Disbud Badung Gandeng Desa Adat Gencarkan Pembinaan Penerapan Prokes

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 487/GugasCovid19/IX/2020 tentang Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Bali, pada huruf C berbunyi, Bupati dan Walikota se-Bali, seluruh pimpinan/kepala lembaga/unit kerja instansi vertikal maupun daerah, Direktur BUMN/BUMD, dan pimpinan perusahaan swasta, serta pimpinan lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh komponen masyarakat agar bersatu-padu dan bergotong royong untuk melaksanakan beberapa hal.

Di antaranya membatasi kegiatan upacara Panca Yadnya dan keramaian di Bali sesuai dengan Surat Edaran Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor 081/PHDI-Bali/IX/2020 – Nomor 007/SE/MDA-Prov Bali/IX/2020.

Kadisbud Badung I Gde Eka Sudarwitha, mengatakan sedang fokus melaksanakan edukasi penerapan prokes. Sasarannya adalah desa adat. “Kami sedang fokus edukasi penerapan protokol kesehatan (prokes) dalam upacara agama, sehingga kami meyakinkan upacara (keagamaan) itu bukan sebagai klaster,” ungkapnya, Senin (28/9).

Mantan Camat Petang ini menilai upacara yang melibatkan masyarakat umum sudah perlahan taat menerapkan prokes. Misalnya di pura kahyangan tiga, kahyangan jagat, dan lainnya. Namun yang belum taat, pelaksanaan upacara pribadi atau keluarga. “Misalnya menikah, ngenteg linggih di merajan, kemudian kematian. Ini masih sedikit abai,” kata Sudarwitha.

Disinggung bentuk edukasi yang dilakukan, Sudarwitha menegaskan akan mengerahkan staf ke desa adat untuk melaksanakan pembinaan. Bekerja sama dengan prajuru desa adat untuk melakukan sosialisasi secara personal ke krama. “Kami ada staf 162 orang. Kami turun melakukan edukasi ke 122 desa adat sesuai dengan pembagian tugas masing-masing,” imbuh Sudarwitha.

Sudarwitha berupaya optimal untuk ikut serta mencegah penularan Covid-19. Khususnya bekerja sama dengan desa adat yang memiliki wewenang menekankan pelaksanaan prokes di wilayah masing-masing.

Disinggung apakah semua desa adat sudah memiliki perarem terkait pencegahan Covid-19, Sudarwitha mengiyakan. “Semua sudah memiliki perarem, karena pemerintah provinsi sudah mengarahkan sebelumnya,” tandasnya. *asa