Ketua DPRD Badung Minta Tim Verifikasi Bekerja Cepat

Hal ini dikemukakannya kepada Kadis Pariwisata Badung Made Badra didampingi Kabid Industri Pariwisata Dispar Badung Ngakan Putu Tri Ariawan, Rabu (22/7).

Menyongsong tatanan kehidupan era baru, ujar Parwata, verifikasi harus sudah dilakukan untuk semua fasilitas pariwisata. Misalnya hotel, restoran, objek wisata atau destinasi, hiburan, spa, dan sebagainya. Dengan terverifikasi, tegas Sekretaris DPC PDIP Badung tersebut, objek maupun fasilitas pariwisata bisa segera beroperasi ketika sudah diizinkan. “Verifikasi menjadi sesuatu yang sangat vital, untuk bisa beroperasinya fasilitas pariwisata di saat pandemi Covid saat ini,” tegas politisi asal Kuta Utara, itu.

Dengan beroperasi akan ada peluang memperoleh pendapatan asli daerah (PAD). Parwata menegaskan, Badung sangat mengandalkan sektor pariwisata. “Tanpa ini Badung tak bisa apa-apa,” ujarnya sembari menambahkan, beban tetap Badung per bulan sekitar Rp 150 miliar.

Parwata yang didampingi oleh anggota DPRD IB Sunarta dan IB Arga Patra, minta Dinas Pariwisata mempercepat proses verifikasi. Kalau tak ada permohonan yang masuk lewat online, agar dilakukan secara manual. Tim ini harus turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi.

Made Badra memaparkan, semua fasilitas pariwisata tersebut kecuali untuk hotel bintang 3 sampai 5, mengajukan permohoan verifikasi secara online. Setelah itu, pemohon memperoleh list untuk diisi secara mandiri. Ketika sudah mampu dipenuhi sekitar 70 persen, barulah tim verifikasi turun ke lapangan.

Saat ini, kata Badra, sudah ada 31 fasilitas pariwisata yang mendaftar. Itupun secara manual. Dari 31 pemohon, tim verifikasi sudah turun ke 27 pemohon. “Dari 27 ini, dua dinyatakan belum lulus karena sejumlah persyaratan belum bisa dipenuhi,” katanya.

Untuk itu, dia kembali akan melakukan sosialisasi kepada fasilitas pariwisata lewat zoom. Harapannya, semua fasilitas pariwisata bisa mendaftar.

Untuk mempercepat proses verifikasi, Badra berencana melibatkan asosiasi masing-masing. Dengan begitu, prosesnya bisa lebih cepat. “Saat ini ada 5 hotel bintang 2, nonbintang 449 buah, vila 792, restoran 737, DTW 39, spa 60, dan karaoke 15 buah. Ini harus diverifikasi,” kata Badra.

Badra mengharapkan dukungan Dewan terkait anggaran yang dibutuhkan. “Utuk ini kami memerlukan sekitar Rp 400 juta. Ini untuk operasional dan honor tim,” tegasnya.

Parwata pun sepakat akan memperjuangkan anggaran yang dibutuhkan pada perubahan APBD 2020 mendatang. “Namun sebelum itu, kami minta tim verifikasi ngayah dulu, sehingga proses verifikasi bisa berjalan cepat dan Badung bisa memperoleh pendapatan secara bertahap,” tegasnya. *asa