MPR RI akan Beri Catatan Kinerja Lembaga Tinggi Negara

Namun catatan tersebut bukan sebagai laporan pertanggungjawaban dari MPR RI. Sebab, MPR RI bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara. "Masing-masing fraksi di MPR RI akan memberikan laporan kinerja sekaligus catatan bagi lembaga tinggi negara baik Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK dan KY. Laporan dari fraksi-fraksi itu dikompilasi sebagai laporan kinerja MPR RI. Tapi bukan laporan pertanggungjawaban untuk pemerintah, karena MPR RI bukan sebagai lembaga tinggi negara," ujar Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8).

Laporan kinerja MPR RI tersebut, kata Hidayat, bukan untuk menolak atau menerima laporan kinerja pemerintah atau presiden. MPR RI juga tak memberi penilaian terhadap kinerja semua lembaga tinggi negara. Hanya saja kalau ada saran, kritik dan masukan untuk semua lembaga tinggi negara tersebut dipersilakan.

Lantaran semua bertanggung jawab kepada rakyat dan rakyat menyaksikan langsung laporan kinerja tersebut. Sementara Ketua Fraksi PPP MPR RI, H Arwani Thomafi, menilai kalau akuntabilitas kinerja lembaga tinggi negara tersebut sangat bagus. Khususnya terkait dengan norma dan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, kinerja yang disampaikan pimpinan lembaga negara tak dimaknai hanya seremonial, sekilas info dan parade pidato saja. Melainkan perlu ada evaluasi-evaluasi terkait pandemi covid-19 agar sidang tahunan MPR RI ini dirasakan betul oleh rakyat.

Oleh karena itu, lanjut Arwani, saat sidang tahunan nanti tidak dibatasi 300-an anggota saja yang hadir. Semua anggota MPR RI bisa hadir, meski berada di ruangan berbeda seperti di ruang fraksi masing-masing sehingga bisa mengikuti sidang tahunan MPR RI secara virtual. "Dan kinerjanya bisa dievaluasi oleh rakyat. Itu harapan idealnya, sehingga perlu inovasi  baru agar sidang tahunan MPR RI ini tak terkesan seremonial,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini. *k22