Bupati Diminta Tunda Proyek Besar
Kita harus selamatkan masyarakat dari wabah dan terdampak wabah Covid-19.
GIANYAR, NusaBali
DPRD Gianyar melalui Pansus DPRD minta kepada Bupati Gianyar menunda pelaksanaan proyek-proyek besar atau mercusuar tahun 2020. Bupati agar lebih merefocusing dan merealokasi anggaran untuk penanggulangan pandemic Covid-19 atau Corona serta terdampak wabah.
Hal itu disampaikan Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gianyar Tahun Anggaran 2019, Ketut Sudarsana, usai Rapat Paripurna DPRD Gianyar, Kamis (23/4). ‘’Penekanan rekomendasi kami, agar eksekutif fokus pada penanggulangan pandemi Covid-19. Kita harus selamatkan masyarakat dari wabah dan terdampak wabah Covid-19,’’ tegas Ketua Fraksi PDIP ini, didampingi Sekretaris Pansus Ni Made Ratnadi.
Sudarsana menyebutkan, realokasi APBD 2020 agar difokuskan untuk penguatan daya tahan kesahatan petugas medis dan masyarakat. Antara lain, dengan peningkatan Alat Pelindung Diri (APD) baik untuk petugas medis dan masyarakat. Menutup rantai penularan wabah, antara lain karantina PMI (pekerja migran Indonesia), warga trasmisi, hingga proses penyembuhan tuntas.
Tak kalah penting, penguatan JPS (jaring pengaman sosial) di luar JPS Pusat dan Provinsi Bali, untuk masyarakat terdampak. ‘’Aspirasi masyarakat non KK miskin, terutama warga terdampak pandemi, sangat menginginkan bantuan sembako. Ini perlu tindaklanjut. Tapi, payung hukumnya harus jelas,’’ ujar politisi PDIP asal Desa Singapadu Kaler, Kecamatan Sukawati ini.
Senada Sudarsana, Sekretaris Pansus Ni Made Ratnadi menambahkan, Pansus telah mengkaji secara matang tentang kondisi ekonomi yang makin melumpuh karena Corona. Oleh karena itu, dia mendorong eksekutif untuk lebih intens dalam pembertahanan perekonomian masyarakat. ‘’Kami dorong bupati untuk penggarapan proyek-proyek padat karya melalui bantuan sosial kepada masyarakat. Meskipun terpaksa menunda eksekusi proyek-proyek besar,’’ tambah Sudarsana.
Proyek-proyek dimaksud, antara lain revitalisasi RSUD Sanjiwani Rp 150 miliar, Rumah Dinas Bupati di Desa Temesi, Gianyar senilai Rp 22,5 miliar, Kolam Renang Desa Sukawati sekitar Rp 60 miliar, Kantor Dinas PMD dan Kantor Dinas Kesehatan masing-masing hampir Rp 2 miliar, dan beberapa jalan raya kabupaten. Namun, proyek revitalisasi Pasar Umum Gianyar bernilai Rp 250 miliar, dipertahankan. Karena proyek ini sudah terikat kontrak penyediaan dana dari pihak ketiga. ‘’Syukur masih ada proyek pasar ini sehingga bisa menyelamatkan buruh dari pengangguran karena terdampak wabah,’’ jelas Sudarsana.
Dihubungi terpisah, Bupati Gianyar Made ’Agus’ Mahayastra sependapat dengan rekomendasi Pansus DPRD Gianyar. Dia mengakui pihaknya telah mencoret anggaran proyek mercusuar tahun 2020, seperti Rumas Dinas Bupatio, dan lainnya itu. ‘’Proyek-proyek ini bisa diusulkan kembali di tahun berikutnya,’’ jelas bupati asal Desa Melinggih, Kecamatan Payangan ini.
Dia mengaku, Pemkab Gianyar kini sedang intens memberikan bantuan kepada masyarakat, baik untuk warga miskin maupun non KK miskin yang terdampak wabah. Setelah pemberian paket sembako kepada 7.554 KK miskin, Pemkab secara khusus akan memberikan BLT (bantuan langsung tunai) Rp 400.000 per KK kepada ribuan KK di luar KK miskin terdampak wabah Corona. Penerima BLT Rp 400.000 ini di luar ASN, TNI, Polri, perangkat desa dan orang mapan atau kaya. ‘’Ciri-ciri orang mapan itu punya mobil dan rumahnya bagus. Apa nggak malu kalau kaya mau menerima BLT,’’ ujarnya.*lsa
Hal itu disampaikan Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gianyar Tahun Anggaran 2019, Ketut Sudarsana, usai Rapat Paripurna DPRD Gianyar, Kamis (23/4). ‘’Penekanan rekomendasi kami, agar eksekutif fokus pada penanggulangan pandemi Covid-19. Kita harus selamatkan masyarakat dari wabah dan terdampak wabah Covid-19,’’ tegas Ketua Fraksi PDIP ini, didampingi Sekretaris Pansus Ni Made Ratnadi.
Sudarsana menyebutkan, realokasi APBD 2020 agar difokuskan untuk penguatan daya tahan kesahatan petugas medis dan masyarakat. Antara lain, dengan peningkatan Alat Pelindung Diri (APD) baik untuk petugas medis dan masyarakat. Menutup rantai penularan wabah, antara lain karantina PMI (pekerja migran Indonesia), warga trasmisi, hingga proses penyembuhan tuntas.
Tak kalah penting, penguatan JPS (jaring pengaman sosial) di luar JPS Pusat dan Provinsi Bali, untuk masyarakat terdampak. ‘’Aspirasi masyarakat non KK miskin, terutama warga terdampak pandemi, sangat menginginkan bantuan sembako. Ini perlu tindaklanjut. Tapi, payung hukumnya harus jelas,’’ ujar politisi PDIP asal Desa Singapadu Kaler, Kecamatan Sukawati ini.
Senada Sudarsana, Sekretaris Pansus Ni Made Ratnadi menambahkan, Pansus telah mengkaji secara matang tentang kondisi ekonomi yang makin melumpuh karena Corona. Oleh karena itu, dia mendorong eksekutif untuk lebih intens dalam pembertahanan perekonomian masyarakat. ‘’Kami dorong bupati untuk penggarapan proyek-proyek padat karya melalui bantuan sosial kepada masyarakat. Meskipun terpaksa menunda eksekusi proyek-proyek besar,’’ tambah Sudarsana.
Proyek-proyek dimaksud, antara lain revitalisasi RSUD Sanjiwani Rp 150 miliar, Rumah Dinas Bupati di Desa Temesi, Gianyar senilai Rp 22,5 miliar, Kolam Renang Desa Sukawati sekitar Rp 60 miliar, Kantor Dinas PMD dan Kantor Dinas Kesehatan masing-masing hampir Rp 2 miliar, dan beberapa jalan raya kabupaten. Namun, proyek revitalisasi Pasar Umum Gianyar bernilai Rp 250 miliar, dipertahankan. Karena proyek ini sudah terikat kontrak penyediaan dana dari pihak ketiga. ‘’Syukur masih ada proyek pasar ini sehingga bisa menyelamatkan buruh dari pengangguran karena terdampak wabah,’’ jelas Sudarsana.
Dihubungi terpisah, Bupati Gianyar Made ’Agus’ Mahayastra sependapat dengan rekomendasi Pansus DPRD Gianyar. Dia mengakui pihaknya telah mencoret anggaran proyek mercusuar tahun 2020, seperti Rumas Dinas Bupatio, dan lainnya itu. ‘’Proyek-proyek ini bisa diusulkan kembali di tahun berikutnya,’’ jelas bupati asal Desa Melinggih, Kecamatan Payangan ini.
Dia mengaku, Pemkab Gianyar kini sedang intens memberikan bantuan kepada masyarakat, baik untuk warga miskin maupun non KK miskin yang terdampak wabah. Setelah pemberian paket sembako kepada 7.554 KK miskin, Pemkab secara khusus akan memberikan BLT (bantuan langsung tunai) Rp 400.000 per KK kepada ribuan KK di luar KK miskin terdampak wabah Corona. Penerima BLT Rp 400.000 ini di luar ASN, TNI, Polri, perangkat desa dan orang mapan atau kaya. ‘’Ciri-ciri orang mapan itu punya mobil dan rumahnya bagus. Apa nggak malu kalau kaya mau menerima BLT,’’ ujarnya.*lsa
Komentar