Target PAD Buleleng Dipangkas Rp 67,14 Miliar
Target PAD perubahan yang dipasang dan disepakati mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini.
SINGARAJA, NusaBali
Pemerintah Kabupaten Buleleng akhirnya menurunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2020. Penurunan target yang disesuaikan dengan masa pandemi Covid-19 ini sebesar 16,69 persen atau setara dengan Rp 67,14 miliar. Angka tersebut muncul saat penyampaian nota pengantar Bupati Buleleng atas APBD Perubahan 2020 dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Buleleng Jumat, (28/8).
Wakil Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra menyampaikan PAD Buleleng 2020 sebelumnya dirancang Rp 402,21 miliar pada anggaran perubahan menjadi Rp 335,07 miliar. Penurunan target PAD itu salah satunya karena penurunan sektor pajak daerah. Dari 11 sektor pajak yang menjadi sumber PAD Buleleng pada masa pandemi ini disebut mengalami penurunan sebesar 28,78 persen. Target sebelumnya dipasang Rp 181, 4 miliar tetapi, dengan kondisi saat ini hanya ditarget Rp 129,18 miliar, sehingga mengalami penurunan Rp 52,21 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa usai paripurna menjelaskan penurunan target PAD sudah melalui pembahasan bersama dengan DPRD. Bahkan target awal yang dipasang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng diminta dikatrol Rp 2,5 miliar melihat realisasi beberapa sektor pajak yang realisasi 100 persen. “Target Rp 335,07 miliar itu sudah termasuk kenaikan yang diminta dewan sebesar Rp 2,5 miliar dan sudah disepakati,” katanya.
Pemkab Buleleng melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng akan menggenjot dua sektor pajak yakni Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan juga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hanya saja pencapaian target PAD perubahan yang dipasang dan disepakati kemarin tetap mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini.
“Kepastian dalam situasi kedaruratan saat ini adalah ketidakpastian. Jika normal seperti sekarang maka kemungkinan tercapai maksimal. Tetapi kita tidak tahu pandemi ini akan lebih heboh atau menurun. Kalau situasi darurat tentu bisa tidak sampai,” ungkap Gede Suyasa.
Sementara itu anggota Badan Anggaran, Nyoman Gede Wandira Adi, mengatakan penurunan target PAD tahun ini memang sangat drastis, tetapi ada beberapa sektor yang masih bisa digenjot. Ketua Fraksi Partai Golkar ini menyebut sektor yang masih dapat dimaksimalkan adalah di sektor PBB P2 dan BPHTB. “Pembayaran PBB P2 melalui gebyar pajak bisa maksimal di bulan September hingga Desember. Pemerintah harus lebih gencar mensosialisasikan sehingga target penerimaan pendapatan dapat diwujudkan dan kami sangat optimis masih bisa ditingkatkan,” kata dia.*k23
Wakil Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra menyampaikan PAD Buleleng 2020 sebelumnya dirancang Rp 402,21 miliar pada anggaran perubahan menjadi Rp 335,07 miliar. Penurunan target PAD itu salah satunya karena penurunan sektor pajak daerah. Dari 11 sektor pajak yang menjadi sumber PAD Buleleng pada masa pandemi ini disebut mengalami penurunan sebesar 28,78 persen. Target sebelumnya dipasang Rp 181, 4 miliar tetapi, dengan kondisi saat ini hanya ditarget Rp 129,18 miliar, sehingga mengalami penurunan Rp 52,21 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa usai paripurna menjelaskan penurunan target PAD sudah melalui pembahasan bersama dengan DPRD. Bahkan target awal yang dipasang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng diminta dikatrol Rp 2,5 miliar melihat realisasi beberapa sektor pajak yang realisasi 100 persen. “Target Rp 335,07 miliar itu sudah termasuk kenaikan yang diminta dewan sebesar Rp 2,5 miliar dan sudah disepakati,” katanya.
Pemkab Buleleng melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng akan menggenjot dua sektor pajak yakni Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan juga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hanya saja pencapaian target PAD perubahan yang dipasang dan disepakati kemarin tetap mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini.
“Kepastian dalam situasi kedaruratan saat ini adalah ketidakpastian. Jika normal seperti sekarang maka kemungkinan tercapai maksimal. Tetapi kita tidak tahu pandemi ini akan lebih heboh atau menurun. Kalau situasi darurat tentu bisa tidak sampai,” ungkap Gede Suyasa.
Sementara itu anggota Badan Anggaran, Nyoman Gede Wandira Adi, mengatakan penurunan target PAD tahun ini memang sangat drastis, tetapi ada beberapa sektor yang masih bisa digenjot. Ketua Fraksi Partai Golkar ini menyebut sektor yang masih dapat dimaksimalkan adalah di sektor PBB P2 dan BPHTB. “Pembayaran PBB P2 melalui gebyar pajak bisa maksimal di bulan September hingga Desember. Pemerintah harus lebih gencar mensosialisasikan sehingga target penerimaan pendapatan dapat diwujudkan dan kami sangat optimis masih bisa ditingkatkan,” kata dia.*k23
Komentar