Dewan Dukung Insentif Tenaga Medis
Karena Jadi Garda Terdepan dalam Tangani Covid-19
DENPASAR, NusaBali
DPRD Bali mendukung Pemprov Bali untuk menyiapkan tambahan tenaga medis, alat pelindung diri (APD), obat-obatan, hingga anggaran buat insentif tenaga medis melalui APBD Bali.
Dukungan ini diberikan, mengingat tenaga medis merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Nyoman Sugawa Korry, mengatakan perkembangan pandemi Covid-19 di Bali yang belum menunjukan tanda-tanda surut, diharapkan tidak mengendorkan motivasi, semangat, dan koordinasi semua pihak untuk bersatu padu mengatasi pandemi. Terlebih, ke depan akan memasuki pancaroba yang biasanya mempengaruhi daya tahan tubuh dan kesehatan masyarakat.
"Untuk itu, kami Pimpinan DPRD Bali mendukung sepenuhnya upaya menyiapkan tambahan ruangan rawat inap dengan siapkan 10 hotel di Bali yang diperuntukkan untuk karantina bagi orang tanpa gejala (OTG) dan pasien Covid-19 gejala ringan. Bila perlu, ditambah lagi hotel yang disiapkan. Walaupun nanti tidak dipakai, tetapi ketika terjadi hal mendesak, sudah siap siaga," ujar Sugawa Korry di Denpasar, Rabu (23/9).
Sugawa Korry menegaskan, DPRD Bali juga mendukung penambahan sumber daya tenaga medis dan para medis, pengadaan APD, hingga tambahan anggaran untuk insentif. "Kalau memang anggaran harus ditambah untuk insentif tenaga medis, kita akan back up penuh. Harus dilakukan persiapan memadai, supaya kita benar-benar bisa menangani pandemi Covid-19 secara maksimal," jelas politisi senior asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga Sekretaris DPD I Gol-kar Bali ini.
Menurut Sugawa Korry, pengaturan tenaga medis di tengah pandemi Covid-19 ini perlu dilakukan, supaya mereka memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Pasalnmya, mereka garda terdepan dalkam penanganan Covid-19. Mereka bekerja dengan jam kerja yang berat.
"Saya melihat shift kerjanya tenaga medis dan para medis ini berat. Maka, mereka harus dibantu lagi dengan tambahan jumlah tenaga medis, supaya beban kerja tidak berat yang berpotensi turunkan daya tahan tubuh," katanya.
Di samping penambahan jumlah SDM, kata Sugawa Korry, insentif untuk tenaga medis dan para medis juga perlu ditambah. "Karena untuk tahun 2020 ini baru terkover bulan Mei 2020. Kami akan diskusikan hal ini dengan eksekutif soal sumber anggarannya. Pada prinsipnya, pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan Covid-19 harus maksimal. Kami di DPRD Bali siap memberikan dukungan," tegas Sugawa Korry.
Ditanya dari pos mana akan disiapkan anggaran, menurut Sugawa Korry, bisa disiapkan dari pos ‘belanja tak terduga’ yang sudah dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya. Intinya, lembaga legislatif siap membahas sesuai rencana dan kebutuhan dalam rangka maksimalkan pelayanan masyarakat dan penanganan pandemi Covid-19.
Sugawa Korry pun mengajak masyarakat Bali mematuhi protokol kesehatan cegah Covid-19, serta tetap menjaga kebugaran dan imunitas tubuh. "Menjaga protocol kesehatan sudah harus jadi gaya hidup. Menjaga kebugaran juga harus menjadi gaya hidup. Covid-19 ini harus kita hadapi, tidak boleh putus asa," tegas politisi yang sudah dua periode duduk di DPRD Bali dari Golkar Dapil Buleleng ini.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster sebelumnya memberikan support dan siapkan insintif bagi tenaga medis, sebagai garda terdepan yang telah bekerja keras dalam penanganan Covid-19. "Tenaga medis adalah garda terdepan. Ini sebuah perbuatan yang mulia dan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal dan nilai agama Hindu, karena dilandasi ketulusan hati bekerja membantu masyarakat," ujar Gubernur Koster dalam kesempatan komunikasi daring dengan para medis, beberapa waktu lalu.
Gubernur Koster pun menyiapkan insentif bagi tenaga medis dan para medis, yang dianggarkan dari APBD Bali. "Saya sudah sepakat dengan para bupati/walikota untuk memberikan insentif bagi tenaga dan para medis yang bertugas di garda depan menangani pandemi Covid-19," ujar Gubernur yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Sementara, Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Bali, I Made Rentin, mengatakan untuk anggaran operasional 10 hotel yang disiapkan sebagai tempat karantina OTG dan pasien Corona gejala ringan, sepenuhnya dibiayai pemerintah pusat dengan nilai Rp 200.000 per kamar semalam. "Untuk biaya kamar isolasi atau karantina, ditanggung pusat," ujar Rentin secara terpisah di Denpasar, Rabu kemarin.
Soal tambahan anggaran yang didukung DPRD Bali, menurut Rentin, GTPP Covid-19 mengapresiasinya. "Tentunya itu adalah keputusan pimpinan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dipimpin Sekda Provinsi Bali Pak Dewa Made Indra," papar birokrat asal Desa Werdhi Buana, Kecamatan Mengwi, Badung yang juga Kepala Pelaksana BPBD Bali ini. *nat
1
Komentar