Bawaslu Bali Lakukan Pengawasan Secara Online

Bawaslu Bali misalnya mulai menggelar proses pengawasan secara daring (online) bersama 6 Bawaslu Kabupaten dan Kota yang hadapi Pilkada. Untuk seluruh koordinasi dilaksanakan dengan pemanfaatan teknologi teleconference.

Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, Minggu (19/4) mengatakan meskipun pelaksanaan Pilkada 23 September 2020 diundur pelaksanaannya, namun pengawasan Bawaslu Bali jalan terus. "Dengan adanya wabah Covid-19 ini pengawalan dan pengawasan untuk Pilkada 2020 tetap berjalan. Tidak ada jeda kita bergerak. Sekarang bisa dengan daring, tidak perlu bertemu langsung dan berkumpul. Kita manfaatkan teknologi kalau untuk koordinasi dengan teman-teman di kabupaten dan kota yang menghadapi Pilkada serentak," ujar Ariyani.

Yang terbaru dari pemanfaatan teknologi dan kerja-kerja secara jaringan di Bawaslu di tengah Covid-19 adalah pelaksanaan SKPP (Sekolah Kader Pengawas Partisipatif) untuk menciptakan pengawas yang memenuhi standar, dan membumikan pengawasan partisipatif yang menjadi semangat masyarakat. "SKPP Daring ini mengenalkan pengawasan Pilkada, Pemilu, hukum pemilu dan kerawanannya," kata mantan Ketua Panwaslu Buleleng ini.

Sementara Anggota Bawaslu Bali Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilu, I Ketua Rudia, yang merangkap sebagai Plt Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Bali yang ditinggalkan Dewa Kade Wiarsa Raka Sandhi secara terpisah mengatakan saat ini semua tugas-tugas divisi memanfaatkan kekuatan teknologi dalam masa Covid-19 ini.

"Saya yang merangkap di Divisi Hukum dan Data juga mengerahkan teknologi dalam menyelesaikan tugas-tugas pengawasan. Artinya ketika Covid-19 yang melarang kita tidak boleh berkumpul ya pola daring paling jadi andalan. Kita giliran masuk kantor kalau ada hal mendesak. Selebihnya dengan daring," ujar Rudia. *nat