Rapid Test Awak Logistik Asal Jembrana Digrastiskan

Layanan rapid test gratis bagi awak angkutan logistik asal Jembrana ini disediakan di 10 Puskesmas se-Jembrana. Hal ini disampaikan Bupati Jembrana, I Putu Artha, seusai memantau kondisi di Pelabuhan Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Keca¬mat¬an Melaya, Kamis kemarin.

Menurut Bupati Artha, ketentuan surat keterangan (suket) rapid test bagi pelaku perjalanan antar provinsi, tetap menjadi syarat mutlak. Begitu juga para sopir ma¬upun kernet kendaraan logistik yang keluar masuk Bali. Namun, per Kamis kema¬rin Pemprov Bali tidak lagi menyediakan fasilitas rapid test bagi awak kendaraan logistik yang masuk Bali. Merfeka yang hendak menyeberang ke Bali melalui Pe-labuhan Gilimanuk maupun Pelabuhan Padangbai, wajib mencari rapid test secara mandiri.

“Kalau mau masuk Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk, harus sudah membawa su¬rat keterangan rapid test. Ketentuan itu juga berlaku kepada yang akan ke Jawa, me¬reka wajib ada surat keterangan rapid test,” ujar Bupati Artha.

Khusus bagi awak logistik asal Gumi Makepung, menurut Bupati Artha, Pemkab Jembrana tetap menggratiskan rapid test. Di samping untuk awak logistik, layanan rapid test gratis yang disediakan di Puskesmas se-Jembrana juga berlaku bagi pela¬jar asal Jembrana.

Menurut Bupati Artha, untuk mendapakan layanan rapid test gratis tersebut, dibuk¬tikan dengan KTP Jembrana dan surat keterangan dari desa/kelurahan asal. “Ya, ka¬lau memang sopir atau kernet logistik asal Jembrana, ya silakan dimanfaatkan itu (layanan rapid test gratis di Puskesmas). Kalau yang luar, tidak bisa gratis,” tegas politisi PDIP asal Melaya, Jembrana ini.

Tetapi, kata Bupati Artha, jika logistik itu akan dikirim bukan dari dan untuk Jem¬bra¬na, Pemkab Jembrana tidak memberikan layanan rapid test gratis. Syarat terse¬but sengaja diberlakukan untuk mengantisipasi adanya permainan oknum-oknum yang memanfaatkan layanan rapid test gratis.

“Kan bisa saja, misal ada perusahan besar, sengaja Pinjam orang Jembrana. Se¬dang¬kan yang diangkut logistik dari daerah luar Jembrana dan dikirim ke luar Jem¬brana. Itu yang kami antisipasi. Jadi, kalau memang sopir Jembrana bawa logistik dari Jembrana atau bawa logistik dari luar untuk Jembrana, baru digratiskan,” kata¬nya.

Sementara, sejak dihentikannya layanan rapid test gratis di Pelabuhan Gili¬ma¬nuk, sejumlah awak kendaraan logistik masuk Bali banyak yang tertahan di Pela¬buhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis kemarin, karena tidak memiliki surat keterangan rapid test. Para awak kendaraan logistik itu, juga enggan mencari rapid test berbayar yang tersedia di Pelabuhan Ketapang.

Kondisi sebaliknya juga sempat terjadi di Pelabuhan Gilimanuk. Sejumlah awak ken¬daraan logistik yang hendak menuju Jawa, tertahan di Pos Pemeriksaan Cekik, Gilimanuk. Mereka tetap diarahkan rapid test. Pada akhirnya, ada beberapa awak logistik yang bersedia mencari rapid test berbayar di Pelabuhan Gilimanuk.

Manajer Usaha Pelabuhan Gilimanuk, Windra Soelistiawan, enggan berkomentar banyak saat dikonfirmasi NusaBali terkait layanan rapid test berbayar itu, Kamis kemarin. Windra mengarahkan agar langsung konfirmasi kepada General Manager (GM) Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk. “Memang ada layanan rapid test di pela¬buh¬an. Tetapi, saya tidak ada wewenang bicara. Maaf ya,” elak Windra.

Dihubungi terpisah, GM Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk, Fahmi Alweni, juga enggan banyak komentar masalah ini. Fahmi hanya mengatakan layanan rapid test berbayar itu dilaksanakan oleh pihak PT Kimia Farma. Sedangkan dari pihak AS¬DP hanya menyediakan tempat. “Mungkin lebih jelasnya, berapa biaya dan teknis¬nya, bisa tanya ke PT Kimia Farma. Kami hanya menyediakan tempat,” tandas Fah¬mi.

Sementara itu, ratusan sopir logistik yang akan menyeberang ke Bali menggelar protes di Terminal Sritanjung, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Kamis kemarin. Mereka memprotes kebijakan ketentuan kelengkapan surat kesehatan berupa rapid test secara mandisi yang dirasa sangat mahal.

Para sopir pun melakukan aksi mogok dan enggan menyeberang ke Gilimanuk. Me¬¬reka hanya duduk sembari berteriak memprotes kebijakan Pemprov Bali yang mempersyaratkan para sopir logistik harus menyertakan surat rapid test. Mereka menutup akses pintu keluar Terminal Sritanjung sebagai bentuk protes.

"Kami tidak mampu dengan biaya antara Rp 280.000 sampai Rp 350.000," ujar Andung, salah satu sopir logistik asal Banyuwangi, kepada detikcom. Andung mengaku persyaratan itu sangat memberatkan awak logistik. Sebab, untuk ongkos menyeberang ke Bali saja sudah sangat mahal. Ditambah dengan persyaratan surat rapid test, Andung tidak mencukupi jika sampai ke lokasi pengiriman. Apalagi, su¬rat rapid test hanya berlaku selama 3 hari. "Boleh kita nyeberang tanpa rapid test. Tapi, pas di Gilimanuk kita disuruh rapid test dan bayar. Jika tidak, kita yang akan dikembalikan ke Jawa," imbuhnya. *ode