Staf Inspektorat Bangli Dirapid Test
BANGLI, NusaBali
Sebanyak 43 pegawai Inspektorat Bangli menjalani rapid test di kantor setempat, Jumat (3/7).
Rapid test digelar untuk memastikan pegawai di lingkungan Inspektorat Bangli aman dari penularan virus corona. Apalagi petugas Inspektorat bertugas melakukan pemeriksaan terhadap desa maupun organisasi perangkat daerah (OPD). Sehingga wajib dipastikan mereka terbebas dari virus corona sehingga aparat desa dan pegawai OPD nyaman konsultasi ke Inspektorat.
Inspektur Bangli, dr I Wayan Sudiana, mengatakan hasil rapid test 43 pegawai semuanya non reaktif. Dia mengaku dapat informasi stafnya terpapar virus corona pada 1 Juli kemarin. Staf tersebut telah mengajukan cuti karena harus menjaga orangtuanya yang berstatus PDP di Denpasar. “Staf kami ini sudah minta izin merawat orangtuanya di Denpasar. Sejak sebulan yang bersangkutan tidak bekerja. Kami sarankan untuk isolasi mandiri selama merawat orangtuanya,” ungkap Sudiana.
Pejabat yang juga seorang dokter ini menegaskan, rapid test dilakukan agar apparat desa dan OPD tenang konsultasi ke Inspektorat. Apalagi di bulan Juli ini banyak agenda pemanggilan OPD dan perangkat desa. “Pemanggilan dilakukan untuk beberapa agenda. Untuk OPD ada penilaian reformasi birokrasi, desa pemeriksaan rutin,” jelas Wayan Sudiana. *esa
Inspektur Bangli, dr I Wayan Sudiana, mengatakan hasil rapid test 43 pegawai semuanya non reaktif. Dia mengaku dapat informasi stafnya terpapar virus corona pada 1 Juli kemarin. Staf tersebut telah mengajukan cuti karena harus menjaga orangtuanya yang berstatus PDP di Denpasar. “Staf kami ini sudah minta izin merawat orangtuanya di Denpasar. Sejak sebulan yang bersangkutan tidak bekerja. Kami sarankan untuk isolasi mandiri selama merawat orangtuanya,” ungkap Sudiana.
Pejabat yang juga seorang dokter ini menegaskan, rapid test dilakukan agar apparat desa dan OPD tenang konsultasi ke Inspektorat. Apalagi di bulan Juli ini banyak agenda pemanggilan OPD dan perangkat desa. “Pemanggilan dilakukan untuk beberapa agenda. Untuk OPD ada penilaian reformasi birokrasi, desa pemeriksaan rutin,” jelas Wayan Sudiana. *esa
Komentar