Orangtua Siswa Beramai-ramai Titip Berkas PPDB ke DPRD Denpasar

Pimpinan maupun Sekretaris Dewan pun mengaku kaget dan tidak mengetahui siapa oknum yang ‘bermain’ dengan mencatut nama anggota dewan sehingga para orangtua siswa beramai-ramai mengirim berkas untuk dibantu agar anaknya bisa diterima di sekolah negeri.

Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira saat ditemui di Kantor DPRD Kota Denpasar, Jumat (10/7) mengungkapkan, kasus mengatasnamakan anggota dewan untuk bisa meloloskan siswa dalam PPDB diketahui setelah mendapat informasi ada 1.108 berkas calon siswa masuk ke DPRD Kota Denpasar. “Kami sama sekali tidak mengetahui anggota dewan siapa yang dititipi oleh para orangtua siswa tersebut,” ujarnya.

Dikatakan Wandhira, dia dan pimpinan lainnya pun kaget mengetahui ada seribuan berkas yang masuk untuk bisa diloloskan ke SMP Negeri. "Iya ada yang mencatut nama dewan, padahal kami sudah sepakat untuk PPDB saat ini kami tidak akan pernah ikut campur maupun meloloskan siapapun. PPDB ini biar murni dari seleksi, tidak ada yang melalui jalur belakang. Kalau berlaku melalui jalur belakang khawatirnya yang masuk SMP Negeri tidak menyentuh siswa yang memiliki perekonomian menengah ke bawah," jelasnya.

Dengan adanya jumlah yang begitu besar, kata Wandhira, pihaknya tidak ingin mengganggu jalannya seleksi PPDB yang sudah berlangsung. Sehingga, pimpinan dan sekretaris dewan pun tidak mau menindaklanjuti soal pengajuan berkas tersebut. "Saya sempat bertanya sama ketua (dewan) dengan jumlah 1.108 berkas titipan ke dewan untuk diajukan ke Pemkot Denpasar itu. Ketua pun kaget karena kami sudah sepakat tidak mau berurusan dengan PPDB. Begitu juga sekwan mengaku tidak tahu soal itu," ungkapnya.

Jumlah tersebut, kata dia, sangat banyak untuk bisa direalisasikan bisa masuk ke SMP Negeri. Apalagi kata Wandhira, pihaknya ditugaskan sebagai anggota DPRD, bukan untuk meloloskan hal-hal seperti itu yang memang bukan merupakan tugasnya. “Kami sepakat tidak akan main main jalur belakang,” tegasnya.

Wandhira berharap dalam seleksi PPDB ini bisa dilakukan secara fair. “Kuota zonasi, siswa kurang mampu, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orangtua harus didahulukan dengan sistem yang sudah ada,” harapnya.

Dia menegaskan, sampai saat ini pihaknya tidak ada dan tidak akan menindaklanjuti titipan seperti itu. "Kami tidak akan mengambil resiko yang bisa merugikan masyarakat. Artinya kalau kami meloloskan mereka, yang notabene di dalamnya kemungkinan sebagian besar mampu membiayai anaknya sekolah di swasta, kami akan berdosa dengan warga yang kurang mampu jika mereka tidak bisa sekolah karena tidak ada biaya. Saya pikir utamakan mereka yang kurang mampu biar mereka bisa melanjutkan sekolah. Jadi yang lebih mampu agar  bersekolah di swasta," ujarnya.

Sementara Kadisdikpora Kota Denpasar, I Wayan Gunawan saat dikonfirmasi, mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya tidak ada menerima titipan melalui jalur belakang tanpa mengikuti seleksi. Dia menegaskan, siswa yang diterima murni melalui jalur seleksi. Apalagi dalam seleksi PPDB saat ini semua menggunakan sistem online yang dinilai melalui komputer.

Jadi, untuk jalur belakang atau titipan di luar dari seleksi online, menurut Gunawan, belum ada menerima dari siapapun termasuk dari anggota dewan. "Sampai saat ini kami belum menerima titipan dari jalur belakang. Artinya, selama sistem online masih berjalan, ini akan diseleksi langsung melalui berkas yang mereka kirimkan. Tidak ada siswa yang diterima sampai tidak mengikuti seleksi. Semua mengikuti seleksi seperti teknis yang diberikan," jelasnya. *mis