Dewan Minta Gubernur Pakai Dana Bencana

DENPASAR, NusaBali
Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama pun secara khusus menelepon Gubernur Made Mangku Pastika, Selasa (18/1) siang, untuk meminta segera dilakukan langkah konkret membenahi Jembatan Kuning dengan pos dana bencana.

Menurut Adi Wiryatama, dalam kondisi bencana, ada anggaran force majeure yang dimiliki pemerintah. Semasa dirinya menjadi Bupati tabanan 2000-2010, anggaran seperti itu masuk ‘dana tak terduga’. “Saya sudah telepon Pak Gubernur. Dana ini mendahului anggaran, untuk menangani bencana alam dan peristiwa kejadian di luar dugaan manusia,” ujar Adi Wiryatama di Denpasar, Selasa kemarin.

Jika pembangunan Jembatan Kuning pasca ambruk masih menunggu penganggaran lewat APBD Induk 2017 yang disiapkan Pemprov Bali sebesar Rp 45 miliar, krama Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan pasti menderita. Perekenomian dan aktivitas warga setempat akan lumpuh. “Prihatin sih prihatin, tapi kalau kita nggak berbuat riil, sama saja membiarkan saudara kita menderita. Sekarang harus ada dulu upaya cepat menangani kondisi krama di Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan,” ujar Sekretaris Dewan Pertimbangan Daerah (Deperda) PDIP Bali ini.

Adi Wiryatama mengungkapkan, rakyat di Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan membutuhkan kehadiran pemerintah. “Pak Gubernur sudah sampaikan akan meng-upayakan langkah riil. Dari sisi anggaran bencana, akan dikajai aturannya. Saya sarankan langsung ke pemerintah pusat saja. Kalau menunggu Menteri PU menganggarkan, prosesnya lama,” tegas politisi senior PDIP asal Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Tabanan ini.

Sedangkan anggota Komisi III DPRD Bali dari Fraksi PDIP, Ketut Kariyasa Adnyana, mengungkap tidak pernah ada dana Rp 15 miliar melalui APBD 2016 yang dianggarkan Pemprov Bali untuk perbaikan Jembatan Kuning, sebagaimana disebutkan Wakil Gubernur Ketut Sudikerta. ”Hari ini saya baca di media, kata Wagub Pak Sudikerta sudah pernah dianggarkan Rp 15 miliar. Nggak ada itu. Saya kan duduk di Komisi III (membidangi pembangunan dan infrastruktur), tahu anggaran untuk infrastruktur. Ini jadi preseden buruk dan pembohongan publik oleh pemerintah,” kritik politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini.


SELANJUTNYA . . .