Dewan Badung Apresiasi LKPD Tahun Anggaran 2019 Raih Opini WTP
MANGUPURA, NusaBali
DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna dengan agenda Penjelasan Bupati Badung terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun 2019, Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021, dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I Made Sunarta. Secara umum, pimpinan DPRD Badung memberikan apresiasi terhadap penjelasan Bupati Badung mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019. Seluruh program yang telah dirancang di 2019 dan disepakati DPRD tersebut, dianggap sudah berjalan dengan baik.
“Kenapa saya bilang berjalan dengan baik, ini adalah fakta dan realitas yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tahun 2019 oleh BPK RI Perwakilan Bali. BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Ketua DPRD Badung Putu Parwata, usai rapat yang dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Sekda Badung Wayan Adi Arnawa, Sekwan Badung I Gusti Agung Made Wardika, Anggota Dewan Badung dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Senin (28/7).
Menurut Parwata, tata kelola pemerintahan di Kabupaten Badung telah berjalan sesuai norma. Dengan demikian, RAPBD 2019 telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemkab Badung.
Kemudian, jika melihat rancangan KUA/PPAS 2021, menurutnya, lebih fokus pada peningkatan ekonomi pasca-Covid-19. Di antaranya, menghidupkan sektor ekonomi Badung, menggali tumpuan utama selain sektor pariwisata yakni menghidupkan industri kreatif dan pertanian berbasis digital. “Itu beberapa hal yang saya lihat yang ditegaskan Bapak Bupati. Fokus pada pemulihan ekonomi pasca-Covid-19,” kata politisi asal Dalung, Kuta Utara, ini.
Program lain yang diapresiasi dewan yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui sektor pendidikan. Parwata mengungkapkan, meski masih dalam masa Covid-19, anak-anak harus tetap mendapatkan haknya menempuh pendidikan meski secara daring atau online. “Selain itu pemerintah juga sudah menyiapkan anggaran membantu masyarakat yang perlu beasiswa, yang perlu pendidikan lebih tinggi. Itu disiapkan Rp 432 miliar lebih dalam rancangan 2021,” tutur Sekretaris DPC PDIP Badung, itu. *asa
Komentar