Tertekan secara Psikologis, Masih Ada Petugas PDP di Badung Belum Rapid Test
DENPASAR, NusaBali
KPU RI evaluasi pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) calon pemilih yang dilakukan petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PDP) di 6 Kabupaten/Kota di Bali yang menggelar Pilkada serentak, 9 Desember 2020.
Terungkap, masih ada petugas PDP yang belum menjalani rapid test, karena tekanan psikologis. Hal ini diungkapkan Komisioner KPU RI, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, seusai memberikan arahan kepada awak KPU Kabupaten/Kota se-Bali yang akan melaksanakan Pilkada 2020, di Kantor KPU Bali, Jalan Tjokorda Agung Tresna Niti Mandala Denpasar, Minggu (19/7) siang. Dewa Raka Sandi menyebutkan, protokol kesehatan cegah penularan Covid-19 dalam tahapan Pilkada 2020 di Bali masih banyak kendala.
"Salah satunya, ada desa di Kabupaten Badung yang petugas Coklit-nya belum melaksanakan rapid test. Padahal, rapid test itu sebagai salah satu syarat mereka (petugas PDP) turun melaksanakan tugas Coklit di desa. Jadi, Coklit belum bisa dilakukan," ujar Raka Sandi.
Raka Sandi juga membeberkan salah satu banjar di Kabupaten Jembrana belum bisa disasar Coklit, karena di kaswasan tersebut masih ada warganya yang terkonfirmasi positif Covid-19. "Tahapan Pilkada 2020, khususnya dalam proses Coklit ini, masih banyak kendala," jelas pegiat kepemiluan asal Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Jembrana yang juga mantan Ketua KPU Bali 2013-2018 ini.
Menurut Raka Sandi, dalam evaluasi dengan jajaran KPU Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada 2020 serentak, pihaknya selalu mengingatkan pentingnya protokol kesehatan cegah penularan Covid-19. "Kami akan terus meminta jajaran supaya benar-benar melaksanakan protokol kesehatan sesuai instruksi pemerintah. Misalnya, masalah jaga jarak fisik ketika turun ke lapangan. Jangan sampai kita sebagai penyelenggara atau petugas di lapangan, justru menambah persoalan dalam kondisi pandemi Covid-19," katanya.
Sementara, dalam pengarahan kepada awak KPU Kabupaten/Kota, Minggu kemarin, Raka Sandi yang didampingi Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, menekankan dua hal prinsip. Pertama, prinsip Pilkada yang demokratis. Kedua, prinsip Pilkada yang sehat.
"Pelaksanaan Pilkada 2020 ini berbeda dengan Pilkada sebelum-sebelumnya. Jadi. prinsip yang ada ini kita tekankan supaya jangan dipertentangkan," tandas Raka Sandi, yang sempat men jadi anggota Bawaslu Bali 2018-2020 sebelum kemudian naik ke KPU RI dengan status PAW (pengganti antar waktu) menggantikan Wahyu Setiawan, yang ditangkap KPU karena kasus korupsi.
Raka Sandi juga meminta awak KPU Kabupaten/Kota supaya mempersiapkan diri sesuai dengan tahapan yang sudah dijadwalkan. Dari laporan kabupaten/kota terkait pelaksanaan tahapan Coklit pemilih, kata dia, secara umum sudah berjalan lancar. Hanya saja, ada kendala masalah rapid test dan daerah yang ada warganya terkonfirmasi positif Corona. Namun, kata Raka Sandi, hal ini sudah bisa diatasi teman-teman KPU Kabupaten/Kota di Bali.
Sementara itu, Ketua KPU Badung, I Wayan ‘Kayun’ Semara Cipta membenarkan ada petugas PDP di daerahnya yang belum bisa turun melaksanakan Coklit calon pemilih, karena belum menjalani rapid test. "Tapi, besok (hari ini) petugas PDP di salah satu desa itu sudah bersedia di-rapid test. Jadi, mereka segera bisa turun melaksanakan Coklit," ujar Semara Cipta saat dikonfirmasi NusaBali, Minggu kemarin.
Menurut Semara Cipta, terlambatnya rapid test untuk petugas PDP di salah satu desa di Badung itu karena tekanan psikologis terkait dengan perkembangan Covid-19. Selain itu, ada kesan mereka menghindari rapid test karena malu kalau nanti hasilnya ternyata reaktif.
"Tapi, kami dari KPU Badung bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bandung melakukan pendekatan. Akhirnya, mereka bersedia menjalani rapid test," ujar pegiat kepemiluan asal Banjar Cabe, Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Badung ini. *nat
"Salah satunya, ada desa di Kabupaten Badung yang petugas Coklit-nya belum melaksanakan rapid test. Padahal, rapid test itu sebagai salah satu syarat mereka (petugas PDP) turun melaksanakan tugas Coklit di desa. Jadi, Coklit belum bisa dilakukan," ujar Raka Sandi.
Raka Sandi juga membeberkan salah satu banjar di Kabupaten Jembrana belum bisa disasar Coklit, karena di kaswasan tersebut masih ada warganya yang terkonfirmasi positif Covid-19. "Tahapan Pilkada 2020, khususnya dalam proses Coklit ini, masih banyak kendala," jelas pegiat kepemiluan asal Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Jembrana yang juga mantan Ketua KPU Bali 2013-2018 ini.
Menurut Raka Sandi, dalam evaluasi dengan jajaran KPU Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada 2020 serentak, pihaknya selalu mengingatkan pentingnya protokol kesehatan cegah penularan Covid-19. "Kami akan terus meminta jajaran supaya benar-benar melaksanakan protokol kesehatan sesuai instruksi pemerintah. Misalnya, masalah jaga jarak fisik ketika turun ke lapangan. Jangan sampai kita sebagai penyelenggara atau petugas di lapangan, justru menambah persoalan dalam kondisi pandemi Covid-19," katanya.
Sementara, dalam pengarahan kepada awak KPU Kabupaten/Kota, Minggu kemarin, Raka Sandi yang didampingi Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, menekankan dua hal prinsip. Pertama, prinsip Pilkada yang demokratis. Kedua, prinsip Pilkada yang sehat.
"Pelaksanaan Pilkada 2020 ini berbeda dengan Pilkada sebelum-sebelumnya. Jadi. prinsip yang ada ini kita tekankan supaya jangan dipertentangkan," tandas Raka Sandi, yang sempat men jadi anggota Bawaslu Bali 2018-2020 sebelum kemudian naik ke KPU RI dengan status PAW (pengganti antar waktu) menggantikan Wahyu Setiawan, yang ditangkap KPU karena kasus korupsi.
Raka Sandi juga meminta awak KPU Kabupaten/Kota supaya mempersiapkan diri sesuai dengan tahapan yang sudah dijadwalkan. Dari laporan kabupaten/kota terkait pelaksanaan tahapan Coklit pemilih, kata dia, secara umum sudah berjalan lancar. Hanya saja, ada kendala masalah rapid test dan daerah yang ada warganya terkonfirmasi positif Corona. Namun, kata Raka Sandi, hal ini sudah bisa diatasi teman-teman KPU Kabupaten/Kota di Bali.
Sementara itu, Ketua KPU Badung, I Wayan ‘Kayun’ Semara Cipta membenarkan ada petugas PDP di daerahnya yang belum bisa turun melaksanakan Coklit calon pemilih, karena belum menjalani rapid test. "Tapi, besok (hari ini) petugas PDP di salah satu desa itu sudah bersedia di-rapid test. Jadi, mereka segera bisa turun melaksanakan Coklit," ujar Semara Cipta saat dikonfirmasi NusaBali, Minggu kemarin.
Menurut Semara Cipta, terlambatnya rapid test untuk petugas PDP di salah satu desa di Badung itu karena tekanan psikologis terkait dengan perkembangan Covid-19. Selain itu, ada kesan mereka menghindari rapid test karena malu kalau nanti hasilnya ternyata reaktif.
"Tapi, kami dari KPU Badung bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bandung melakukan pendekatan. Akhirnya, mereka bersedia menjalani rapid test," ujar pegiat kepemiluan asal Banjar Cabe, Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Badung ini. *nat
Komentar