Proyek Pasar Banyuasri Diminta Ajukan Kredit ke Bank
Pemangkasan anggaran hingga Rp 56 miliar dikhawatiri membuat proyek tak selesai tepat waktu dan membuat para pedagang menambah biaya sewa toko di lokasi lain.
SINGARAJA, NusaBali
Pemerintah Kabupaten Buleleng disarankan DPRD Buleleng untuk mengajukan pinjaman dana ke bank daerah untuk menuntaskan proyek revitalisasi Pasar Banyuasri. Opsi pinjaman itu untuk mengupayakan proyek selesai tepat waktu pasca anggarannya kena refocusing penanganan Covid-19. Pilihan itu dinilai efektif untuk mengantisipasi permasalahan lainnya yang ditimbulkan jika ada perpanjangan waktu penyelesaian proyek.
Pemerintah juga disebut DPRD Buleleng harus mempertimbangan kondisi lapangan jika dilakukan perpanjangan pelaksanaan proyek. Seperti biaya lebih yang harus dikeluarkan sejumlah pedagang Pasar Banyuasri yang terlanjur menyewa toko atau ruko di luar dengan waktu sesuai target awal Desember 2020.
Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna, Selasa (29/6) kemarin mengatakan dari hasil pemantauan beberapa hari lalu ke proyek pasar Banyuasri, sejumlah pedagang berharap pengerjaan dapat selesai seperti target awal. Dia mengatakan pemerintah dapat menempuh opsi pinjaman baik dilaksanakan oleh kontraktor atau langsung diajukan pemerintah daerah ke bank daerah. Sehingga anggaran pembangunan Pasar Banyuasri yang dialihkan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 56 miliar dapat tertutupi dan proyek selesai tepat waktu.
“Opsi pertama, kontraktor membiayai kekurangan anggaran supaya proyek tetap selesai tahun ini, nanti kita bayar tahun 2021. Opsi kedua, kami juga memikirkan solusi bagaimana pemerintah daerah mengambil pinjaman untuk pembiayaan proyek ini. Intinya biar proyek bisa selesai tepat waktu,” kata Gede Supriatna.
Politisi asal Kecamatan Tejakula ini juga menjelaskan dari hitung-hitungan dewan, pesimis Pemkab Buleleng dapat mengumpulkan kekurangan anggaran proyek pasar di anggaran perubahan 2020. “Pendapatan daerah kini sangat terbatas. Hitung-hitungan dewan di anggaran perubahan ini kemungkinan hanya bisa menggeser anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk pembiayaan proyek pasar,” imbuh dia.
Sementara itu Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengungkapkan, pemerintah sudah membahas beberapa opsi untuk pembiayaan Pasar Banyuasri. Opsi itu baru akan diambil setelah penyusunan APBD Perubahan 2020 selesai dibahas. Pemerintah Kabupaten Buleleng sejauh ini juga masih melakukan perhitungan secara rinci pada anggaran perubahan. Termasuk anggaran yang tersisa nantinya dari Belanja Tidak Terduga (BTT) penanganan Covid-19.
“Sekarang kan kita irit-irit betul dengan pengularan. Kami juga menjaga daerah, jangan sampai pandemi meluas, biar transmisi lokalnya nggak meluas. Kalau sampai transmisi lokal lagi kayak di Bondalem, wah keluar uang banyak lagi kita,” kata Bupati asal Desa Banyuatis Kecamatan Banjar ini.
Sebelumnya diberitakan proyek revitalisasi Pasar Banyuasri dengan total anggaran Rp 156,9 miliar terancam tak dapat selesai tepat waktu. Pemerintah Kabupaten Buleleng terpaksa melonggarkan waktu pengerjaan dari target sebelumnya yang harusnya selesai Desember 2020 menjadi April 2021 mendatang. Hal itu menyusul anggaran pembangunan kena refocusing sebesar Rp 56 miliar untuk penanganan Covid-19.*k23
Pemerintah Kabupaten Buleleng disarankan DPRD Buleleng untuk mengajukan pinjaman dana ke bank daerah untuk menuntaskan proyek revitalisasi Pasar Banyuasri. Opsi pinjaman itu untuk mengupayakan proyek selesai tepat waktu pasca anggarannya kena refocusing penanganan Covid-19. Pilihan itu dinilai efektif untuk mengantisipasi permasalahan lainnya yang ditimbulkan jika ada perpanjangan waktu penyelesaian proyek.
Pemerintah juga disebut DPRD Buleleng harus mempertimbangan kondisi lapangan jika dilakukan perpanjangan pelaksanaan proyek. Seperti biaya lebih yang harus dikeluarkan sejumlah pedagang Pasar Banyuasri yang terlanjur menyewa toko atau ruko di luar dengan waktu sesuai target awal Desember 2020.
Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna, Selasa (29/6) kemarin mengatakan dari hasil pemantauan beberapa hari lalu ke proyek pasar Banyuasri, sejumlah pedagang berharap pengerjaan dapat selesai seperti target awal. Dia mengatakan pemerintah dapat menempuh opsi pinjaman baik dilaksanakan oleh kontraktor atau langsung diajukan pemerintah daerah ke bank daerah. Sehingga anggaran pembangunan Pasar Banyuasri yang dialihkan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 56 miliar dapat tertutupi dan proyek selesai tepat waktu.
“Opsi pertama, kontraktor membiayai kekurangan anggaran supaya proyek tetap selesai tahun ini, nanti kita bayar tahun 2021. Opsi kedua, kami juga memikirkan solusi bagaimana pemerintah daerah mengambil pinjaman untuk pembiayaan proyek ini. Intinya biar proyek bisa selesai tepat waktu,” kata Gede Supriatna.
Politisi asal Kecamatan Tejakula ini juga menjelaskan dari hitung-hitungan dewan, pesimis Pemkab Buleleng dapat mengumpulkan kekurangan anggaran proyek pasar di anggaran perubahan 2020. “Pendapatan daerah kini sangat terbatas. Hitung-hitungan dewan di anggaran perubahan ini kemungkinan hanya bisa menggeser anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk pembiayaan proyek pasar,” imbuh dia.
Sementara itu Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengungkapkan, pemerintah sudah membahas beberapa opsi untuk pembiayaan Pasar Banyuasri. Opsi itu baru akan diambil setelah penyusunan APBD Perubahan 2020 selesai dibahas. Pemerintah Kabupaten Buleleng sejauh ini juga masih melakukan perhitungan secara rinci pada anggaran perubahan. Termasuk anggaran yang tersisa nantinya dari Belanja Tidak Terduga (BTT) penanganan Covid-19.
“Sekarang kan kita irit-irit betul dengan pengularan. Kami juga menjaga daerah, jangan sampai pandemi meluas, biar transmisi lokalnya nggak meluas. Kalau sampai transmisi lokal lagi kayak di Bondalem, wah keluar uang banyak lagi kita,” kata Bupati asal Desa Banyuatis Kecamatan Banjar ini.
Sebelumnya diberitakan proyek revitalisasi Pasar Banyuasri dengan total anggaran Rp 156,9 miliar terancam tak dapat selesai tepat waktu. Pemerintah Kabupaten Buleleng terpaksa melonggarkan waktu pengerjaan dari target sebelumnya yang harusnya selesai Desember 2020 menjadi April 2021 mendatang. Hal itu menyusul anggaran pembangunan kena refocusing sebesar Rp 56 miliar untuk penanganan Covid-19.*k23
Komentar