Luhut Janji Harga Garam di Atas Rp 1.000

Saat ini pemerintah tengah mempersiapkan beberapa upaya untuk menjaga harga garam rakyat kembali pulih. Pertama mencegah rembesan dari masuknya garam impor. Untuk melakukan itu, pemerintah kini memberikan izin impor kepada pelaku industri yang membutuhkan langsung bahan baku garam untuk produknya. Dengan begitu pemerintah bisa mengawasi secara ketat garam impor yang masuk dan tidak merembes ke pasar.

"Garam industri hanya diimpor oleh industri yang membutuhkannya. Sehingga nanti tidak ada lagi garam rakyat menjadi harganya seperti sekarang ini," terang Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan,  dalam konferensi pers virtual, seperti dilansir detikcom, Senin (5/10).

Selain itu pemerintah juga tengah melakukan upaya untuk mendorong kualitas dari garam rakyat. Salah satunya dengan mendorong pembangunan infrastruktur pendukung untuk industri garam rakyat.

"Garam rakyat itu harus kita mantain di Rp 1.000 (per kg) sehingga rakyat bisa menikmati garam ini. Mudah-mudahan bisa selesai 2021 akhir," ucapnya.

Menristek Bambang Brodjonegoro menambahkan, pemerintah akan meningkatkan kualitas garam rakyat agar bisa diserap oleh industri. Sebab selama ini garam rakyat kualitas NaCL-nya hanya 88-90 persen.

"Padahal kebutuhan standar garam industri di atas 97%. Karenanya untuk meningkatkan standar sekaligus harga maka harus ada upaya tingkatkan kadar NaCl tersebut," ucapnya.

Untuk meningkatkan kualitas NaCL garam rakyat perintah akan menambah washing plant di lahan-lahan petani garam.

"Karena masih di bawah standar garam industri yang 97%, maka BPPT sudah mengembangkan teknologi untuk tingkatkan kualitas NaCl dalam bentuk pabrik garam atau kita sebut instalasi garam industri di mana kualitas NaCl akan naik lagi dari 92% menjadi 98%. Jadi memang jawabannya adalah harus ada konsep garam industri terintegrasi. Terintegrasi dari lahan petaninya sampai kepada pabrik pengolahan peningkatan NaCl-nya," terangnya.

Industri garam di Tanah Air memang kembali dikeluhkan, lebih-lebih ketika industri dalam negeri selalu memenuhi pasokan kebutuhan garamnya dengan produk impor. Akibatnya, penyerapan garam rakyat yang masih rendah.

"Dari dulu gitu gitu terus dan nggak pernah ada penyelesaian. Sebagai contoh dari kebutuhan garam nasional di tahun 2020 sebanyak 4 juta ton per tahun dan produksi garam nasional kita baru mencapai 2 juta ton. Akibatnya alokasi garam untuk kebutuhan industri masih tinggi yaitu 2,9 juta ton," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi)  saat membuka rapat terbatas, Senin (5/10).

Jokowi juga mengungkapkan, menurut data yang dia miliki per 22 September 2020 masih ada 738.000 ton garam rakyat yang tidak terserap oleh industri dalam negeri.

"Tidak memenuhi standar untuk kebutuhan industri. Ini harus dicarikan jalan keluarnya. Kita tahu masalahnya, tapi tidak pernah dicarikan jalan keluarnya," kata Jokowi. *