Wakil Rakyat Minta Jangan Usik Lahan Perkebunan Sangiang

Hanya saja, proyek yang rencananya dikerjasamakan melalui Perusahaan Daerah (Perusda) Bali ini diharapkan tidak mengusik lahan di Unit Perkebunan Sangiang, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Jembrana.

Harapan ini, antara lain, disampaikan anggota DPRD Jembrana dari Demokrat, I Wayan Wardana, kepada NusaBali di Negara, Senin (27/7). Wakil rakyat yang juga Ketua DPC Demokrat Jembrana ini mengaku sangat mendukung rencana Gubernur Koster untuk mendatangkan investor ke Jembrana, yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi warga Gumi Makepung.

“Kita sangat mendukung rencana Gubernur. Tetapi, harus ada kajian jelas, apa yang akan diterima masyarakat Jembrana. Jangan sampai masyarakat kita di Jembrana hanya menjadi penonton,” tandas politisi asal Desa Tuwed, Kecamatan Melaya ini.

Yang tak kalah penting, kata Wardana, perlu dikaji terkait rencana lokasi pembangunan. Sesuai wacana, pembangunan pabrik kendaraan listrik dan PLTS itu akan menggandeng Perusda Bali. Jadi, ada kemungkinan lokasi pembangunan pabrik kendaraan listrik dan PLTS akan memanfaatkan lahan aset di bawah pengelolaan Perusda Bali. Menurut Wardana, aset dimaksud adalah Unit Perkebunan Pulukan di Desa Pangyangan (Kecamatan Pekutatan) dan Unit Perkebunan Sangiang di Desa Candikusuma (Kecamatan Melaya).

Wardana tidak ingin Unit Perkebunan Sangiang dijadikan lokasi pabrik kendaraan listrik dan PLTS. Alasannya, pengelolaan perkebunan kelapa di tempat ini sudah berjalan baik. Beda dengan Unit Perkebunan Pulukan, yang sudah pernah dibabat untuk membawa investor pabrik dan perkebunan karet, namun nyatanya gagal memberikan dampak ekonomi terhadap warga sekitar. “Kalau pilihan antara dua lokasi itu, lebih baik yang di Perkebunan Pulukan. Jangan mengusik yang sudah baik di Perkebunan Sangian,” pinta Wardana.

Disebutkan, selama ini Perkebunan Sangiang belum ada dialihfungsikan. Keberadaan perkebunan ini dirasakan menguntung warga setempat. Tidak hanya keuntungan dari sisi tenaga kerja, namun warga sekitar yang rata-rata memelihara sapi, bisa mencari rumput di Perkebunan Sangiang yang masih asri.

Karena itu, saat muncul rencana mengalihfungsikan Perkebunan Sangiang menjadi tempat pembangunan PLTS dan tambak udang beberapa tahun lalu, warga setempat menolak tegas. “Warga di Perkebunan Sangiang tidak mau terjadi kegagalan dan polemik seperti di Perkebunan Pulukan. Karena di sana memang sudah baik. Di samping menguntungkan warga sekitar, Perusda Bali juga selalu untung dengan pengelolaan kebun kelapa di Perkebunan Sangiang. Jadi saran saya, jangan sampai merusak apa yang sudah baik,” tegas Wardana.

Paparan senada juga disampaikan Ketua Fraksi Golkar DRPD Jembrana, I Made Sabda. Menurut Made Sabda, pembangunan pabrik kendaraan listrik di Jembrana akan sangat bagus untuk membuka lapangan kerja baru. Namun, dia pesimistis proyek ini dapat terlaksana dalam waktu dekat.

“Kenapa saya katakan pesimis terealisasi dalam waktu dekat? Karena saat ada wacana pembangunan pabrik kendaraan listrik di Jembrana tahun lalu, saya bersama Fraksi Golkar DPRD Jembrana sempat mencari informasi ke Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Waktu itu, kementerian menyebut memang ada rencana menembangkan kendaraan listrik, namun belum sampai mengerucut ke pembangunan pabrik di Jembrana,” jelas Made Sabda di Negara, Selasa (28/7).

Namun demikian, Made Sabda sangat mendukung jika benar dibangun pabrik kendaraan listrik di Jembrana, sepanjang rencananya sudah jelas kajiannya dan apa keuntungan yang akan diterima warga setempat. Hanya saja, dia berharap lokasi pabrik tidak menggunakan lahan di Unit Perkebunan Sangiang, Desa Candikusuma.

“Kalau ingin manfaatkan lahan Perusda, lebih baik dibawa ke persil di Pekutatan (Unit Perkebunan Pulukan, Red). Jika dibawa ke Pekutatan, nanti Pak Kembang (Wakil Bupati Jembrana Made Kembang Hartawan) juga kan punya nama,” tandas Made Sabda yang juga Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Golkar Melaya.

Sebelumnya, Gubernur Koster mengatakan rencana pembangunan pabrik kendaraan listrik di Jembrana sudah proses feasibility study (FS) atau studi kelayakan untuk menentukan lokasinya. “Sudah mulai proses FS, dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bekerjasama dengan Perusda Bali dalam waktu dekat ini,” jelas Gubernur Koster saat wawancara door stop seusai mengikuti Webinar launching Video ‘Bali Bangkit’ di Kantor Bupati Jembrana, Minggu (26/7) sore. *ode