Miliaran Duit APBD Bali Dikuras untuk Rapid Test Gratis

Gubernur Koster tetap tidak akan membuka kembali layanan rapid test gratis, karena kebijakan itu telah menguras miliar rupiah APBD Bali.

Penegasan ini disampaikan Gubernur Koster seusai rapat koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali di Bale Gajah Kompleks Jaya Sabha, Jalan Surapati Nomor 1 Denpasar, Jumat (19/6) siang. Gubernur Koster menegaskan, pihaknya tidak akan lembek terhadap kasus sopir mogok di Pelabuhan Ketapang yang me-nolak rapid test secara mandiri setelah Pemprov Bali tidak lagi memfasilitasi rapid test gratis.

"Kita tidak akan toleransi. Kalau tidak mau rapid test mandiri, silakan balik,” tegas Koster usai rapat koordinasi yang dihadiri Wakil Gubernur Tjokorda Oka Arta Ardhana Sukawati (Cok Ace), Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, Wakapolda Bali Brigjen Pol Wayan Sunarta, Sekda Bali Provinsi Bali Dewa Made Indra, Kepala BPBD Bali I Made Rentin, Kadis PMD Provinsi Bali Putu Anom Agustina, dan sejumlah Pimpinan OPD Pemprov Bali tersebut.

Menurut Koster, pengangkutan logistik ke Bali oleh para sopir itu adalah urusan bisnis. Para sopir cari duit di Bali. “Kami sudah sejak awal sosialiasi ke perusahaan mereka, supaya wajib kantongi surat keterangan rapid test mandiri," papar Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.

Koster menyebutkan, awalnya rapid test awak kendaraan logisitik ke Bali saat mudik Lebaran, Mei 2020 lalu, memang diberikan layanan gratis. Mereka itu sopir kendaraan umum pengangkut logistik. Kalau penumpang umum, rapid test mandiri.

"Nah, awak kendaraan logistik dilayani rapid test gratis, karena memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu dalam konteks mudik. Sekarang, situasi sudah nggak mudik lagi, masa minta gratis. Kendaraan pengangkut logistik ini kan berbisnis, cari uang di Bali," tandas Koster.

Biaya rapid test gratis bagi awak kendaraan logistik, kata Koster, tidaklah kecil. Setiap hari, ada 1.000-1.500 orang sopir angkutan logistik yang dilayani rapid test negatif di pintu masuk Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk (Jembrana) dan Pelabuhan Padangbai (Karangasem).

Biaya rapid test per orang mencapai sekitar Rp 130.000. Kalau ada 1.000 orang yang rapid test gratus, berarti minimal sudah kuras APBD Bali sebesar Rp 130 juta dalam sehari. Koster mengatakan, suatu ketika pernah tembus 2.000 orang dalam sehari dilayani rapid test gratis, yang artinya kuras Rp 260 juta.

"Kalau terus-terusan rapid test digratiskan sampai nggak tahu kapan berhentinya pandemi Covid-19 ini, entah berapa habis anggaran kita? Padahal, mereka ini (para sopir logistik) pengusaha. Harusnya mereka kan bisa rapid test mandiri, nggak bisa kita layani gratis terus. Mereka berbisnis menjual barang, menghasilkan uang di Bali," tegas Koster.

Koster menegaskan, rapid Test sangat mungkin dilakukan mandiri oleh awak angkutan logistik, karena cuma melibatkan 1-2 orang (sopir tiap dan kernet) dalam satu kendaraan. Lagipula, sebelum penghentian layanan rapid test gratis diberlakukan per Kamis (18/6) pagi, ketentuan harus rapid test mandiri sudah disosialisasikan di Pelabuhan Ketapang.

Kalau para awak angkutan logistik tidak mau rapid test mandiri, kata Koster, sebenarnya di Pelabuhan Ketapang ada layanan rapid test yang diselenggarakan PT Kimia Farma dan TNI Angkatan Laut. Tapi, itu bayar.

“Kalau awak angkutan logistik tidak bawa surat keterangan rapid test, ya balik (tidak bisa masuk ke Bali). Kalau kami toleransi, jadi nggak adil. Jika setiap hari harus keluar Rp 2 miliar untuk layanan rapid test gratis sopir logistik, dalam sebulan Rp 60 miliar habis duit kita. Sekarang sudah miliar rupiah duit kita habis," tandas Koster yang juga mantan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Menurut Koster, sudah selama 2 bulan lebih diberlakukan kebijakan rapid test gratis bagi awak angkutan logistik di pintu masuk Bali Pelabuhan Gilimanuk (dari arah barat) dan Pelabuhan Padangbai (dari arah timur). Layanan rapid test gratis yang menguras duit APBD Bali itu pun dihentikan.

"Kalau mereka (sopir logistik) mengancam mogok, nggak apa-apa. Kalau urusan beras dan logistik lainnya, masih mencukupi di Bali. Beras malah surplus di Bali, ini habis panen kok," katanya.

Ditanya masalah dampak keamanan di pintu masuk Bali, menurut Koster, tidak perlu takut. "Biar aparat keamanan yang bertindak. Kita harus sama-sama tertib. Kalau nggak mau tertib, ya balik."

Sementara itu, dalam rapat koordinasi kemarin dilakukan evaluasi penanganan Covid-19 di kabupaten/kota. Mulai penanganan kasus transmisi lokal (penularan di daerah) yang terus melonjak di Denpasar-Badung sampai kesiapan menambah tempat karantina di kabupaten/kota.

Menurut Koster, untuk tempat karantina, sudah siapkan tambahan tempat di kawasan Kuta (Badung) dengan kapasitas 150 kamar. Sebelumnya, sudah ada lebih dari 200 kamar karantina di Bapelkes Provinsi Bali, Wisma PU, Wisma BPK, dan BPSDM.

Disebutkan, sirkulasi kesembuhan pasien Covid-19 yang di tangani Pemprov Bali relatif cepat. "Kalau yang usianya muda, lebih cepat sembuhnya. Yang umur 50 tahun ke atas, agak lambat. Rata-rata perawatan 20 hari yang umur 50 tahun ke atas," papar Koster. *nat