Tunggu Instruksi Induk Partai, Semua Fraksi di DPRD Bali Belum Potong Gaji

Fraksi-fraksi DPRD Bali hingga kini masih tunggu perintah induk partainya. Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, I Wayan Rawan Atmaja, mengatakan sejauh ini belum ada instruksi dari pusat untuk potong gaji buat penanganan wabah Covid-19. Menurut Rawan Atmaja, anggota Fraksi Golkar DPR RI memang sudah sepakat potong gaji, tapi di daerah-daerah belum ada instruksi.

"Ya, kalau di pusat (Fraksi Golkar DPR RI) memang sudah kesepakatan potong gaji. Kalau nanti diberlakukan ke daerah, kami Fraksi Golkar DPRD Bali juga siap untuk itu. Tapi, sampai sekarang belum ada perintah potong gaji. Jadi, kita tunggu perintah pusat saja," ujar Rawan Atmaja saat dikonfirmasi NusaBali. Minggu (5/4).

Rawan Atmaja menyebutkan, kalau toh nanti Fraksi Golkar DPRD Bali akhirnya potong gaji untuk membantu penanggulangan pandemi Covid-19, besarannya akan disesuaikan dengan kemampuan anggota. "Mungkin tidak ditentukan nominalnya, tetapi menyesuakan dengan kemampuan anggota fraksi,” jelas Rawan Atmaja.

“Kendati belum ada gerakan potong gaji, kami Fraksi Golkar DPRD Bali sudah turun membantu masyarakat dalam bentuk pembagian masker dan sebagaian, dengan cara urunan," lanjut politisi Golkar asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.

Menurut Rawan Atmaja, 8 anggota Fraksi Golkar DPRD Bali terjun ke Dapil masing-masing untuk membantu penanggulangan Covid-19 dengan anggaran pribadi. Ke-8 anggota Fraksi Golkar DPRD Bali tersebut masing-masing I Nyoman Sugawa Korry (Dapil Buleleng), Ida Gede Komang Kresna Budi (Dapil Buleleng), I Ketut Suewandhi (Dapil Denpasar), Wayan Rawan Atmaja (Dapil Badung), I Nyoman Wirya (Dapil Tabanan), I Made Suardana (Dapil Jembrana), Ni Putu Yuli Artini (Dapil Karangasem), dan I Wayan Gunawan (Dapil Bangli).

"Untuk membeli disinfektan, bantuan masker, penyemprotan disinfektan, maupun kegiatan aksi sosial penanganan Covid-19 lainnya, kita turun ke Dapil masing-masing. Kami juga laporan setiap saat ke DPD I Golkar Bali dan DPP Golkar. Kalau nanti ada instruksi garis partai untuk potong gaji, tentu kita di Fraksi Golkar DPRD Bali siap melaksanakannya," tandas Rawan Atmaja yang kini duduk di Komisi IV DPRD Bali.

Sementara itu, Fraksi PDIP DPRD Bali sudah urunan sesuai dengan kemampuan anggota, walaupun induk partai belum ada instruksi potong gaji bagi anggota Dewan dalam penanganan Covid-19. Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack, mengatakan anggota fraksinya sudah gotong-royong untuk membiayai gerakan Tim Gotong Royong DPD PDIP Bali dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

"Kita tidak ada kebijakan potong gaji. Tetapi, kami sudah urunan sesuai dengan kemampuan anggota. Kita sudah gerak di kabupaten/kota. Anggota Fraksi PDIP DPRD Bali berkolaborasi dengan jajaran Fraksi PDIP DPRD Kabupaten/Kota se-Bali dengan pemetaan Dapil masing-masing," ujar Dewa Jack saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Minggu kemarin.

Menurut Dewa Jack, pola gotong-royong ala PDIP dengan melibatkan semua anggota fraksi se-Bali ini, dalah gerakan bersama membantu pemerintah agar Covid-19 bisa segera teratasi. Apalagi, Bali sebagai daerah pariwisata, sangat berkepentingan situasi segera pulih.

"Kita tahu dampak Covid-19 ini untuk Bali. Semua sektor sekarang lumpuh. Maka, kita harus bangkit bersama-sama. Kita membantu pemerintah dan masyarakat dalam penanganan wabah Covid-19 ini," tandas politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Banjar, Buleleng yang kini duduk di Komisi II DPRD Bali (membidangi pariwisata dan keuangan daerah) ini.

Sekadar dicatat, PDIP adalah partai pemegang suara mayoritas di Bali saat ini. Gerakan anggota Fraksi PDIP semua level di Bali, tentunya amat berarti bagi masyarakat. Untuk DPRD Bali hasil Pileg 2019, PDIP mendominasi 33 kursi dari total 55 kursi yang diperebutkan. Dominasi PDIP berlaku di semua DPRD Kabupaten/Kota se-Bali.

Sedangkan untuk DPRD Denpasar 2019-2024, Fraksi PDIP mendominasi 22 kursi dari total 45 kursi yang ada. Demikian pula untuk DPRD Badung dan DPRD Tabanan, Fraksi PDIP masing-masing mendominasi 28 kursi dari 40 kursi yang ada. Kemudian, DPRD Buleleng (Fraksi PDIP mendominasi 18 dari 45 kursi), DPRD Jembrana (Fraksi PDIP mendominasi 18 dari 35 kursi), DPRD Gianyar (Fraksi PDIP mendominasi 26 dari 40 kursi), DPRD Karangasem (Fraksi PDIP mendominasi 12 dari 45 kursi), DPRD Bangli (Fraksi PDIP mendominasi 16 dari 30 kursi), dan DPRD Klungkung (Fraksi PDIP mendominasi 9 dari 30 kursi).

Di sisi lain, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, I Ketut Juliarta, menyebutkan potong gaji untuk anggota Dewan yang menjadi trend di DPR RI, belum menyentuh ke level DPRD Bali. "Sampai sekarang belum ada instruksi dari induk partai (DPP Gerindra) untuk potong gaji. Kalaupun nanti ada instruksi, tentu kita siap karena ini untuk membantu rakyat," ujar Juliarta saat dihubungi terpisah, Minggu kematin.

Menurut Juliarta, saat ini Fraksi Gerindra DPRD Bali yang berjumlah 7 orang sudah bergerak pribadi di masing-masing Dapil. "Kalau saya di Dapil Klungkung, membantu masyarakat dengan anggaran pribadi, walaupun belum ada instruksi partai. Kalau kebijakan potong gaji, kami tunggu keputusan pusat)," tegas politisi muda Gerindra asal Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung ini. *nat