SK Bodong Walikota Dilaporkan ke Mapolda
Seorang warga Kota Denpasar, I Wayan Mudita, 46, laporkan kasus dugaan SK bodong pengangkatan dua pejabat Eselon II Pemkot Denpasar tahun 2012 lalu ke Polda Bali, Senin (16/11).
DENPASAR, NusaBali
Dalam laporannya ke Polda Bali, Walikota Denpasar (kala itu) IB Rai Dharmawijaya Mantra diduga melabrak SK pengangkatan pejabat yang dikeluarkan Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Kemudian, terlapor menerbitkan SK bodong untuk mengangkat dua pejabat.
Saat melapor ke Mapolda Bali, Jalan WR Supratman Denpasar, Senin siang pukul 11.30 Wita, Wayan Mudita didampingi dua rekannya. Semula, laporan Mudita diajukan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Bali. Namun, laporannya ditolak karena kuragnya bukti.
Mudita kemudian diarahkan ke Pengaduan Masyarakat Polda Bali. Di sana, Mudita diterima oleh petugas piket, I Ketut Ramayana. “Laporan saya sudah diterima di bagian Pengaduan Masyarakat Polda Bali,” ujar Mudita sambil menunjukkan tanda laporan bernomor 003/IWM/XI/2015.
Seusai membuat laporan ke Polda Bali, Mudita mengatakan laporannya terkait dugaan pengangkatan dua pejabat dengan SK bodong ini dilakukan sebagai masyarakat yang peduli terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar. Dalam laporannya, Mudita melaporkan IB Rai Mantra (Walikota Denpasar saat terjadinya dugaan SK Bodong tahun 2012).
Ada pun dua pejabat Eselon II yang diduga diangkat dengan SK bodong pada Januari 2012 masing-masing I Gusti Ngurah Eddy Mulya (sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga Denpasar) dan Dewa Nyoman Sudarsana (sebagai Kepala BKPP Den-pasar).
Mudita memaparkan, awalnya Gubernur Bali mengeluarkan SK Nomor X.821.2/608/-BKD yang ditujukan kepada Walikota Denpasar tentang rekomendasi pengangkatan 6 pejabat Eselon II, sesuai pengajuan. Mereka masing-masing IB Alit Wiradana (sebagai Kasatpol PP Denpasar), AA Gede Bayu Brahmasta (sebagai Kadis Peternakan dan Kelautan Denpasar), I Ketut Dunia (sebagai Kepala Kesbangpolinmas Denpasar), I Setiawati Hartawan (sebagai Direktur RSUD Wangaya-Denpasar), dan I Made Mertajaya (sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa).
Selanjutnya...
Komentar