WTP 6 Kali Beruntun, Pemkab Buleleng Terima Plakat Khusus Kemenkeu

Ini predikat WTP keenam secara beruntun yang diperoleh Buleleng dari BPK sejak LKPD 2014. Atas suksesnya 6 kali beruntun raih WTP tersebut, Pemkab Buleleng pun mendapat plakat khusus dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Plakat WTP dari Kemenkeu telah diserahkan Kepala Kantor Wilayan Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Tri Budhianto, kepada Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, di Ruang Rapat Kantor Bupati Bule-leng di Singaraja, Senin (12/10) pagi. Tri Budhianto menyebutkan, penghargaan yang diberikan pemerintah pusat merupakan bentuk apresiasi kepada Pemkab Buleleng yang sukses 6 kali berturut-turut meraih opini WTP.

Menurut Tri Budhianto, penghargaan berupa plakat WTP dari Kemenkeu ini hanya diberikan kepada pemerintah daerah yang sudah meraih WTP minimal 5 kali berturut-turut. “Dengan penghargaan ini, ke depannya diharapkan stabilitas kinerjanya terjaga, sehingga berdampak pada proses pembangunan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik, akuntabilitasnya juga baik,” ungkap Tri Budhianto.

Disebutkan, kinerja dan pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk LKPD yang dilaporkan setiap tahun anggaran, akan dinilai pemerintah pusat, salah satunya dengan opini WTP. Pemerintah daerah yang sudah mendapatkan opini WTP pun berhak atas dana insentif daerah dari pusat. “Kalau tidak WTP, nggak dapat insentif daerah. Seberapa banyak besarannya insentif, itu diukur melalui kinerja dengan pemenuhan enam kriteria,” tegas Tri Budhianto.

Situasi pada masa pandemi Covid-19 ini, kata Tri Budhianto, menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Tri pun mewanti-wanti Pemkab Buleleng agar lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah, yang tahun ini sebagian besar digunakan untuk dana penanganan Covid-19.

“Sekarang kondisi pandemi banyak kegaitan terhambat, kegiatan dikurangi, sehingga memerlukan tata kelola yang lebih baik lagi, malah harus lebih hati-hati. Pastikan pengelolaan keuangan baik, benar, dan dokumentasinya ada semua,” saran Tri Budhianto, yang kemarin didampingi Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singaraja, Jordan.

Penilaian kinerja pemerintah daerah dalam pengelola keuangan, salah satunya juga didukung serapan dana transfer daerah yang cukup tinggi. Kabupaten Buleleng juga dinyatakan telah mendukung program pemulihan ekonomi nasional, dengan penyerapan dana transfer daerah sangat tinggi. Misalnya, penyerapan Dana Desa di 129 desa di Buleleng sebesar Rp 125,79 miliar sudah mencapai 100 persen tahun 2020 ini. Sedangkan penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Buleleng, sudah mencapai 93,46 persen tahun 2020 ini.

Sekadar dicatat, Buleleng awalnya sempat mendapat ‘rapor merah’ dengan opini disclaimer dari BPK atas audit LKPD Tahun Anggaran 2010. Setahun berikutnya, Buleleng naik kelas ke opini Wajar dengan Pengecualian (WDP. Opini WDP itu diperoleh tiga kali secara beruntun yakni audit atas LKPD Tahun Anggaran 2011, 2012, dan 2014. Barulah dalam audit atas LKPD Tahun Anggaran 2014, Buleleng di bawah Bupati Ahus Suradnyana naik ke kasta tertinggi opini WTP. Selanjutnya, opini WTP dipertahankan terus enam kali beruntun sampai sekarang.

Sementara itu, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dalam sambutannya mengatakan capaian prestasi WTP 6 kali beruntun ini tidak hanya membidik penghargaan saja, tetapi penekankan kinerja ke depannya. Capaian-capaian kinerja yang baik akan mempengaruhi dana Insentif Daerah, Dana Perimbangan, dan DAK dari pemerintah pusat. Hal tersebut sudah dirasakan pada anggaran tahun 2020.

“Ini berkat kerja keras dari seluruh jajaran Pemkab Buleleng. Terima kasih kepada seluruh jajaran yang sudah bekerja keras untuk pembangunan di Kabupaten Buleleng,” jelas Bupati Agus Suradnyana.

Agus Suradnyana juga menilai peningkatan kinerja terus dilakukan untuk memperjuangkan Dana Intensif dari pusat kepada pemerintah daerah. “Ini penting bagi kita, untuk pembangunan yang berkesinambungan di Kabupaten Buleleng,” tandas Bupati asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar yang juga Ketua DPC PDIP Buleleng ini.

Sedangkan Sekda Kabupaten Buleleng, I Gede Suyasa, menyatakan hal yang lebih krusial ke depannya adalah tantangan yang semakin berat dengan peningkatan penilaian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Suyasa, penilaian tak hanya melihat dari persoalan keuangan, tetapi juga target kinerja. Pengelolaan keuangan daerah tak hanya menghabiskan anggaran dan selesai pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

“Kalau dulu, pengelolaan keuangan berakhir di SPJ. Tapi sekarang, uang di realisasi SPJ benar, kinerjanya juga dinilai bagus atau tidak,” papar Suyasa. Birokrat asal Desa/Kecamatan Tejakula, Buleleng ini mengatakan penilaian kinerja juga dilihat dari asas kebermanfaatan penggunaan anggaran. “Sehingga tantangannya  ke depan, perencanaan harus sudah memikirkan outcome, tidak hanya menghabisikan anggaran,” tegas Suyasa. *k23