Peristiwa Kudatuli Jadi Pelajaran Melawan Rezim Otoriter

Menurut Anggota Komisi IV DPR RI ini, Kudatuli menjadi pelajaran bagi seluruh rakyat Indonesia. "Bahwa otoriter, kesewenang-wenangan dan hegemoni suatu saat dilawan rakyat. Lantaran hal tersebut tidak boleh dibiarkan terus menerus dan menyiksa proses demokrasi di Indonesia. Oleh karenanya, waktu itu menjadi musuh bersama untuk melawan rezim otoriter, orde baru," ujar Urip kepada NusaBali, Senin (27/7).

Selain itu juga menjadi moment berjuang bersama-sama pula untuk mengenyahkan tirani yang otoriter. "Ini juga menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kekuasaan tidak boleh disalahgunakan demi kepentingan pribadi dan keluarga," tegas peraih suara terbanyak di pemilihan legislatif 2019 daerah pemilihan (Dapil) Bali ini.

Kemudian proses demokrasi tidak boleh dipaksa dan menekan rakyat. Justru harus berjalan alami agar rakyat betul-betul dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik. Peringatan Kudatuli, kata Urip, dilakukan di setiap DPC PDIP.

Peringatan dilakukan secara sederhana dengan melakukan tabur bunga dan menerapkan protokol kesehatan lantaran saat ini sedang pandemi Covid-19. Kudatuli terjadi karena konflik intenal PDI. Saat itu kubu PDI Soerjadi yang didukung pemerintah mengambil alih secara paksa kantor DPP PDI dari kubu Megawati Soekarnoputri. Kubu Soerjadi melakukan itu, karena tidak terima Megawati menjadi Ketua PDI. Apalagi mereka mengklaim Soerjadi sebagai pemenang pada kongres PDI di Medan tahun 1996.

Kongres di Medan tersebut tidak dihadiri kubu Megawati. Megawati sendiri terpilih sebagai Ketua PDI melalui kongres PDI di Surabaya pada 1993. Akibat pengambil alihan secara paksa, kedua kubu bentrok dan kondisi memanas. Kondisi itu pun terjadi di Bali.

Urip mengatakan, saat tahun 1996 dia menjabat sebagai Wakil Sekretaris PDI Bali. Posko PDI saat itu berada di Jalan Banteng No 1 Denpasar. Posko di sana dijaga dari pagi, siang dan malam bersama masyarakat Pulau Dewata.

"Serangan dan teror terjadi pula di PDI Bali. Intel-intel berseliweran mengamati perjuangan kami. Bahkan ada yang menyusup mengaku-ngaku anggota PDI. Namanya perjuangan ideologi, kami harus lakoni," ucap pria yang juga hadir pada kongres PDI di Surabaya tahun 1993 sebagai utusan DPC PDI Tabanan ini.

Kejadian itu tidak menyurutkan Urip untuk tetap berada di PDI. Ketika PDI kubu Megawati menjadi PDI Perjuangan, Urip pun masuk ke sana. Hingga saat ini, Urip telah tercatat sudah 38 tahun di PDIP. "PDI atau PDI Perjuangan menjadi partai pertama dan terakhir dalam hidup saya. Semua event dan peristiwa politik telah saya lalui bersama PDI atau PDI Perjuangan. Saya menjadi anggota PDI sejak 1982 dengan berproses dari bawah sebagai Korcam dan 1987 menjadi pengurus cabang di Tabanan. Selanjutnya di DPD Bali menjadi pengurus selama tiga periode, lalu pengurus tiga periode di DPP PDI Perjuangan," jelas politisi PDIP asal Desa Tua, Kecamatan Marga, Tabanan ini. *k22