PAD Merosot, Pemkab Buleleng Disorot
Selisih target dengan capaian sekitar Rp 79 miliar atau 17,68 persen itu pun pertanyaan besar dewan.
SINGARAJA, NusaBali
Tak seperti pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali yang melonjak, pencapaian PAD di Buleleng pada tahun anggaran 2019 malah merosot. PAD Buleleng setelah perubahan yang ditarget Rp 444,11 miliar, ternyata hanya realisasi Rp 363,56 miliar atau 82,32 persen. Selisih target dengan capaian sekitar Rp 79 miliar atau 17,68 persen itu pun pertanyaan besar dewan.
Beberapa fraksi yang terlihat menyorot di antaranya Fraksi Golkar dan Fraksi Hanura. “Tidak tercapainya target PAD ini sering kali terjadi. Pertanyaannya kenapa? Padahal angka yang dicantumkan dalam APBD ini sudah melalui pembahasan secara berlapis-lapis dan sudah memprediksi berbagai hambatan,” ujar Juru Bicara Fraksi Golkar, Ketut Patra, Rabu (1/7).
Fraksi Golkar menurut kader asal Desa Tambakan, Kecamatan Kubutambahan ini sering mempertanyakan hal ini namun sejauh ini jawaban yang didapatkan sangat normatif. Dengan kondisi ini sistem perlu diperbaiki untuk menghindari situasi ekonomi yang kurang baik. Pemerintah pun diharapkan tak menetapkan target yang terlalu tinggi sehingga capaian PAD dapat maksimal.
Dia pun berharap di tahun anggaran 2020, pemerintah agar berhitung lebih cermat dan teliti, sehingga ketidaktercapaian target bisa ditekan sekecil mungkin. “Ketidaktercapaian sampai 17,68 persen tetap akan menjadi tanya tanya besar, karena akan berpengaruh terhadap belanja daerah dan program pengeluaran yang lain,” ungkapnya saat membacakan pandangan Fraksi Golkar.
Dalam rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi tentang Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng t entang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, Rabu (1/7), Fraksi Hanura juga menyorot soal target PAD yang tak tercapai. “Seperti kita ketahui Pajak Bumi Bangunan (PBB) sudah dinaikkan, begitu pula tarif parkir di beberapa tempat dari Rp 2.000 menjadi Rp 5.000. Tapi kenaikan yang sempat bikin hiruk pikuk tahun lalu kok tidak berpengaruh terhadap capaian PAD,” tanya Juru Bicara Fraksi Hanura, Gde Wisnaya Wisna.
Di sisi lain Wisnaya memberi apresiasi kepada Bupati Buleleng beserta jajarannya karena mampu mempertahankan kinerja pengelolaan keuangan negara , sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK memperoleh predikat WTP( wajar tanpa pengecualian). “Semoga kinerja semacam ini perlu dipertahankan untuk tahun- tahun mendatang,” pujinya.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Gede Suyasa tak menampik jika dilihat dari persentase, PAD yang dirancang tak penuhi target. Namun jika dilihat dari PAD angka absolut, terjadi peningkatan dari tahun 2018 sebear Rp 336 miliar menjadi Rp 365 miliar di tahun 2019.
Pencapaian target PDA di tahun 2019 yang belum tercapai maksimal disebut mantan Asisten III Setda Buleleng ini disebabkan oleh turunnya pendapatan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) RSUD Buleleng yang sangat drastis. Hal itu disebabkana pemberlakukan layanan kesehatan berjenjang. “RSUD Buleleng yang merupakan rumah sakit tipe B baru menangani pasien setelah mendapat rujukan dari rumah sakit tipe C. Semua pasien di Tipe C dulu baru rujuk ke tipe B, itu yang menyebabkan pendapatan dari BLUD turun signifikan,” jelas Suyasa.
Sementara dalam rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna secara terbatas. Sedangkan anggota dewan mengikuti melalui video conference. Dari eksekutif dihadiri Wakil Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra.*k23
Beberapa fraksi yang terlihat menyorot di antaranya Fraksi Golkar dan Fraksi Hanura. “Tidak tercapainya target PAD ini sering kali terjadi. Pertanyaannya kenapa? Padahal angka yang dicantumkan dalam APBD ini sudah melalui pembahasan secara berlapis-lapis dan sudah memprediksi berbagai hambatan,” ujar Juru Bicara Fraksi Golkar, Ketut Patra, Rabu (1/7).
Fraksi Golkar menurut kader asal Desa Tambakan, Kecamatan Kubutambahan ini sering mempertanyakan hal ini namun sejauh ini jawaban yang didapatkan sangat normatif. Dengan kondisi ini sistem perlu diperbaiki untuk menghindari situasi ekonomi yang kurang baik. Pemerintah pun diharapkan tak menetapkan target yang terlalu tinggi sehingga capaian PAD dapat maksimal.
Dia pun berharap di tahun anggaran 2020, pemerintah agar berhitung lebih cermat dan teliti, sehingga ketidaktercapaian target bisa ditekan sekecil mungkin. “Ketidaktercapaian sampai 17,68 persen tetap akan menjadi tanya tanya besar, karena akan berpengaruh terhadap belanja daerah dan program pengeluaran yang lain,” ungkapnya saat membacakan pandangan Fraksi Golkar.
Dalam rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi tentang Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng t entang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, Rabu (1/7), Fraksi Hanura juga menyorot soal target PAD yang tak tercapai. “Seperti kita ketahui Pajak Bumi Bangunan (PBB) sudah dinaikkan, begitu pula tarif parkir di beberapa tempat dari Rp 2.000 menjadi Rp 5.000. Tapi kenaikan yang sempat bikin hiruk pikuk tahun lalu kok tidak berpengaruh terhadap capaian PAD,” tanya Juru Bicara Fraksi Hanura, Gde Wisnaya Wisna.
Di sisi lain Wisnaya memberi apresiasi kepada Bupati Buleleng beserta jajarannya karena mampu mempertahankan kinerja pengelolaan keuangan negara , sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK memperoleh predikat WTP( wajar tanpa pengecualian). “Semoga kinerja semacam ini perlu dipertahankan untuk tahun- tahun mendatang,” pujinya.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Gede Suyasa tak menampik jika dilihat dari persentase, PAD yang dirancang tak penuhi target. Namun jika dilihat dari PAD angka absolut, terjadi peningkatan dari tahun 2018 sebear Rp 336 miliar menjadi Rp 365 miliar di tahun 2019.
Pencapaian target PDA di tahun 2019 yang belum tercapai maksimal disebut mantan Asisten III Setda Buleleng ini disebabkan oleh turunnya pendapatan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) RSUD Buleleng yang sangat drastis. Hal itu disebabkana pemberlakukan layanan kesehatan berjenjang. “RSUD Buleleng yang merupakan rumah sakit tipe B baru menangani pasien setelah mendapat rujukan dari rumah sakit tipe C. Semua pasien di Tipe C dulu baru rujuk ke tipe B, itu yang menyebabkan pendapatan dari BLUD turun signifikan,” jelas Suyasa.
Sementara dalam rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna secara terbatas. Sedangkan anggota dewan mengikuti melalui video conference. Dari eksekutif dihadiri Wakil Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra.*k23
Komentar