Rancangan Pendapatan Daerah 2021 Hendaknya Cermat dan Rasional

 Pasalnya, secara administrasi pemerintah dinilai telah melakukan tahapan yang benar. Demikian juga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Badung Tahun 2019 telah diaudit oleh BPK Perwakilan Provinsi Bali dan meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). “Bahkan WTP yang diraih Kabupaten Badung merupakan WTP keenam kalinya secara berturut-turut,” ujar I Made Wijaya selaku Ketua Fraksi Badung Gede saat membacakan pemandangan umum fraksi dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan I Made Sunarta, Selasa (4/8). Hadir di rapat tersebut Bupati I Nyoman Giri Prasta, Wakil Bupati I Ketut Suiasa, Forkopimda, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, Sekwan Badung I Gusti Agung Made Wardika, anggota Dewan Badung, termasuk para Tenaga Ahli Dewan Badung.

Walau demikian, Fraksi Badung Gede tetap tetap mengingatkan pada lembaga teknis atas opini WTP yang diperoleh agar tetap inovatif. Di samping itu Fraksi Badung Gede berharap agar pemerintah mengamankan serta menjalankan catatan-catatan yang diberikan oleh BPK dengan baik dan benar dalam langkah penyempurnaan, sehingga ke depan opininya menjadi naik kelas, walaupun dalam situasi sulit saat ini.

“Fraksi Badung Gede dapat memahami, menerima pertanggungjawaban yang disampaikan dalam pidato Bupati Badung, dan dapat disahkan menjadi perda setelah tahapan proses lebih lanjut,” imbuhnya.

Berkenaan dengan Rancangan KUA Tahun Anggaran 2021, Rancangan PPAS APBD Badung TA 2021, Fraksi Badung Gede mengingatkan perlu dibahas bersama secara lebih mendalam, agar benar-benar dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam penyusunan rancangan APBD Induk Tahun 2021.

“Memperhatikan rancangan pendapatan daerah (sebesar Rp 4.837.538.810.114,21), kami tetap optimis. Tetapi karena perekonomian Badung sangat bergantung pada sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan utama yang rentan terhadap penurunan wisman akibat pandemi Covid-19, maka rancangan pendapatan daerah hendaknya dibahas dengan cermat dan rasional,” kata politisi asal Kelurahan Tajung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan itu.

Khusus belanja daerah yang dirancang tahun anggaran 2021 sebesar Rp 4.837.538.810.114,21 yang terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer, juga perlu dicermati. “Kami berharap belanja operasional tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas serta tepat sasaran. Sedangkan belanja modal agar berdasarkan prioritas kebutuhan yang mendesak di 2021. Karena tahun 2021 kita lebih berkonsentrasi mendorong bangkitnya perekonomian masyarakat Badung sehingga bebas dari dampak Covid-19. Begitu juga belanja transfer agar dicermati dengan baik,” saran Wijaya. *asa