Dewan Tuding Analisa Bupati Bangli Dangkal

BANGLI, NusaBali
Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) Kabupaten Bangli ingatkan Bupati agar selektif dan bi-jak. Sementara, sebagian fraksi di DPRD Bangli tuding analisa Bupati Made Gianyar sangat dangkal.

Bendesa Madya (Ketua) MMDP Kabupaten Bangli, Made Rijasa, mengingatkan Bupati Made Gianyar agar selektif dan tidak menggeneralisasi permasalahan. Semua harus dilihat kasus per kasus. Pasalnya, belum tentu semua pejabat eselon yang merangkap jadi prajuru adat kinerjanya tidak baik. Sebaliknya, bukan tak mungkin justru ada pejabat yang kinerjanya bagus, baik sebagai pejabat pemerintahan maupun selaku prajuru adat.

“Bagaimana jika pejabat bersangkutan berkinerja bagus, baik sebagai pejabat maupun sebagai prajuru adat. Apa rewardnya? Apa mereka justru harus diberangus?” tanya Made Rijasa saat dikonfirmasi NusaBali di Bangli, Selasa (23/8).

Made Rijasa kemudian menganalogikan keberadaan RSJ Provinsi Bali yang berada di Kota Bangli. Meski RSJ berada di Bangli, bukan berarti orang-orang di Gumi Sejuk buduh (menderita gangguan kejiwaan). “Apakah karena RSJ berada di Bangli, lalu kita-kita ini semua orang inguh (stres)? Kan tidak begitu,” katanya.

Karena itu, Rijasa menyarankan harus dilakukan analisa yang benar terhadap kasus per kasus, bukan main pukul rata. Ibarat mengobati pasien, diagnosenya harus benar, sehingga pemberian obatnya juga tepat. “Semua harus dilhat secara utuh, mulai dari sebab, proses, hingga akibatnya,” tandas tokoh adat asal Desa Pakraman Selat, Kecamatan Susut, Bangli ini.

Rijasa juga mengingatkan, dalam konteks adat istiadat dan kepopuleran Bali, Bangli termasuk di dalamnya. Bangli tidak bisa dilepaskan dari keunikan adat istiadat dan budaya Bali, termasuk peran prajuru adat seperti bendesa, kelian banjar, penyarikan, dan jabatan adat lainnya. “Siapa yang menikmati out put ini?”

Sementara itu, sebagian fraksi di DPRD Bangli merespons negatif kebijakan Bupati Made Gianyar yang akan berangus pejabat yang merangkap jadi prajuru adat. Hanya Fraksi PDIP DPRD Bangli (pengusung utama Bupati Made Gianyar) dan Fraksi Golkar DPRD Bangli yang enggan memberikan tanggapan atas kebijakan larang pejabat jadi prajuru adat ini.


SELANJUTNYA . . .