Made Urip Sodok Kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan
JAKARTA, NusaBali
Anggota Komisi IV DPR RI asal Dapil Bali, Made Urip, sodok kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Prabowo.
Politisi senior asal Desa Tua, Kecamatan Marga, Tabanan ini menilai kinerja Menteri Edhy tidak maksimal.
"Setelah menyimak pemaparan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai APBN 2020, ternyata Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum maksimal dalam mengeksekusi anggaran. Penyerapan anggaran KKP baru 38 persen. Saya harap KKP lebih konkret bekerja di lapangan," tegas Urip saat Raker Komisi IV DPR RI dan Menteri Kelautan dan Perikanan secara virtual dan fisik, Senin (6/7).
Menurut Urip, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan arahan kepada semua menteri, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan dalam mengatasi pandemi Covid-19 agar mereka bergerak cepat, tidak ego sektoral, kerja kolektif, tidak lelet dan serapan anggaran maksimal. "Prinsipnya menteri adalah pembantu Presiden. Untuk itu harus mampu menerjemahkan visi Presiden. Bukan visi dari Menteri atau Dirjen. Jadi visi Presiden harus direalisasikan dengan cepat di lapangan," tegas anggota Fraksi PDIP ini. 7 k22
"Setelah menyimak pemaparan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai APBN 2020, ternyata Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum maksimal dalam mengeksekusi anggaran. Penyerapan anggaran KKP baru 38 persen. Saya harap KKP lebih konkret bekerja di lapangan," tegas Urip saat Raker Komisi IV DPR RI dan Menteri Kelautan dan Perikanan secara virtual dan fisik, Senin (6/7).
Menurut Urip, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan arahan kepada semua menteri, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan dalam mengatasi pandemi Covid-19 agar mereka bergerak cepat, tidak ego sektoral, kerja kolektif, tidak lelet dan serapan anggaran maksimal. "Prinsipnya menteri adalah pembantu Presiden. Untuk itu harus mampu menerjemahkan visi Presiden. Bukan visi dari Menteri atau Dirjen. Jadi visi Presiden harus direalisasikan dengan cepat di lapangan," tegas anggota Fraksi PDIP ini. 7 k22
Komentar