Sabar, New Normal Belum akan Diberlakukan di Buleleng
Meski WFO sudah berjalan dan jalanan mulai padat namun Buleleng tak buru-buru memberlakukan new normal.
SINGARAJA, NusaBali
Sepekan terakhir situasi arus lalu-lintas di seputaran kota Singaraja terlihat mendekati normal layaknya sebelum pandemi Covid-19. Laju kendaraan bermotor lebih ramai berseliweran di jalan-jalan protokol sejak pemberlakukan sistem kerja tatanan era baru yang memberikan kesempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja dari kantor atau Work from Office (WFO). Namun kondisi relaksasi ini ditegaskan Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 bukan awal dari new normal.
Sekretaris GTPP Covid-19 Buleleng, Gede Suyasa, Kamis (11/6) mengakui, kondisi dan situasi lalu-lintas sepekan ini memang menyerupai situasi normal. Hal itu salah satunya dipengaruhi oleh WFO. Menurut Suyasa ASN dan pegawai di lingkup Pemkab Buleleng berdampak pada interaksi masyarakat yang lebih ramai dari biasanya saat pandemi. Hal ini pun diakuinya berdampak pada opini masyarakat yang menilai keadaan lebih baik dan lebih terbuka untuk keluar rumah. “Kami bisa memahami relaksasi ini setelah diterapkannya WFO, tetapi new normal di Buleleng semua keputusan ditentukan Pemprov. Dan kita di Buleleng belum membuka new normal,” ungkap dia.
Satu pekan penerapan WFO di lingkup Pemkab Buleleng dirasa wajar membuat situasi di jalan raya dan interaksi di masyarakat lebih ramai. Sebab Pemkab Buleleng memutuskan 99 persen atau 3.741 orang ASNnya di luar guru dari jumlah total 3.779 orang menjalani WFO. Sedangkan 1 persen lainnya atau 38 orang masih menjalani Work From Home (WFH) karena alasan kesehatan dan lingkungan sekitarnya di tengah pandemi Covid-19.
Sementara itu peningkatan interaksi di luar rumah ini yang menjadi fokus GTPP Covid-19 Buleleng ketaatan dalam pelaksanaan protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menurut Sekda Suyasa dalam wkatu dekat ini akan mengundang kembali Majelis Desa Adat (MDA) Buleleng untuk merancang penerapan protokol kesehatan berjalan baik dengan situasi relaksasi saat ini. Satgas Gotong Royong nantinya akan ditegaskan kembali untuk memperketat pengawasan krama desanya untuk menerapkan protokol kesehatan.
Upaya ini disebut Suyasa mempersiapkan new normal yang diwacanakan oleh Provinsi Bali. Namun mantan Asisten III Setda Buleleng ini menegaskan new normal akan diputuskan Gubernur Bali Wayan Koster. Pembukaan era baru (new normal) dalam rapat koordinasi pimpinan daerah seBali Rabu (10/6) menyepakati jika memang dibuka akan diberlakukan serentak di seluruh kota dan kabupaten di Bali. “Sehingga ketika Bali dibuka bertahap, kita betul-betul dalam posisi cukup siap segi perkembangan kasus maupun prosentase penularan dan periapan sarana prasaran dibutuhkan untuk protokol covid,” ungkap dia.
Menurutnya sikap kehati-hatian, kewaspadaan dan ketaatan masyarakat Buleleng dalam menjalankan protokol Covid-19 sangat penting dalam mempersiapkan diri menghadapi new normal. Suyasa juga menegaskan masarakat jangan anggap sepele portokol kesehatan yang justru dapat membuat Kabupaten Buleleng menjadi penghambar new normal di Bali.
Jika new normal di Bali dibuka secara bertahap, selain dilakukan serentak setelah perkembangan penularan kasus membaik, interaksi masyarakat antar kabupaten dapat lebih bebas, sebelum membuka kran interaksi antar pulau, antar provinsi maupun interaksi internasional.*k23
Sekretaris GTPP Covid-19 Buleleng, Gede Suyasa, Kamis (11/6) mengakui, kondisi dan situasi lalu-lintas sepekan ini memang menyerupai situasi normal. Hal itu salah satunya dipengaruhi oleh WFO. Menurut Suyasa ASN dan pegawai di lingkup Pemkab Buleleng berdampak pada interaksi masyarakat yang lebih ramai dari biasanya saat pandemi. Hal ini pun diakuinya berdampak pada opini masyarakat yang menilai keadaan lebih baik dan lebih terbuka untuk keluar rumah. “Kami bisa memahami relaksasi ini setelah diterapkannya WFO, tetapi new normal di Buleleng semua keputusan ditentukan Pemprov. Dan kita di Buleleng belum membuka new normal,” ungkap dia.
Satu pekan penerapan WFO di lingkup Pemkab Buleleng dirasa wajar membuat situasi di jalan raya dan interaksi di masyarakat lebih ramai. Sebab Pemkab Buleleng memutuskan 99 persen atau 3.741 orang ASNnya di luar guru dari jumlah total 3.779 orang menjalani WFO. Sedangkan 1 persen lainnya atau 38 orang masih menjalani Work From Home (WFH) karena alasan kesehatan dan lingkungan sekitarnya di tengah pandemi Covid-19.
Sementara itu peningkatan interaksi di luar rumah ini yang menjadi fokus GTPP Covid-19 Buleleng ketaatan dalam pelaksanaan protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menurut Sekda Suyasa dalam wkatu dekat ini akan mengundang kembali Majelis Desa Adat (MDA) Buleleng untuk merancang penerapan protokol kesehatan berjalan baik dengan situasi relaksasi saat ini. Satgas Gotong Royong nantinya akan ditegaskan kembali untuk memperketat pengawasan krama desanya untuk menerapkan protokol kesehatan.
Upaya ini disebut Suyasa mempersiapkan new normal yang diwacanakan oleh Provinsi Bali. Namun mantan Asisten III Setda Buleleng ini menegaskan new normal akan diputuskan Gubernur Bali Wayan Koster. Pembukaan era baru (new normal) dalam rapat koordinasi pimpinan daerah seBali Rabu (10/6) menyepakati jika memang dibuka akan diberlakukan serentak di seluruh kota dan kabupaten di Bali. “Sehingga ketika Bali dibuka bertahap, kita betul-betul dalam posisi cukup siap segi perkembangan kasus maupun prosentase penularan dan periapan sarana prasaran dibutuhkan untuk protokol covid,” ungkap dia.
Menurutnya sikap kehati-hatian, kewaspadaan dan ketaatan masyarakat Buleleng dalam menjalankan protokol Covid-19 sangat penting dalam mempersiapkan diri menghadapi new normal. Suyasa juga menegaskan masarakat jangan anggap sepele portokol kesehatan yang justru dapat membuat Kabupaten Buleleng menjadi penghambar new normal di Bali.
Jika new normal di Bali dibuka secara bertahap, selain dilakukan serentak setelah perkembangan penularan kasus membaik, interaksi masyarakat antar kabupaten dapat lebih bebas, sebelum membuka kran interaksi antar pulau, antar provinsi maupun interaksi internasional.*k23
1
Komentar