Golkar Jembrana Ancam Pecat Kader 'Badut'
Ketua DPD II Golkar Jembrana I Made Suardana menegaskan H Nasrun sudah dipanggil, karena ketahuan ikut dalam barisan paket Bangsa yang diunggah di media sosial.
DENPASAR, NusaBali
DPD II Golkar Jembrana bakal memberikan sanksi tegas kepada Wakil Sekretaris DPD II Golkar Jembrana, H Nasrun yang membelot ke Paket Made Kembang Hartawan-I Ketut Sugiasa (Bangsa) di Pilkada Jembrana 2020. Nasrun yang notabene pengurus baru hasil Musda DPD II Golkar Jembrana cawe-cawe mendukung Paslon Bangsa yang diusung PDI Perjuangan dan koalisinya. Padahal Golkar Jembrana sendiri sudah jelas mengusung Paslon Nengah Tamba-I Gede Patriana Krisna bersama Partai Demokrat-Partai NasDem-PKB-PPP.
Informasi yang dihimpun NusaBali dari sejumlah elite Golkar Jembrana, H Nasrun rupanya menjadi relawan paket Bangsa. Padahal dia kader Golkar dan duduk di struktur kepengurusan. “Ini akibat tidak adanya ketegasan dalam memberikan sanksi kepada pembelot di pilkada. Akan terus jadi contoh di internal,” tegas salah seorang kader senior Golkar melalui pesan WhatsApp kepada NusaBali, Kamis (15/10) siang.
Bukan hanya di Jembrana, menurut kader ini, kasus pembelotan kader Golkar terjadi di pilkada lain. “Ini mungkin karena mencontohkan di daerah lain. Jadinya mereka merasa nggak takut akan kena sanksi,” tegas kader militan ini.
Atas kondisi ini Ketua DPD II Golkar Jembrana I Made Suardana, dihubungi NusaBali Kamis kemarin tegas mengatakan akan memberikan sanksi kepada H Nasrun yang cawe-cawe di Pilkada Jembrana 2020. “Sudah kami dengar itu. Padahal dia Wakil Sekretaris Bidang Lembaga Politik. Kayak karbitan,” ujar Suardana.
Suardana mengatakan, kader yang memberikan dukungan ganda di pilkada dengan mengabaikan instruksi partai adalah kader berkarakter ‘badut politik’. “Kader yang membelot dan suka bermain-main itu kader badut. Badut politik yang mau menari ke sana ke sini. Nggak ada toleransi buat kami kader kayak gitu,” tandas Suardana.
Suardana menegaskan H Nasrun sendiri sudah dipanggil DPD II Golkar Jembrana, karena ketahuan ikut dalam barisan paket Bangsa yang diunggah di media sosial. “Sudah kami panggil untuk klarifikasi. Dia (Nasrun) tidak bisa membedakan dirinya sebagai kader Golkar. Sudah sebagai kader, pengurus malah jadi relawan di paket Bangsa. Konyol,” kata politisi asal Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Jembrana, ini seraya menyebutkan H Nasrun hampir setiap acara paket Bangsa selalu hadir dan berfoto ria.
Menurut Suardana, kader model H Nasrun bukan hanya mencerminkan sebagai badut politik, tapi juga kader yang tidak mengerti aturan partai. Tidak memahami Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. “Kita akan sampaikan ke DPD I Golkar Bali. Soal sanksi apa nantinya, kan DPD I Golkar Bali yang memutuskan. Yang jelas H Nasrun ini memang kader baru yang harus dikasih banyak pendidikan politik soal kaderisasi,” tandas anggota Komisi III DPRD Bali Dapil Jembrana ini.
Sementara Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPD I Golkar Bali Dewa Made Suamba Negara, secara terpisah mengatakan kasus pembelotan kader Golkar di Pilkada Jembrana sudah dipantau DPD I Golkar Bali. “Ya kita sudah minta DPD II Golkar Jembrana mengurus kader tersebut. Ada waktu klarifikasi,” ujar Suamba Negara.
Suamba Negara mengatakan kalau memang kader pembelot model Nasrun tidak bisa dibina, maka sanksi tegas akan diambil induk partai. “Karena Nasrun ini pengurus, ya ada sanksi tegas. Tergantung fakta yang didapat DPD II Golkar Jembrana. Kan kita beri waktu supaya diusut dulu,” kata mantan Sekretaris DPD I Golkar Bali yang juga Ketua Tim Pilkada 2020 Golkar Provinsi Bali ini. *nat
DPD II Golkar Jembrana bakal memberikan sanksi tegas kepada Wakil Sekretaris DPD II Golkar Jembrana, H Nasrun yang membelot ke Paket Made Kembang Hartawan-I Ketut Sugiasa (Bangsa) di Pilkada Jembrana 2020. Nasrun yang notabene pengurus baru hasil Musda DPD II Golkar Jembrana cawe-cawe mendukung Paslon Bangsa yang diusung PDI Perjuangan dan koalisinya. Padahal Golkar Jembrana sendiri sudah jelas mengusung Paslon Nengah Tamba-I Gede Patriana Krisna bersama Partai Demokrat-Partai NasDem-PKB-PPP.
Informasi yang dihimpun NusaBali dari sejumlah elite Golkar Jembrana, H Nasrun rupanya menjadi relawan paket Bangsa. Padahal dia kader Golkar dan duduk di struktur kepengurusan. “Ini akibat tidak adanya ketegasan dalam memberikan sanksi kepada pembelot di pilkada. Akan terus jadi contoh di internal,” tegas salah seorang kader senior Golkar melalui pesan WhatsApp kepada NusaBali, Kamis (15/10) siang.
Bukan hanya di Jembrana, menurut kader ini, kasus pembelotan kader Golkar terjadi di pilkada lain. “Ini mungkin karena mencontohkan di daerah lain. Jadinya mereka merasa nggak takut akan kena sanksi,” tegas kader militan ini.
Atas kondisi ini Ketua DPD II Golkar Jembrana I Made Suardana, dihubungi NusaBali Kamis kemarin tegas mengatakan akan memberikan sanksi kepada H Nasrun yang cawe-cawe di Pilkada Jembrana 2020. “Sudah kami dengar itu. Padahal dia Wakil Sekretaris Bidang Lembaga Politik. Kayak karbitan,” ujar Suardana.
Suardana mengatakan, kader yang memberikan dukungan ganda di pilkada dengan mengabaikan instruksi partai adalah kader berkarakter ‘badut politik’. “Kader yang membelot dan suka bermain-main itu kader badut. Badut politik yang mau menari ke sana ke sini. Nggak ada toleransi buat kami kader kayak gitu,” tandas Suardana.
Suardana menegaskan H Nasrun sendiri sudah dipanggil DPD II Golkar Jembrana, karena ketahuan ikut dalam barisan paket Bangsa yang diunggah di media sosial. “Sudah kami panggil untuk klarifikasi. Dia (Nasrun) tidak bisa membedakan dirinya sebagai kader Golkar. Sudah sebagai kader, pengurus malah jadi relawan di paket Bangsa. Konyol,” kata politisi asal Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Jembrana, ini seraya menyebutkan H Nasrun hampir setiap acara paket Bangsa selalu hadir dan berfoto ria.
Menurut Suardana, kader model H Nasrun bukan hanya mencerminkan sebagai badut politik, tapi juga kader yang tidak mengerti aturan partai. Tidak memahami Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. “Kita akan sampaikan ke DPD I Golkar Bali. Soal sanksi apa nantinya, kan DPD I Golkar Bali yang memutuskan. Yang jelas H Nasrun ini memang kader baru yang harus dikasih banyak pendidikan politik soal kaderisasi,” tandas anggota Komisi III DPRD Bali Dapil Jembrana ini.
Sementara Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPD I Golkar Bali Dewa Made Suamba Negara, secara terpisah mengatakan kasus pembelotan kader Golkar di Pilkada Jembrana sudah dipantau DPD I Golkar Bali. “Ya kita sudah minta DPD II Golkar Jembrana mengurus kader tersebut. Ada waktu klarifikasi,” ujar Suamba Negara.
Suamba Negara mengatakan kalau memang kader pembelot model Nasrun tidak bisa dibina, maka sanksi tegas akan diambil induk partai. “Karena Nasrun ini pengurus, ya ada sanksi tegas. Tergantung fakta yang didapat DPD II Golkar Jembrana. Kan kita beri waktu supaya diusut dulu,” kata mantan Sekretaris DPD I Golkar Bali yang juga Ketua Tim Pilkada 2020 Golkar Provinsi Bali ini. *nat
Komentar