Badung Masih Kurang Sekolah Negeri, Dewan Minta Tak Terapkan Jalur Zonasi

Hal itu mendorong legislator Badung kembali bersuara terkait pembebasan siswa mencari sekolah dengan tanpa melakukan jalur zonasi. Jika masih menggunakan sistem zonasi, dewan khawatir banyak siswa tidak tertampung di sekolah negeri.

Wakil Ketua DPRD Badung I Wayan Suyasa, mengatakan pihaknya berharap Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) menghapus jalur zonasi saat penerimaan peserta didik baru (PPDB). Bila tidak, hal ini akan terus menimbulkan masalah setiap tahun ajaran baru. “Banyak siswa yang tak tertampung di sekolah negeri jika menggunakan sistem ini. Begitu juga kita di Badung masih kekurangan sekolah, baik SMP maupun SMA,” ujarnya, Minggu (28/6).

Hal ini terjadi di kawasan Badung Selatan khususnya di Kuta, masih banyak siswa SMP kita tak tertampung di SMA negeri dan jarak sekolah cukup jauh. “Jika menggunakan sistem zonasi dan kuota sudah tak memenuhi, hal ini akan menjadi masalah. Ke mana mereka akan bersekolah. Kalau dibawa ke sekolah swasta, kita tahu kondisi pandemi Covid-19 membuat banyak masyarakat susah dalam keuangan dan pastinya anaknya masuk ke sekolah swasta akan ada biaya tambahan untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Ini menjadi pemikiran kita bersama. Berikan kelonggaran siswa bersekolah tanpa adanya zonasi sekolah, karena kita belum mampu membangun sekolah tambahan,” kata Suyasa.

Sementara, Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengatakan, ini merupakan masalah klasik tiap tahun. Baik itu dari penerimaan SD, SMP, dan SMA, namun kewenangan kabupaten hanya di tingkat SD dan SMP. “Tiap tahun bertambah pertumbuhan tamatan di Kabupaten Badung. Ini disebabkan urbanisasi, sehingga banyak sekolah tidak bisa menampung siswa yang tiap tahun bertambah. Kita harapkan pemerintah membangun sekolah. Kami di dewan tetap mendorong pemerintah dalam sektor pendidikan, karena untuk pendidikan sifatnya mandatory dalam program pemerintah,” katanya.

“Kita juga harapkan peran swasta juga ikut menampung PPDB, dan pemerintah membantu sekolah swasta dalam memberikan SDM, buku atau stimulus lainnya sehingga sekolah swasta bisa mensubsidi siswa yang tidak mampu tapi tidak dapat sekolah di negeri,” kata Parwata. *asa