Bupati Jelaskan Program Pro Rakyat

MANGUPURA, NusaBali
Selain bidang wajib di pendidikan dan kesehatan, sejumlah program pro rakyat pun akan dilaksanakan.

Hal itu diungkapkan Bupati Nyoman Giri Prasta usai Rapat Paripurna DPRD Badung untuk menyepakati dan menetapkan sejumlah ranperda, Senin (5/9) kemarin. “Sebagai pemimpin daerah (bukan pemimpin golongan-red) program prorakyat tak bisa ditawar-tawar lagi,” katanya.

Dalam APBD Perubahan 2016, katanya, belanja daerah dirancang Rp 4,5 triliun. Belanja publik mencapai 70 persen lebih, sementara belanja aparatur hanya 29 persen lebih. Belanja publik ini jelas diprioritaskan untuk program prorakyat.

Pertama, katanya, jelas untuk program wajib yakni pendidikan dan kesehatan. Sesuai UU Sisdiknas, sektor pendidikan wajib memperoleh anggaran minimal 20 persen. Selanjutnya kesehatan minimal memperoleh alokasi anggaran 10 persen. Kedua, barulah untuk program-program lainnya yakni infrastruktur, pertanian, pariwisata budaya, lingkungan hidup, dan ekonomi kerakyatan. Beberapa program real yang dilaksanakan berupa pemberian santunan kematian Rp 10 juta per kematian, e-learning dengan laptop untuk siswa kelas V dan VI SD, ambulan siaga dengan tenaga medisnya, guru agama, guru bimbingan dan konseling (BK).

Soal kemungkinan Badung diserbu urban akibat dampak santunan yang dinilai cukup tinggi ini, Giri Prasta optimis takkan terjadi. Penyebabnya, saat ini dengan e-KTP, tak mungkin seorang warga bisa membawa KTP ganda. “Yang diberikan adalah warga yang ber-KK dan ber-KTP Badung,” katanya.

Program lain, katanya, berupa tunjangan langsung (given) bagi bendesa adat, kelian subak dan subak abian, dan kelian banjar. “Honor ini diberikan secara langsung,” tegasnya.

Selain honor untuk bendesa adat dan pekaseh serta kelian banjar, katanya, Pemkab Badung juga akan memberikan honor atau gaji bagi pamangku kahyangan tiga. “Kesejahteraan pamangku kahyangan tiga pun menjadi perhatian kami,” tegasnya.

Saat ini, pihaknya masih menunggu waktu yang tepat, kapan honor ini akan diberikan. “Ya tinggal menunggu waktu yang tepat,” katanya, ketika ditanya kapan program ini akan terealisasi.

Untuk mewujudkan program di atas, Bupati berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama dari pajak hotel dan restoran (PHR) serta retribusi. Untuk ini, pihaknya akan menerapkan sistem pajak online untuk menghindari kebocoran pendapatan seperti dengan pemasangan tiping box.

Sebelumnya saat rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Putu Parwata dan dihadiri anggota dan undangan lainnya, DPRD Badung menyepakati dan menetapkan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2016, Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2016, Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kelurahan.

Khusus untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru, kata Giri Prasta, akan diberlakukan pada 2017. Dengan begitu, SKPD sekarang ini diberi kesempatan untuk melanjutkan serta menuntaskan program-program yang telah dibuat.

Dari rancangan yang baru, katanya, tak ada pejabat eselon yang terpangkas. “Jumlahnya malah bertambah. Jika sebelumnya pejabat eselon 2-5a 897 orang, dengan susunan OPD yang baru jumlah pejabat menjadi 904 orang,” katanya.

Semua program ini dipastikan berjalan setelah perda ini mendapat verfikasi dari Gubernur Bali. “Tinggal menunggu verifikasi Gubernur saja,” katanya. asa