Satu ODP Buleleng Ditetapkan Jadi PDP
Karena ada gejala yang mengarah ke Covid-19, akhirnya PDP 09 diisolasi di RS Pratama Giri Emas.
SINGARAJA, NusaBali
Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Buleleng menaikkan status satu Orang Dengan Pemantauan (ODP) menjadi Pasien Dengan Pengawasan (PDP), Selasa (7/4). Satu PDP baru yang diberi kode PDP 09 disebut sebelumnya memang datang dari daerah transmisi lokal di Indonesia. PDP ini masuk ke RS Pratama Giri Emas, bermaksud melakukan operasi.
Sekretaris GTPP Covid-19 Buleleng Gede Suyasa dalam keterangan pers update penanganan Covid-19 di Buleleng, mengatakan PDP 09 saat tiba dan ditetapkan sebagai ODP sebelumnya sudah menjalani rapid test dan hasilnya negatif. Hanya saja dia diputuskan dirawat karena mengalami gejala klinis seperti batuk. PDP 09 yang juga telah melakukan operasi kemudian kembali menunjukkan gejala klinis yang lebih kompleks hingga nyeri perut dan sesak nafas. “Awalnya memang rencana mau operasi, tetapi karena ada gejala yang mengarah ke Covid-19, akhirnya diisolasi di RS Pratama Giri Emas. Kemudian ada gejala lain seperti nyeri perut dan sesak sehingga ditingkatkan statusnya menjadi PDP,” ujar Sekda Buleleng ini.
Bertambahnya satu PDP baru menjadikan jumlah PDP yang masih menjalani isolasi di RS Pratama Giri Emas berjumlah 2 orang. Satu lainnya adalah PDP 03 yang terkonfirmasi positif dan masih menunggu hasil tes swabnya negatif dua kali berturut-turut. Selain itu, GTPP Covid-19 Buleleng masih memantau tiga ODP dan 864 Orang Tanpa Gejala (OTG) yang didominasi oleh masyrakat yang datang dari daerah transmisi lokal di Indonesia. Ada juga pekerja kapal pesiar, TKI lainnya, WNA dan orang yang baru pulang dari luar negeri.
Suyasa juga menyebutkan sejauh ini GTPP Covid-19 terus mengevaluasi, salah satunya kesiapan hotline yang belakangan dikeluhkan masyarakat tidak standby 24 jam, sebagaimana fungsi hotline. Mantan Kepala Bappeda Buleleng ini juga menjelaskan hotline yang disiapkan memang diperuntukkan untuk layanan on call 24 jam untuk penanganan Covid-19 di Buleleng. On call ini baik untuk mengevakuasi warga atau sekadar laporan dari masyarakat terkait Covid-19. “Saya sudah evaluasi itu dan tegaskan Dinkes siapkan tenaga yang standby khusus menangani hotline,’’ jelasnya.
Selama ini, tambah dia, penanganan Covid-19 termasuk evakuasi langsung koordinasi ke pejabat di tingkat desa, kecamatan, dan langsung ke Gugus Tugas. Informasi dari hotline setelah diterima akan dikonfirmasi kembali kepada gugus tugas dan pejabat terkait.
GTPP Covid-19, disebut Suyasa, juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UMKM Buleleng, terkait pembuatan masker dalam jumlah banyak oleh pemerintah. Sedikitnya akan ada 11 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Buleleng yang akan menggarap masker kain. Masker ini untuk masyarakat maupun masker medik sesuai standar ISO.
Hanya saja 11 UMKM itu harus mengikuti aturan teknis pemerintah terutama dalam verifikasi administrasi keuangannya sebelum dinyatakan layak menggarap proyek pemerintah. Belasan UKMK ini informasinya mulai akan mengikuti sistem pengadaan pemerintah mulai minggu ini. “Kami sedang diskusi dengan Inspektorat dan Bagian Pengadaan Barang Jasa. Pakai APBD lewat DTT (Dana Tidak Terduga, Red) bisa penuhi syarat. Karena kami juga dalam pantauan, semua ikuti harus mekanisme dari segi pengadaan,” tegas dia.
Perkembangan virus Covid-19 yang masih menjadi fokus pencegahan pemerintah dengan tetap mengimbau kepada masyarakat untuk tetap mentaati anjuran pemerintah. Selain itu, menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan menggunakan masker saat keluar rumah. Masyarakat juga disarankan untuk mencari informasi di ruang-ruang resmi, sehingga tidak bersebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. “Mari jaga diri masing-masing sehingga penularan Covid-19 ini bisa segera putus dan menghilang dari kehidupan kita,” jelas Gede Suyasa.*k23
Sekretaris GTPP Covid-19 Buleleng Gede Suyasa dalam keterangan pers update penanganan Covid-19 di Buleleng, mengatakan PDP 09 saat tiba dan ditetapkan sebagai ODP sebelumnya sudah menjalani rapid test dan hasilnya negatif. Hanya saja dia diputuskan dirawat karena mengalami gejala klinis seperti batuk. PDP 09 yang juga telah melakukan operasi kemudian kembali menunjukkan gejala klinis yang lebih kompleks hingga nyeri perut dan sesak nafas. “Awalnya memang rencana mau operasi, tetapi karena ada gejala yang mengarah ke Covid-19, akhirnya diisolasi di RS Pratama Giri Emas. Kemudian ada gejala lain seperti nyeri perut dan sesak sehingga ditingkatkan statusnya menjadi PDP,” ujar Sekda Buleleng ini.
Bertambahnya satu PDP baru menjadikan jumlah PDP yang masih menjalani isolasi di RS Pratama Giri Emas berjumlah 2 orang. Satu lainnya adalah PDP 03 yang terkonfirmasi positif dan masih menunggu hasil tes swabnya negatif dua kali berturut-turut. Selain itu, GTPP Covid-19 Buleleng masih memantau tiga ODP dan 864 Orang Tanpa Gejala (OTG) yang didominasi oleh masyrakat yang datang dari daerah transmisi lokal di Indonesia. Ada juga pekerja kapal pesiar, TKI lainnya, WNA dan orang yang baru pulang dari luar negeri.
Suyasa juga menyebutkan sejauh ini GTPP Covid-19 terus mengevaluasi, salah satunya kesiapan hotline yang belakangan dikeluhkan masyarakat tidak standby 24 jam, sebagaimana fungsi hotline. Mantan Kepala Bappeda Buleleng ini juga menjelaskan hotline yang disiapkan memang diperuntukkan untuk layanan on call 24 jam untuk penanganan Covid-19 di Buleleng. On call ini baik untuk mengevakuasi warga atau sekadar laporan dari masyarakat terkait Covid-19. “Saya sudah evaluasi itu dan tegaskan Dinkes siapkan tenaga yang standby khusus menangani hotline,’’ jelasnya.
Selama ini, tambah dia, penanganan Covid-19 termasuk evakuasi langsung koordinasi ke pejabat di tingkat desa, kecamatan, dan langsung ke Gugus Tugas. Informasi dari hotline setelah diterima akan dikonfirmasi kembali kepada gugus tugas dan pejabat terkait.
GTPP Covid-19, disebut Suyasa, juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UMKM Buleleng, terkait pembuatan masker dalam jumlah banyak oleh pemerintah. Sedikitnya akan ada 11 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Buleleng yang akan menggarap masker kain. Masker ini untuk masyarakat maupun masker medik sesuai standar ISO.
Hanya saja 11 UMKM itu harus mengikuti aturan teknis pemerintah terutama dalam verifikasi administrasi keuangannya sebelum dinyatakan layak menggarap proyek pemerintah. Belasan UKMK ini informasinya mulai akan mengikuti sistem pengadaan pemerintah mulai minggu ini. “Kami sedang diskusi dengan Inspektorat dan Bagian Pengadaan Barang Jasa. Pakai APBD lewat DTT (Dana Tidak Terduga, Red) bisa penuhi syarat. Karena kami juga dalam pantauan, semua ikuti harus mekanisme dari segi pengadaan,” tegas dia.
Perkembangan virus Covid-19 yang masih menjadi fokus pencegahan pemerintah dengan tetap mengimbau kepada masyarakat untuk tetap mentaati anjuran pemerintah. Selain itu, menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan menggunakan masker saat keluar rumah. Masyarakat juga disarankan untuk mencari informasi di ruang-ruang resmi, sehingga tidak bersebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. “Mari jaga diri masing-masing sehingga penularan Covid-19 ini bisa segera putus dan menghilang dari kehidupan kita,” jelas Gede Suyasa.*k23
1
Komentar