. Kalau di negara-negara lain sudah total lockdown untuk menyelamatkan warganya," ujar politisi asal Desa Peliatan , Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ini. *nat