Isu Reshuffle Bergulir

Video Presiden Joko Widodo memarahi para menterinya terkait penanganan pandemi Covid-19 dalam sidang kabinet pada 18 Juni yang unggah ke YouTube pada 28 Juni 2020, menunjukan sinyal ada resuffle kabinet. Apalagi Presiden menegaskan akan melakukan itu jika para menteri masih bekerja biasa-biasa saja. Tindakan Presiden pun mendapat tanggapan dari sejumlah pimpinan fraksi di DPR RI.

Wakil Ketua Fraksi Golkar bidang Ekonomi dan Keuangan M Misbakhun mengatakan, resuffle merupakan kewenangan Presiden. "Hak Presiden untuk melakukan resuffle, karena beliau punya visi dan misi dalam mengelola negara," ujar Misbakhun di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Kamis (2/7).

Sebagai orang yang pernah ikut kerja memenangkan Jokowi sejak tahun 2011 di Pilkada DKI Jakarta dan Pilpres, Misbakhun menyatakan, Presiden Jokowi memiliki wisdom dan kearifan sebagai kepala negara. Salah satunya ditunjukan dalam video yang diunggah tersebut.

Dimana dia hanya memarahi menteri dan tidak langsung menggantinya. Padahal kewenangan melakukan itu ada. Dilain pihak, Presiden Jokowi sangat memperhatikan kepentingan rakyat dan itu nampak dalam video pula. Antara lain mengenai bantuan sosial agar cepat sampai ke tangan rakyat.

Kemudian insentif bagi tenaga medis harus cepat sampai pula. "Jadi beliau, sungguh-sungguh memikirkan nasib rakyat. Kalau video tersebut dikaitkan dengan resuffle, itu sepenuhnya kewenangan Presiden. Kami partai pendukung ikut saja," ucap pria yang duduk di Komisi XI DPR RI ini.

Sedangkan Plt Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan, diunggahnya video itu ada pesan yang ingin disampaikan kepada publik bahwa Presiden sedang marah. Bahkan ada yang menganggap Presiden betul-betul marah, setengah marah atau hanya sekedar gimick politik.

"Kalau pengamat mengatakan, tiga-tiganya ada. Tapi bagi saya, Presiden itu betul-betul sedang marah. Saya kira wajar, karena penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia belum makimal sebagaimana diharapkan Presiden dan masyarakat luas," papar Saleh.

Dari hari ke hari semakin banyak orang yang terpapar sehingga kinerja pembantu Presiden belum memuaskan. Namun bila dikaitkan dengan resuffle kabinet, kata Saleh, itu merupakan kewenangan Presiden secara mutlak. Lantaran Presiden punya hak prerogatif.

"Jika Presiden melakukan resuffle, silakan saja. Kami dari fraksi PAN tidak ada urusan mendukung atau tidak, karena kami sedang konsentrasi membantu pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19. Kami juga sedang fokus melakukan konsolidasi organisasi," ucap pria yang duduk di Komisi IX DPR RI ini.

Namun Saleh mengingatkan, jika setelah video itu release, tapi tidak ada perubahan apa-apa, dia menilai tidak ada makna video itu disebarluaskan. Sementara Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, senang melihat Presiden marah lantaran apa yang disampaikan Presiden sudah disuarakan oleh pihaknya. "Jadi kami merasa terwakili oleh beliau. Kami menganggap beliau marahnya serius, karena isi marahnya itu ditulis. Jika itu menjadi entry point resuffle, itu hak Presiden. Kami, tahu diri sebagai oposisi. Maka begitu ada wacana resuffle, saya secara pribadi dan institusi fraksi PKS tidak elok ikut-ikutan mengintervenai resuffle," papar Jazuli.

Bagi PKS, lanjut Jazuli, resuffle adalah hak prerogatif Presiden. Siapa pun nanti yang diganti dan masuk kabinet, harus bisa menjawab tuntutan rakyat. "Ini yang paling penting. Apalagi saat kampanye kami selalu dengar kerja, kerja, kerja. Belum pernah dengar drama, drama, drama. Jadi kerjanya Presiden dan kabinet harus dirasakan oleh rakyat. Saya harap, beliau tidak mentok marah-marah saja. Tapi harus ada tindak lanjut dan implementasinya," jelas Jazuli. *k22