Soal Pembangunan Krematorium di Tuka, Dewan Badung Siap Lakukan Komunikasi

Hal itu disampikan Parwata, Selasa (2/6), di gedung DPRD Badung. Menurut politisi PDIP Dapil Kuta Utara tersebut, keberadaan krematorium di Desa Adat Tuka sudah menjadi kesepakatan desa adat. Karena itu, pemda baik Bupati maupun DPRD mendukung keberadaan krematorium tersebut.

“Banyak hal positif yang melatarbelakangi pendirian krematorium tersebut. Selain menjadi baga utsaha desa adat yakni salah satu unit usaha, keberadaan krematorium ini juga sangat membantu warga terutama mayat tanpa identitas,” katanya.

Namun, saat ini ada keluhan dari sebagian warga atas pembangunan krematorium itu, sehingga muncullah riak-riak di masyarakat. Guna menyelesaikan riak-riak itu, Parwata siap melakukan komunikasi dengan semua pihak yang terkait. “Kami akan melakukan langkah cepat dengan melakukan komunikasi baik kepada pihak yayasan, pengurus desa adat termasuk warga yang keberatan keberadaan krematorium tersebut,” ujar Parwata.

Walau begitu, Parwata minta agar persoalan-persoalan yang ada bisa diselesaikan secara internal dulu. “Kalau bisa ya diselesaikan di dalam dulu, sehingga tidak melebar dan bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Bak berung (luka) sebaiknya diobati di dalam dulu, jangan dibawa keluar,” tegasnya.

Untuk itu, pemerintah termasuk dewan siap memfasilitasi. “Kami dewan siap memberi fasilitasi. Ini sebagai tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakatnya,” imbuh Parwata.

Sebelumnya, sejumlah warga Tuka yang diwakili 9 krama dengan mengatasnamakan 462 warga Tuka menyatakan keberatan atas keberadaan krematorium di wilayahnya. Ada sejumlah pertimbangan yang disampaikan saat pertemuan dengan Ketua DPRD Badung Putu Parwata tersebut.

Pertama, warga atau krama belum sepenuhnya sepakat terhadap pendirian krematorium tersebut. “Banyak warga yang walk out saat rapat, termasuk banyak yang tak datang,” ujar salah satu perwakilan krama Gusti Ngurah Darmadi.

Pertimbangan keberatan lainnya menyangkut leteh wilayah karena didatangi oleh jenazah yang akan dikremasi dari wilayah lainnya. “Leteh ini merupakan kotor secara niskala yang mempengaruhi psikologi masyarakat,” imbuh Gusti Ngurah Darmadi.

Selanjutnya persoalan protokol kesehatan. Saat ini, banyak kendaraan dan orang yang datang untuk ikut dalam upacara kremasi tersebut. “Di saat Covid-19, ini tentu saja sangat tidak pas,” tegasnya. Pertimbangan lain, krematorium seharusnya tidak dibangun dekat dengan pemukiman. Yang ada sekarang, krematorium justru dekat dengan pemukiman.

Dalam masa komunikasi tersebut, Gusti Ngurah Darmadi minta operasional krematorium tersebut dihentikan. “Kami harap dihentikan dulu sebelum ada titik temu,” tegasnya.

Pada akhir pertemuan itu, Gusti Ngurah Darmadi menyerahkan keberatan secara tertulis yang ditandatangani oleh 452 krama Tuka. Berkas keberatan tersebut diterima oleh Ketua DPRD Putu Parwata. *asa