Perekonomian Bali 'NEVER DIE'

Penulis : Dimas Aditya E.W, S.M

Keadaan dilemma itu memang tidak menguntungkan Bali, disatu sisi meminimalisir laju kasus Covid-19 cluster tempat wisata akan tetapi disisi lain Bali harus menerima kenyataan bahwa laju pertumbuhan ekonominya juga tertahan. Kerentanan perekonomian Bali terperosok ke jurang kegagalan sebenarnya wajar-wajar saja, karena Covid-19 menekan sisi permintaan dan sisi penawaran serta pengalaman baru dalam dunia kesehatan yang sampai saat ini penularan transmisi lokal tetap berlangsung. Akibatnya berdampak pada sektor patronase ekonomi Bali, yakni Pariwisata. Kita menjadi saksi bahwa keperkasaan ekonomi Bali terletak pada pundi-pundi rupiah yang didapatkan dalam sektor Pariwisata. Hal itu dibuktikan dengan data BPS Bali tentang Pertumbuhan Ekonomi Bali 2019, menunjukkan dari sisi lapangan usaha masih didominasi oleh penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 23,26 persen, meskipun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ada kecenderungan menurun.

Sektor Pariwisata selain berkaitan secara langsung dengan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, disisi lain juga dapat mengakomodir lapangan usaha lainnya. Diantaranya : Transportasi (darat, laut, udara), Travel Agent, Terminal / Bandara, Akomodasi, Entertainment / Kebudayaan, Souvenir / Handicraft, Tempat Makan / Hiburan, Peternakan, Pertanian, Perikanan, Retail, Pemandu Wisata, dan masih banyak lagi lapangan usaha yang terkait. Dan ini membuktikan Sektor Pariwisata menjadi penentu kebangkitan atau recovery perekonomian Bali di tengah Pandemi. Tentu masa-masa di depan pintu resesi ekonomi seperti sekarang, tidak banyak yang dapat diharapkan namun setidaknya dapat menahan anjloknya pertumbuhan ekonomi lebih parah lagi. Tidak sedikit lapangan usaha tutup sementara bahkan tutup permanen akibat menanggung kerugian operasional usaha, dan pendapatan yang tidak mampu membuat usaha mereka survive di tengah Pandemi. Hal tersebut menandakan pasar tidak berjalan sebagaimana mestinya (Market Failure), maka dari itu pemerintah harus ambil bagian dalam bentuk kebijakan, dan stimulan untuk memulihkan perekonomian.

Kebiasaan baru yang mulai diterapkan merupakan kebijakan mengalihkan kebiasaan dari dirumah saja menuju kehidupan masyarakat taat protokol kesehatan. Di era kebiasaan baru, pemerintah harus memberanikan diri membuka kembali sendi-sendi perekonomian Bali terutama sektor Pariwisata sebagai pendobrak pemulihan ekonomi Bali, dengan penuh ketaatan terhadap protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Pariwisata yang dikelola oleh pihak Swasta maupun PEMDA merupakan kewenangan Pemerintah Daerah demi percepatan pemulihan ekonomi Bali. Secara simultan Pemerintah Daerah harus menjalankan dua langkah extraordinary di luar strategi pengembangan Pariwisata sendiri. Pertama, “menjinakkan” Covid-19 dengan membiasakan masyarakat hidup dengan serba protokol kesehatan, serta memperluas akses vaksinasi Covid-19 ke segala penjuru. Kedua, selain membumikan kebiasaan baru pada masyarakat, Pemerintah Daerah juga tidak bisa mengabaikan persoalan perekonomian yang semakin hari semakin memperlemah daya beli masyarakat akibat tidak memperoleh pendapatan. Hanya daerah yang menerapkan protokol kesehatan dengan baik, akan lebih cepat pulih dari keterpurukan kesehatan dan ekonomi di tengah Pandemi.

Langkah extra tepat dan cepat dari Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk menjauhkan masyarakat pada potensi kemiskinan, yang diakibatkan berbagai faktor seperti melambatnya pertumbuhan ekonomi, pemutusan hubungan kerja, pengangguran, dan stagnasi usaha. Pembenahan dimulai dari sisi penawaran ekonomi Bali. Dari sisi penawaran, Bali mempunyai sektor Pariwisata yang dapat diandalkan, pertama-tama pemerintah membuka akses wisatawan lokal baik dari darat, laut, dan udara, serta secara bertahap membuka akses secepatnya untuk wisatawan mancanegara menyusul beberapa negara yang bahkan sudah lebih dulu membuka penerbangan internasional. Hal itu harus segera dipersiapkan dan dilakukan karena keperkasaan pariwisata Bali bukan tanpa perlawanan destinasi luar negeri yang semakin banyak berkembang. Masa pandemi Covid-19 menjadi kesempatan bagi Pariwisata Bali untuk “mencuri start” dalam persaingan destinasi dunia. Membuka akses masuk Bali bukan berarti melalaikan protokol kesehatan, justru Pemerintah Daerah juga sudah memastikan tingkat pelanggaran protokol kesehatan pada masyarakat rendah, dan perketat pemberian izin pada sektor Pariwisata Bali serta lapangan usaha terkait, dengan pertimbangan kesiapan standar Kebiasaan Baru. Sebelum itu juga, melihat perkembangan kasus Covid-19 sebagai bahan pertimbangan utama.

Harapan bergulirnya aktivitas ekonomi Bali dengan kasus Covid-19 terkendali seperti dijawab oleh Pemerintah Pusat, melalui kebijakan dan stimulus yang di rangkai menjadi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program tersebut menyasar kebermanfaatannya pada masyarakat Indonesia secara luas. Pemerintah Daerah hadir sebagai pengawal berjalannya program agar cepat terealisasi. Bukan hanya pembenahan pada sektor Pariwisata saja, tetapi pembenahan juga dilakukan pada UMKM yang terakomodir didalamnya. Dukungan Program PEN pada dunia usaha dalam bentuk subsidi bunga, insentif perpajakan, pinjaman murah untuk pengusaha daerah dari BPD, dan restrukturisasi kredit UMKM. Selain itu juga, Pemerintah Daerah mendapatkan pinjaman PEN Daerah yang dapat menjadi sumber alternatif pengganti defisit PAD daerah dalam melakukan pembiayaan terhadap belanja prioritas di daerah. Pembiayaan yang dimaksud pembiayaan kreatif dan inovatif untuk mendukung stabilitas ekonomi nasional. Mengenai prioritas Pemulihan Ekonomi Nasional memang banyak berseliweran, dari kesehatan sampai UMKM tetapi yang jelas tujuannya tetap sama merangkai pecahan-pecahan ekonomi yang diakibatkan gempuran Covid-19 demi kemakmuran masyarakat.