Mendikbud Diminta Tambah Subsidi Kuota Umum Internet

Pasalnya, kuota umum 5 GB yang saat ini diberikan dinilai tidak proporsional. "Yang pertama, kami melihat dari sisi pembagian besaran kuota umum dan kuota belajar yang tidak proporsional. Jadi kalau menurut hitungan kami, hitungan yang pasti tentang hitungan kuota internet untuk umum atau belajar faktanya di lapangan aplikasi yang ada pada kuota belajar itu tidak populer digunakan kecuali WhatsApp tadi," kata Wakil Sekjen FSGI Fahriza Marta Tanjung dalam video konferensi, Minggu (27/9).

Hal ini didasari survei yang dilakukan terhadap 2.047 responden yang terdiri dari guru dan siswa. Dari hasil itu, 79,3 persen siswa mengatakan tidak cukup dengan kuota umum yang hanya diberikan 5 GB. "FSGI telah melakukan survei terkait dengan kebutuhan kuota siswa dan guru, dimana survei ini kami lakukan pada tanggal 24-26 September 2020. Dari survei ini kami berhasil menjaring 2.047 responden dari siswa guru," katanya.

"Hasil survei menunjukkan berdasarkan pengalaman belajar untuk kuota siswa hanya 21,7 persen yang cukup dengan kuota umum 5 GB seperti yang direncanakan Kemdikbud saat ini, tetapi sisanya hampir 79,3 persen itu ternyata tidak cukup dengan kuota umum 5 GB," ucapnya.

Sementara itu, dari responden yang berasal dari guru, diperoleh 80 persen yang menilai kuota umum 5 GB tidak mencukupi. Para guru juga menyuarakan, kuota belajar sebesar 37 GB bagi guru juga dinilai tidak cukup dalam proses mengajar.

"Begitu juga dengan guru, dalam kebiasaan guru mengajar hanya 15 persen guru yang menyatakan kuota umum 5 GB dan kuota belajar 37 GB itu cukup bagi mereka. Sementara sisanya sekitar 80 persen menyatakan bahwa kuota umum ini yang 5 GB dan kuota belajar 37 GB itu tidak cukup," ujarnya.

Dari hasil survei ini, Fahriza menuturkan kebutuhan internet guru dan siswa sangat tercermin dari kondisi dan metode pembelajaran. Fahriza menyebut kebutuhan internet guru dan siswa tidak bisa disamaratakan karena memiliki porsinya yang berbeda-beda.

"Hal ini menunjukkan kebutuhan kuota internet masing-masing guru dan siswa itu berbeda-beda dan tidak bisa disamaratakan karena memang metode pembelajaran juga berbeda-beda disesuaikan dengan kondisinya masing-masing, ada yang full daring tapi lebih banyak yang melaksanakan pembelajaran blended learning dengan posisi berbeda-beda pula," tuturnya.

FSGI meminta agar alokasi kuota umum diperbanyak dari jumlah kuota belajar. Hal ini agar tidak timbul potensi kemubaziran subsidi kuota yang tidak terpakai.

"FSGI meminta agar alokasi kuota umum ditingkatkan setidaknya jumlah kuota umum lebih besar dari kuota belajar. FSGI menilai bahwa pembagian bantuan kuota internet antara kuota umum yang hanya 5 GB dan selebihnya merupakan kuota belajar, dan kuota belajar pembagian yang tidak proporsional sehingga bantuan kuota internet yang diberikan potensi mubazir," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim telah meresmikan kebijakan bantuan kuota internet untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh. Bantuan akan diberikan hingga Desember 2020.

"Jadi pemerintah mendengar, kami menjawabnya dengan satu solusi bantuan kuota kepada bukan hanya peserta didik tapi juga pendidik. Kami telah mengalokasikan anggaran dan berjuang telah berhasil mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,2 triliun untuk dana bantuan dari bulan September sampai Desember 2020," ujar Nadiem dalam Acara Peresmian Kebijakan Bantuan Kuota Dana Internet Tahun 2020 yang diselenggarakan secara virtual, Jumat (25/9).

Nadiem menyebut bantuan kuota internet ini diperuntukkan bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Total anggaran untuk bantuan kuota internet gratis sebesar Rp 7,2 triliun. Kuota data internet pun terbagi menjadi dua yaitu kuota umum dan kuota belajar. Nantinya, kuota umum digunakan untuk membuka berbagai jenis aplikasi pembelajaran. Sedangkan kuota belajar hanya diperuntukkan bagi membuka aplikasi khusus belajar. *