Disiapkan, Program Diskon Pariwisata 2021
Terdampak Pandemi Covid-19, PAD Bali Turun Rp 529 Miliar
Versi Wakil Menparekraf, Angela Tanoesoedibjo, untuk program pariwisata jangka panjang, akan diarahkan ke peningkatan spending dari wisatawan domestik
DENPASAR, NusaBali
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) siapkan program diskon pariwisata mulai tahun 2021. Program ini untuk mendorong paket pembelian wisata domestik. Sementara, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali anjlok Rp 529 miliar akibat pandemi Covid-19.
Program diskon pariwisata tahun 2021 ini disampaikan Wakil Menparekraf, Angela Tanoesoedibjo, saat menjadi narasumber dalam kegiatan ‘Bincang Maya Tourism Industry Post Covid-19, Survival, and Revival Strategy’, yang diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali secara daring, di Denpasar, Jumat (16/10). Selain Angela, kegiatan yang diikuti sekitar 600 peserta dari kalangan pariwisata, mahasiswa, dan media kemarin juga menghadirkan Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawat (Cok Ace), dan Sandiaga Uno sebagai narasumber.
Angela menyebutkan, karena pandemi Covid-19, akan ada trend pariwisata yang berubah. “Kami juga sudah menyusun berbagai strategi. Dalam jangka pendek pada 2021 nanti, pasca vaksin, dengan catatan kondisi sudah kondusif, kami menyiapkan program diskon pariwisata," tandas Angela.
Menurut Angela, program diskon pariwisata ini tidak saja melibatkan pihak hotel dan jasa transportasi, namun juga menggandeng berbagai pemangku kepentingan. "Yang lainnya (di luar hotel dan restoran, Red) akan dijadikan satu dalam paket ini. Tentunya akan bekerja sama dengan stakeholders, harapannya membantu industri pariwisata agar bisa pulih kembali," papar Angela, tanpa merinci detail diskon pa-riwisata dimaksud.
Sedangkan untuk program pariwisata jangka panjang, kata Angela, akan diarahkan ke peningkatan spending (pengeluaran) dari wisatawan domestik. Angela menyebutkan, pandemi Covid-19 telah berdampak pada tiarapnya sektor pariwisata. Pasalnya, pariwisata memang sangat mengandalkan pergerakan manusia. "Indonesia dengan potensinya yang besar, sesungguhnya memiliki peluang untuk wisata domestik dan ini masih bisa dimaksimalkan," katanya.
Berdasarkan data, kata Angela, kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2019 mencapai 16,1 juta orang, dengan total pengeluarannya hingga Rp 274 triliun. Sedangkan untuk 282 juta perjalanan wisatawan domestik tahun 2019, total pengeluarannya mencapai sekitar Rp 307 triliun.
"Jadi, ini sebenarnya masih bisa di-push. Ini PR tersendiri, bagaimana meningkatkan spending volume perjalanan wisatawan nusantara. Selain itu, juga ada potensi orang Indonesia yang sebelumnya pergi ke luar negeri. Dari data UNWTO, pada 2018 tercatat sekitar 9,5 juta orang Indonesia ke luar negeri, dengan pengeluaran sekitar Rp 150 triliun," papar Angela.
Sementara, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Trisno Nugroho, mengatakan pihaknya aktif bersama-sama pemerintah daerah dan pelaku pariwisata seperti PHRI dan BHA, terus memikirkan, mengusulkan, dan mencari solusi memajukan pariwisata Bali di tengah pandemi Covid-19. "Upaya itu kami lakukan untuk mendukung program-program seperti Bali Great Experience dan Bali Movement. Kami juga terlibat aktif dalam setiap diskusi pariwisata, untuk memberikan pemikiran kepada pemerintah daerah," tandas Trisno.
Trisno menegaskan, dalam masa pandemi Covid-19 ini, pihaknya juga turut memberikan solusi mengenai bagaimana strategi bertahan di masa krisis dan strategi bangkit dari keterpurukan. "Alhamdulillah, kami dipercaya menjadi Wakil Ketua Tim Pemulihan Ekonomi Provinsi Bali. Di samping itu, kami juga aktif memberikan solusi mengenai tata cara normal baru melalui sistem pembayaran non tunai dengan QRIS," terang Trisno.
Sementara itu, pandemi Covid-19 membuat anggaran Pemprov Bali terkapar. Pendapatan Asli daerah (PAD) Bali pun anjlok sekitar Rp 529 milir. PAD Bali tahun 2021 dipasang hanya Rp 2,9 triliun, jauh turun dibanding angka Rp 3,4 triliun yang dipasang tahun 2020.
Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA/PPA) yang diterima DPRD Bali dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bali, terungkap bukan hanya PAD Bali yang turun drastis. Tapi, transfer pemerintah pusat juga turun drastis menjadi Rp 1,44 triliun di tahun 2021. Padahal, pada 2020 lalu Bali menerima transferan Rp 2,6 triliun dari pusat. "Ini karena target tidak terpenuhi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 di seluruh du-nia," ujar Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Nyoman Sugawa Korry, di Denpasar, Jumat kemarin.
Sugawa Korry menyebutkan, dengan kondisi pendapatan daerah tahun 2020 sebesar Rp 2,9 triliun dan transfer pusat yang turun menjadi Rp 1,44 triliun, akhirnya pendapatan Pemprov hanya Rp 4,451 triliun. Padahal, pendapatan tahun 2020 dirancang Pemprov Bali sebesar Rp 6,081 triliun.
Sugawa Korry juga membeber total belanja Pemprov Bali tahun 2020 yang semula ditetapkan Rp 6,91 triliun, terjun bebas menjadi Rp 5,34 triliun. "Hal ini menyebabkan Pemprov Bali defisit sebesar Rp 993 miliar atau 22,84 persen," beber Sugawa Korry.
Menurut Sugawa Korry, Tim Anggaran DPRD Bali dgan TAPD Pemprov Bali telah membahas target pendapatan daerah, Jumat kemarin. DPRD Bali melihat eksekutif sangat pesimistis dengan sejumlah target. "Sebenarnya, dari rancangan target pendapatan yang disodorkan eksekutif, targetnya kategori pesimis. Kami melihat pendapatan yang dihitung atas dasar situasi pandemi Covid-19 tahun 2020 ini adalah tergolong pesimis,” kata Sugawa Korry.
“Padahal, telah diumumkan pemerintah bawha awal November 2020 nanti akan ada vaksinasi Covid-19. Harusnya, target disusun lebih optimis lagi," lanjut politisi senior asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga Ketua DPD I Golkar Bali ini. *nat
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) siapkan program diskon pariwisata mulai tahun 2021. Program ini untuk mendorong paket pembelian wisata domestik. Sementara, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali anjlok Rp 529 miliar akibat pandemi Covid-19.
Program diskon pariwisata tahun 2021 ini disampaikan Wakil Menparekraf, Angela Tanoesoedibjo, saat menjadi narasumber dalam kegiatan ‘Bincang Maya Tourism Industry Post Covid-19, Survival, and Revival Strategy’, yang diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali secara daring, di Denpasar, Jumat (16/10). Selain Angela, kegiatan yang diikuti sekitar 600 peserta dari kalangan pariwisata, mahasiswa, dan media kemarin juga menghadirkan Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawat (Cok Ace), dan Sandiaga Uno sebagai narasumber.
Angela menyebutkan, karena pandemi Covid-19, akan ada trend pariwisata yang berubah. “Kami juga sudah menyusun berbagai strategi. Dalam jangka pendek pada 2021 nanti, pasca vaksin, dengan catatan kondisi sudah kondusif, kami menyiapkan program diskon pariwisata," tandas Angela.
Menurut Angela, program diskon pariwisata ini tidak saja melibatkan pihak hotel dan jasa transportasi, namun juga menggandeng berbagai pemangku kepentingan. "Yang lainnya (di luar hotel dan restoran, Red) akan dijadikan satu dalam paket ini. Tentunya akan bekerja sama dengan stakeholders, harapannya membantu industri pariwisata agar bisa pulih kembali," papar Angela, tanpa merinci detail diskon pa-riwisata dimaksud.
Sedangkan untuk program pariwisata jangka panjang, kata Angela, akan diarahkan ke peningkatan spending (pengeluaran) dari wisatawan domestik. Angela menyebutkan, pandemi Covid-19 telah berdampak pada tiarapnya sektor pariwisata. Pasalnya, pariwisata memang sangat mengandalkan pergerakan manusia. "Indonesia dengan potensinya yang besar, sesungguhnya memiliki peluang untuk wisata domestik dan ini masih bisa dimaksimalkan," katanya.
Berdasarkan data, kata Angela, kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2019 mencapai 16,1 juta orang, dengan total pengeluarannya hingga Rp 274 triliun. Sedangkan untuk 282 juta perjalanan wisatawan domestik tahun 2019, total pengeluarannya mencapai sekitar Rp 307 triliun.
"Jadi, ini sebenarnya masih bisa di-push. Ini PR tersendiri, bagaimana meningkatkan spending volume perjalanan wisatawan nusantara. Selain itu, juga ada potensi orang Indonesia yang sebelumnya pergi ke luar negeri. Dari data UNWTO, pada 2018 tercatat sekitar 9,5 juta orang Indonesia ke luar negeri, dengan pengeluaran sekitar Rp 150 triliun," papar Angela.
Sementara, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Trisno Nugroho, mengatakan pihaknya aktif bersama-sama pemerintah daerah dan pelaku pariwisata seperti PHRI dan BHA, terus memikirkan, mengusulkan, dan mencari solusi memajukan pariwisata Bali di tengah pandemi Covid-19. "Upaya itu kami lakukan untuk mendukung program-program seperti Bali Great Experience dan Bali Movement. Kami juga terlibat aktif dalam setiap diskusi pariwisata, untuk memberikan pemikiran kepada pemerintah daerah," tandas Trisno.
Trisno menegaskan, dalam masa pandemi Covid-19 ini, pihaknya juga turut memberikan solusi mengenai bagaimana strategi bertahan di masa krisis dan strategi bangkit dari keterpurukan. "Alhamdulillah, kami dipercaya menjadi Wakil Ketua Tim Pemulihan Ekonomi Provinsi Bali. Di samping itu, kami juga aktif memberikan solusi mengenai tata cara normal baru melalui sistem pembayaran non tunai dengan QRIS," terang Trisno.
Sementara itu, pandemi Covid-19 membuat anggaran Pemprov Bali terkapar. Pendapatan Asli daerah (PAD) Bali pun anjlok sekitar Rp 529 milir. PAD Bali tahun 2021 dipasang hanya Rp 2,9 triliun, jauh turun dibanding angka Rp 3,4 triliun yang dipasang tahun 2020.
Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA/PPA) yang diterima DPRD Bali dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bali, terungkap bukan hanya PAD Bali yang turun drastis. Tapi, transfer pemerintah pusat juga turun drastis menjadi Rp 1,44 triliun di tahun 2021. Padahal, pada 2020 lalu Bali menerima transferan Rp 2,6 triliun dari pusat. "Ini karena target tidak terpenuhi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 di seluruh du-nia," ujar Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Nyoman Sugawa Korry, di Denpasar, Jumat kemarin.
Sugawa Korry menyebutkan, dengan kondisi pendapatan daerah tahun 2020 sebesar Rp 2,9 triliun dan transfer pusat yang turun menjadi Rp 1,44 triliun, akhirnya pendapatan Pemprov hanya Rp 4,451 triliun. Padahal, pendapatan tahun 2020 dirancang Pemprov Bali sebesar Rp 6,081 triliun.
Sugawa Korry juga membeber total belanja Pemprov Bali tahun 2020 yang semula ditetapkan Rp 6,91 triliun, terjun bebas menjadi Rp 5,34 triliun. "Hal ini menyebabkan Pemprov Bali defisit sebesar Rp 993 miliar atau 22,84 persen," beber Sugawa Korry.
Menurut Sugawa Korry, Tim Anggaran DPRD Bali dgan TAPD Pemprov Bali telah membahas target pendapatan daerah, Jumat kemarin. DPRD Bali melihat eksekutif sangat pesimistis dengan sejumlah target. "Sebenarnya, dari rancangan target pendapatan yang disodorkan eksekutif, targetnya kategori pesimis. Kami melihat pendapatan yang dihitung atas dasar situasi pandemi Covid-19 tahun 2020 ini adalah tergolong pesimis,” kata Sugawa Korry.
“Padahal, telah diumumkan pemerintah bawha awal November 2020 nanti akan ada vaksinasi Covid-19. Harusnya, target disusun lebih optimis lagi," lanjut politisi senior asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga Ketua DPD I Golkar Bali ini. *nat
Komentar