KPK RI Cegah Gratifikasi Pejabat Pemkab Klungkung

Kegiatan ini dipandu langsung Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta.  Pejabat fungsional gratifikasi KPK RI, Sugiarto Abdurrahman, mengatakan kegiatan tersebut untuk memberikan informasi kepada penyelenggara negara pemerintahan di Klungkung. Pengendalian gratifikasi sebagai upaya mencegah terjadinya praktik tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Klungkung.

"Selain itu, mencegah benturan kepentingan, kecurangan, serta penyimpangan perilaku, sehingga terwujud pemerintahan yang baik," ujarnya.

Sosialisasi ini juga untuk melindungi PNS agar tidak terjerumus ke dalam tindak pidana korupsi. Selain itu, menumbuhkan transparansi dalam kegiatan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena gratifikasi merupakan salah satu tindak pidana korupsi di samping kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang dan benturan kepentingan dalam pengadaan. "Sebagai salah satu tindak pidana korupsi, maka pelanggaran atas gratifikasi dapat mengakibatkan penjatuhan hukuman kurungan atau denda," tegasnya.

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi disampaikan Pejabat Fungsional Gratifikasi KPK RI Sugiarto Abdurrahman dan Andhina Riskyta Putri. Kegiatan ini diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkab Klungkung.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Suwirta mengatakan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu didukung dengan adanya keterbukaan, akuntabilitas, efektifif dan efisiensi. Langkah itu dengan menjunjung tinggi supremasi hukum serta bekerja sesuai dengan aturan dalam penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan dengan niat yang baik. "Terimakasih KPK yang terus mengkawal disetiap kinerja kami, sehingga mewujudkan pemerintahan yang baik," ujar Bupati Suwirta. *wan