BLT Dana Desa Mulai Disalurkan
Antisipasi Salah Data, Komisi IV Kawal Verifikasi di Desa
Ada tiga kabupaten yang belum sama sekali menyalurkan BLT-DD ini. Yakni Buleleng (129 desa), Bangli (68 desa), dan Klungkung (53 desa).
DENPASAR, NusaBali
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang dialokasikan untuk masyarakat desa yang terdampak Covid-19 (virus Corona) mulai cair dan disalurkan. BLT-DD ini besarannya Rp 600 ribu per KK per bulan, selama tiga bulan yaitu April, Mei, dan Juni 2020.
Di Provinsi Bali dari 636 desa yang telah menerima transfer dana desa sebanyak 139 desa sudah mulai mencairkan dan salurkan BLT-DD. Sementara sebanyak 497 desa masih berproses. Penyaluran yang masih agak lambat ini karena verifikasi dengan prinsip kehati-hatian.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Pemprov Bali, Putu Anom Agustina di Denpasar, Jumat (8/5), mengatakan ada 6 kabupaten dan kota di Bali sudah mulai cairkan dana desa. Sementara 3 kabupaten masih berproses. "Dari 636 desa di kabupaten dan kota sebanyak 139 desa (21,85%) sudah mulai menyalurkan BLT DD. Hanya saja memang tetap kondisi sekarang ini kedepankan prinsip kehati-hatian. Sehingga masih agak lambat dikit. Tapi sudah jalan prosesnya," ujar Anom Agustina.
Kata dia, saat ini BLT DD paling banyak tersalurkan di Kabupaten Gianyar. Dari 64 desa yang ada di Gianyar, sebanyak 64 desa sudah salurkan BLT DD (100%). Kemudian Kabupaten Badung yang memiliki 46 desa, sebanyak 46 desa juga sudah salurkan BLT DD (100%). Kabupaten Karangasem yang memiliki 75 desa, sebanyak 20 desa telah menyalurkan BLT DD (26,67%). Kabupaten Tabanan yang memiliki 133 desa baru 5 desa menyalurkan BLT DD (3,75%). Kabupaten Jembrana yang memiliki 41 desa baru sebanyak 3 desa menyalurkan BLT DD (7,31%). Kota Denpasar yang memiliki 27 desa baru 1 desa saja yang sudah menyalurkan BLT DD (3,70%). Sementara sisanya ada tiga kabupaten belum sama sekali mengantongi desa yang menyalurkan BLT DD. Tiga kabupaten itu masing-masing Buleleng (memiliki 129 desa), Bangli (memiliki 68 desa), Klungkung (memiliki 53 desa).
Menurut Anom Agustina, kabupaten yang belum menyalurkan BLT Dana Desa sedang proses Musdes Khusus di desa. Ada juga yang sudah selesai mendata. "Ya itu tadi saya katakan, untuk kriteria kan harus diverifikasi. Supaya tidak ada penumpukan data atau penerima BLT DD ganda. Karena kriteria dan data ini menjadi dokumen. Jangan sampai salah. Kalau salah nanti kepala desa yang tanggungjawab. Risikonya kan berat itu. Sudah susah payah kerja meleset dikit, berisiko. Makanya prinsip hati- hati di sini. Ya kita maklum," ujar mantan Sekretaris Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali ini.
Sesuai dengan data di Dinas PMPD Provinsi Bali, nilai pagu BLT DD untuk 636 desa yang dikucurkan berjumlah total senilai Rp 200 miliar. Penyaluran sementara ini nilainya telah mencapai Rp 10,154 miliar. "Kita akan terus monitoring. Fungsi kami di PMD Bali adalah pembinaan. Dana desa itu langsung ditransfer ke kabupaten dan kota, kabupaten dan kota langsung transfer ke rekening desa. Tidak melalui Pemprov Bali. Jadi fungsi kami membina saja," tegas mantan Sekretaris PMD Bali ini.
Anom Agustina pun menegaskan bahwa masyarakat yang berhak mendapatkan BLT DD ada kriteria. Mulai kehilangan mata pencaharian, punya penyakit menahun /kronis, belum terdata sama sekali mendapatkan BLT DD dan belum masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). "Kriteria sudah jelas. Sekarang tinggal pendataan dibawah secara valid," ujar Anom Agustina.
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Bali membidangi Kesra I Gusti Putu Budiartha alias Gung De sangat mengapresiasi kinerja para kepala desa di kabupaten dan kota yang sigap mengawal penyaluran BLT DD. Walaupun ada keterlambatan karena para kepala desa mengedepankan prinsip hati-hati dan taat mekanisme. "Tapi setidaknya kinerja mereka kita apresiasi karena serius dengan prinsip hati-hati. Kami Komisi IV DPRD Bali dalam fungsi pengawasan akan mengawal proses pendataan masyarakat yang berhak mendapatkan BLT DD, kami akan turun dan pantau," ujar politisi senior PDI Perjuangan asal Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan ini.
Ditegaskan Gusti Putu Budiartha, proses verifikasi di desa sangat penting untuk validitas data penerima BLT DD yang memang benar-benar berhak. "Kita tahu semua masyarakat terdampak perekonomiannya karena pandemi Covid-19 ini. Namun program BLT DD ini juga yang dapat adalah benar-benar yang berhak dan jangan sampai ganda alias numpuk," tegas mantan Ketua Baleg DPRD Bali 2014-2019 ini. *nat
Di Provinsi Bali dari 636 desa yang telah menerima transfer dana desa sebanyak 139 desa sudah mulai mencairkan dan salurkan BLT-DD. Sementara sebanyak 497 desa masih berproses. Penyaluran yang masih agak lambat ini karena verifikasi dengan prinsip kehati-hatian.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Pemprov Bali, Putu Anom Agustina di Denpasar, Jumat (8/5), mengatakan ada 6 kabupaten dan kota di Bali sudah mulai cairkan dana desa. Sementara 3 kabupaten masih berproses. "Dari 636 desa di kabupaten dan kota sebanyak 139 desa (21,85%) sudah mulai menyalurkan BLT DD. Hanya saja memang tetap kondisi sekarang ini kedepankan prinsip kehati-hatian. Sehingga masih agak lambat dikit. Tapi sudah jalan prosesnya," ujar Anom Agustina.
Kata dia, saat ini BLT DD paling banyak tersalurkan di Kabupaten Gianyar. Dari 64 desa yang ada di Gianyar, sebanyak 64 desa sudah salurkan BLT DD (100%). Kemudian Kabupaten Badung yang memiliki 46 desa, sebanyak 46 desa juga sudah salurkan BLT DD (100%). Kabupaten Karangasem yang memiliki 75 desa, sebanyak 20 desa telah menyalurkan BLT DD (26,67%). Kabupaten Tabanan yang memiliki 133 desa baru 5 desa menyalurkan BLT DD (3,75%). Kabupaten Jembrana yang memiliki 41 desa baru sebanyak 3 desa menyalurkan BLT DD (7,31%). Kota Denpasar yang memiliki 27 desa baru 1 desa saja yang sudah menyalurkan BLT DD (3,70%). Sementara sisanya ada tiga kabupaten belum sama sekali mengantongi desa yang menyalurkan BLT DD. Tiga kabupaten itu masing-masing Buleleng (memiliki 129 desa), Bangli (memiliki 68 desa), Klungkung (memiliki 53 desa).
Menurut Anom Agustina, kabupaten yang belum menyalurkan BLT Dana Desa sedang proses Musdes Khusus di desa. Ada juga yang sudah selesai mendata. "Ya itu tadi saya katakan, untuk kriteria kan harus diverifikasi. Supaya tidak ada penumpukan data atau penerima BLT DD ganda. Karena kriteria dan data ini menjadi dokumen. Jangan sampai salah. Kalau salah nanti kepala desa yang tanggungjawab. Risikonya kan berat itu. Sudah susah payah kerja meleset dikit, berisiko. Makanya prinsip hati- hati di sini. Ya kita maklum," ujar mantan Sekretaris Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali ini.
Sesuai dengan data di Dinas PMPD Provinsi Bali, nilai pagu BLT DD untuk 636 desa yang dikucurkan berjumlah total senilai Rp 200 miliar. Penyaluran sementara ini nilainya telah mencapai Rp 10,154 miliar. "Kita akan terus monitoring. Fungsi kami di PMD Bali adalah pembinaan. Dana desa itu langsung ditransfer ke kabupaten dan kota, kabupaten dan kota langsung transfer ke rekening desa. Tidak melalui Pemprov Bali. Jadi fungsi kami membina saja," tegas mantan Sekretaris PMD Bali ini.
Anom Agustina pun menegaskan bahwa masyarakat yang berhak mendapatkan BLT DD ada kriteria. Mulai kehilangan mata pencaharian, punya penyakit menahun /kronis, belum terdata sama sekali mendapatkan BLT DD dan belum masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). "Kriteria sudah jelas. Sekarang tinggal pendataan dibawah secara valid," ujar Anom Agustina.
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Bali membidangi Kesra I Gusti Putu Budiartha alias Gung De sangat mengapresiasi kinerja para kepala desa di kabupaten dan kota yang sigap mengawal penyaluran BLT DD. Walaupun ada keterlambatan karena para kepala desa mengedepankan prinsip hati-hati dan taat mekanisme. "Tapi setidaknya kinerja mereka kita apresiasi karena serius dengan prinsip hati-hati. Kami Komisi IV DPRD Bali dalam fungsi pengawasan akan mengawal proses pendataan masyarakat yang berhak mendapatkan BLT DD, kami akan turun dan pantau," ujar politisi senior PDI Perjuangan asal Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan ini.
Ditegaskan Gusti Putu Budiartha, proses verifikasi di desa sangat penting untuk validitas data penerima BLT DD yang memang benar-benar berhak. "Kita tahu semua masyarakat terdampak perekonomiannya karena pandemi Covid-19 ini. Namun program BLT DD ini juga yang dapat adalah benar-benar yang berhak dan jangan sampai ganda alias numpuk," tegas mantan Ketua Baleg DPRD Bali 2014-2019 ini. *nat
Komentar