Terkait Intimidasi kepada Pendukung Paket Surya Perbekel Celukan Bawang Kena Sanksi
Perbekel Celukan Bawang Moh Azhari dikenai teguran lisan, karena ada tindakan pelanggaran administrasi.
SINGARAJA, NusaBali
Perbekel Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerogak, Moh Azhari penuhi panggilan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Pilkada Buleleng, terkait laporan dugaan intimidasi terhadap koordinator lapangan (korlap) pengumpul KTP dukungan calon independen Dewa Nyoman Sukrawan dan Gede Dharma Wijaya atau Paket Surya wilayah Celukan Bawang, Sabtu (27/8) pagi. Setelah melalui proses maraton, Panwas Kabupaten pada sore harinya langsung memutuskan laporan dugaan intimidasi itu mengarah pada sanksi administrasi.
Perbekel Azhari tiba di Sekretariat Panwas Kabupaten di Jalan Pramuka, Singaraja, sekitar pukul 10.30 Wita, bersama seluruh kepala dusun (kadus) dan ketua RT, termasuk Kelian Banjar Adat Brombong Putu Adnyana. Setelah melapor pada penerima tamu Panwas, Perbekel Azhari langsung diminta keterangannya oleh Ketua Panwas Ni Ketut Aryani bersama komisioner Panwas Putu Sugi Hardana di ruang tertutup, selama sekitar satu jam lebih. Usai pemeriksaan Perbekel Azhari, komisioner Panwas kembali melengkapi keterangan dari Kadus Celukan Bawang Irwan yang turut hadir kemarin.
Perbekel Azhari yang ditemui usai pemeriksaan menepis tuduhan intimidasi yang dilaporkan oleh Made Widiasa – security di PTLU Celukan Bawang. Dijelaskannya, dia mendatangi Widiasa ke kantornya hanya ingin memastikan maksud pengumpulan KTP dan KK di Desa Celukan Bawang. Karena yang bersangkutan (Made Widiasa) bukan warga Celukan Bawang, melainkan dari Desa Kalisada, Kecamatan Seririt. Selain itu, pengumpulan KTP dan KK itu juga ada iming-iming pemberian sembako. “Tidak ada intimidasi, kami datang bersama Kadus Celukan Bawang Irwan, boleh tanya yang bersangkutan. Yang benar itu, kami mempertanyakan, apa boleh seorang pegawai di PLTU Celukan Bawang ikut berpolitik. Waktu itu pimpinan perusahaan outsourcing (tempat Widiasa bekerja, Red) langsung menjawab, ‘jangankan berpolitik, pakai baju salah satu partai saja dikeluarkan’. Jadi bukan kami yang ngomong dikeluarkan,” kata Perbekel Azhari.
Perbekel Azhari menanyakan apa dibolehkan seorang pegawai di PLTU berpolitik, setelah memastikan yang mengumpulkan KTP di Celukan Bawang, dan terbanyak di Dusun Brombong dengan jumlah 540 KTP dukungan adalah Made Widiasa. Apalagi Widiasa mengaku pengumpulan KTP dan KK itu untuk kepentingan pencalonan Paket Surya di Pilkada Buleleng 2017. Namun yang bersangkutan tidak pernah berkoordinasi dengan pihak aparat desa.
“Kalau baik-baik menyampaikan dan ada koordinasi, kami tidak akan melarang pengumpulan dukungan itu. Silakan saja. Tapi ini kan tidak ada, apalagi ada iming-iming pembagian sembako. Ada yang dapat ada yang tidak. Masyarakat pasti tanyanya ke saya, dan saya tidak pernah tahu soal itu. Ini kan repot kami di pemerintahan desa,” tutur Perbekel Azhari.
SELANJUTNYA . . .
Perbekel Azhari tiba di Sekretariat Panwas Kabupaten di Jalan Pramuka, Singaraja, sekitar pukul 10.30 Wita, bersama seluruh kepala dusun (kadus) dan ketua RT, termasuk Kelian Banjar Adat Brombong Putu Adnyana. Setelah melapor pada penerima tamu Panwas, Perbekel Azhari langsung diminta keterangannya oleh Ketua Panwas Ni Ketut Aryani bersama komisioner Panwas Putu Sugi Hardana di ruang tertutup, selama sekitar satu jam lebih. Usai pemeriksaan Perbekel Azhari, komisioner Panwas kembali melengkapi keterangan dari Kadus Celukan Bawang Irwan yang turut hadir kemarin.
Perbekel Azhari yang ditemui usai pemeriksaan menepis tuduhan intimidasi yang dilaporkan oleh Made Widiasa – security di PTLU Celukan Bawang. Dijelaskannya, dia mendatangi Widiasa ke kantornya hanya ingin memastikan maksud pengumpulan KTP dan KK di Desa Celukan Bawang. Karena yang bersangkutan (Made Widiasa) bukan warga Celukan Bawang, melainkan dari Desa Kalisada, Kecamatan Seririt. Selain itu, pengumpulan KTP dan KK itu juga ada iming-iming pemberian sembako. “Tidak ada intimidasi, kami datang bersama Kadus Celukan Bawang Irwan, boleh tanya yang bersangkutan. Yang benar itu, kami mempertanyakan, apa boleh seorang pegawai di PLTU Celukan Bawang ikut berpolitik. Waktu itu pimpinan perusahaan outsourcing (tempat Widiasa bekerja, Red) langsung menjawab, ‘jangankan berpolitik, pakai baju salah satu partai saja dikeluarkan’. Jadi bukan kami yang ngomong dikeluarkan,” kata Perbekel Azhari.
Perbekel Azhari menanyakan apa dibolehkan seorang pegawai di PLTU berpolitik, setelah memastikan yang mengumpulkan KTP di Celukan Bawang, dan terbanyak di Dusun Brombong dengan jumlah 540 KTP dukungan adalah Made Widiasa. Apalagi Widiasa mengaku pengumpulan KTP dan KK itu untuk kepentingan pencalonan Paket Surya di Pilkada Buleleng 2017. Namun yang bersangkutan tidak pernah berkoordinasi dengan pihak aparat desa.
“Kalau baik-baik menyampaikan dan ada koordinasi, kami tidak akan melarang pengumpulan dukungan itu. Silakan saja. Tapi ini kan tidak ada, apalagi ada iming-iming pembagian sembako. Ada yang dapat ada yang tidak. Masyarakat pasti tanyanya ke saya, dan saya tidak pernah tahu soal itu. Ini kan repot kami di pemerintahan desa,” tutur Perbekel Azhari.
SELANJUTNYA . . .
Komentar