Pemprov Masih Tekor Rp 320 Miliar

Menurut Pastika, APBD Bali 2016 dirancang sebesar Rp 5,6 triliun. Termasuk angka defisitnya yang ditutup dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesr Rp 300 miliar, sehingga klop seluruhnya APBD Bali 2016 mencapai Rp 5,9 triliun. Namun, realisasinya hanya Rp 5,3 triliun. Masalahnya, kata Pastika, PAD Bali yang diharapkan Rp 3,4 triliun tidak terwujud. Pastika menyebutkan, PAD Bali hanya tembus angka Rp 2,9 triliun dari target Rp 3,4 triliun. Jadi, ada kekurangan Rp 500 miliar. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya penundaan DAU dari pusat sebesar Rp 153 miliar. DAU ini sepenuhnya diperuntukkan buat bayar gaji PNS. “Kita kurang duit Rp 653 miliar. Masih kurang sekitar Rp 320 miliar lagi, karena sudah terkumpul Rp 333 miliar,” ujar Gubernur yang mantan Asisten Perencanaan Mabes Polri ini.

Pastika mengaku sudah sampaikan rasionalisasi ke DPRD Bali. Rasionalisasi yang dilakukan mulai perjalanan dinas, rapat-rapat, bimbingan teknis (Bintek), dan sebagainya. “Pakai sisir serit untuk kutu itu, lho. Disisir sampai hasilnya Rp 333 miliar. Berarti kalau awal kurang Rp 653 miliar, perlu tambahan Rp 320 miliar lagi kan? Saya bilang botakin saja sekalian. Itu saya sampaikan ke Dewan,” ungkap Pastika.

Soal dana hibah/bansos, menurut Pastika, pihaknya juga prihatin dengan Dewan. “Karena ada keinginan Dewan untuk tambah hibah/bansos. Boro-boro ditambah, di induk saja masih kurang duitnya. Saya juga prihatin, karena pasti ada yang sudah janji ke rakyat. Ada yang beli barang. Tapi, duitnya dari mana? Ada jalan lain, dengan utang, tapi pinjam ke mana?” tegas alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) 1974 ini seraya menyebutkan DPRD Bali mulai paham dengan kondisi.

Terkait target pajak Rp 500 miliar yang meleset, menurut Pastika, Provinsi Bali selama ini menggantungkan diri dari pajak kendaraan bermotor. Ternuata, yang beli mobil tidak banyak tahun 2016 ini. Pendapatan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pun turun. “BBNKB yang dulu pajaknya 10 persen, kita turunkan jadi 5 persen atas desakan masyarakat. Itu puluhan miliar rupiah hilang,” tandas Pastika.

“Label Mikol tidak ada lagi, puluhan miliar rupiah juga hilang. Di sampingi itu, ekonomi kita lesu. Transaksi jual beli kendaraan berkurang. Dispenda sebetulnya sudah berusaha setengah mati, door to door, cari ke rumah-rumah. Hasilnya, ya segitu. Kita juga maklum, ekonomi dunia lesu, berimbas ke Indonesia,” lanjut Gubernur asal Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Buleleng ini.

Menurut Pastika, tidak ada yang bisa disalahkan secara individu. Dispenda semula hanya setting PAD Bali Rp 2,9 triliun. “Karena ada perhitungan optimistis dari teman-teman Forum Pendapatan, sehingga dinaikkan targetnya jadi Rp 3,35 triliun (Rp 3,4 triliun). Ternyata, hitung-hitungannya meleset.”

Terkait deposito, menurut Pastika, memang ada milik Pemprov Bali yang besarnya hampir Rp 1 triliun. Pastika menegaskan, deposito yang diasumsikan oleh sebagian masyarakat bisa menanggulangi masalah anggaran saat ini, bukanlah dana lebih yang sengaja didepositokan. Tapi, itu uang kegiatan yang selama belum terpakai, terlebih dulu didepositokan sehingga menghasilkan bunga.

“Seharusnya, dana tersebut masuk rekening giro, tapi kami atur secara benar dengan cara deposito, sehingga menghasilkan. Kan lumayan daripada dibiarkan mengendap sia-sia. Itu menghasilkan bunga sebesar 5 miliar yang langsung masuk ke kas daerah sebagai pendapatan lain-lain. Jadi, jangan pikir itu masuk ke kantong saya,” tegas Pastika.

Pastika kembali menjelaskan pengaturan cash flow Kas Pemprov Bali dengan menetapkan saldo kas yang bisa dimanfaatkan kapan saja. “Setiap bulannya saya menetapkan saldo kas Rp 100 miliar yang bisa dimanfaatkan kapan saja. Nah, sisa dana yang belum dimanfaatkan itulah yang kami depositokan,” bebernya. * nat